Wapres: Papua Lebih Aman Dari Jakarta

Papua Center - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut provinsi Papua jauh lebih aman daripada wilayah lainnya di Indonesia. Di Papua, tidak ada geng motor yang meresahkan masyarakat seperti di kota-kota lain.

“Kata Gubernur (Gubernur Papua), orang bicara Papua tidak aman. Tapi kadang-kadang lebih mengerikan apa yang dilakukan geng motor di kota Jakarta di jalan,” kata JK saat memberikan sambutan dalam acara KNPI di Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015).

JK menilai kekhawatiran masyarakat lain yang menyebut Papua tak aman itu pun salah. Sebab, menurutnya, provinsi Papua justru memiliki potensi kekayaan alam yang indah, aman, dan jauh dari kata menyeramkan.

“Saya setuju apa yang selalu dipikirkan orang di Papua adalah sesuatu yang menyeramkan, ternyata Papua sama amannya, indahnya, potensinya,” jelas JK.


Kemandirian Pemuda

Pekan lalu di Jakarta, ketika menerima Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI Taufan EN Rotorasiko, Wapres Jusuf Kalla berpesan agar KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di Indonesia harus mendorong kemandirian pemuda, terutama di bidang ekonomi, agar kiprah pemuda dalam segala bidang bisa lebih optimal dan independen.
“KNPI harus menjadi kawah candradimuka bagi pemuda untuk menjadi politisi, tapi juga menjadi pengusaha, akademisi dan professional,” pesan JK.
Wapres menyatakan sangat mendukung dan apresiasi keputusan DPP KNPI dibawah kepengurusan Taufan yang memilih Papua sebagai tempat dilaksanakannya kongres KNPI. Apalagi Wapres mendengar penjelasan bahwa kongres KNPI XIV di Bumi Cenderawasih itu juga untuk melengkapi Sumpah Pemuda tahun 1928 di Jakarta.  [*]

Selengkapnya »

Pemuda Harus Paham Sejarah Masa Lalu

Papua Center - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pemuda Indonesia yang saat ini mengikuti kongres nasional Pemuda KNPI ke-XIV di GOR Cenderawasih, harus paham akan sejarah masa lalu, yang penuh perjuangan kaum pemuda Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari tangan penjajahan Hindia Belanda.

Dengan memperhatikan sejarah pemuda Indonesia, kemudian bersatu dengan hati nurani untuk merumuskan gagasan-gagasan cemerlang yang selanjutnya disebarkan ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia untuk membangun pemuda Indonesia yang maju, mandiri dan berkualitas dalam segala aspek ilmu dan pembangunan.

“Rumuskan ide dan gagasan, apa yang menjadi ancaman bagi keutuhan pemuda dan bangsa Indonesia, yang selanjutnya diserukan ke seluruh pelosok negeri untuk sama-sama bangkit melawannya,” ungkapnya kepada wartawan usai menyampaikan materi wawasan kebangsaan pada Kongres Nasional Pemuda Indonesia ke-XIV di GOR Cenderawasih Jayapura, Rabu, (25/2).

Pasalnya, dewasa ini dengan kemajuan informasi dan teknologi (IT) di era globalisasi sekarang ini, sudah banyak pikiran-pikiran penyesatan yang merasuki kaum pemuda Indonesia. Contoh kecil saja, pada tayangan-tayangan di TV menampilkan adegan-adegan untuk mengajak orang bertengkar dan lain sebagainya.

Untuk itulah, kaum muda harus dapat menghilangkan paham-paham negatif yang masuk ke bangsa ini, dan bersatu padu dalam membangun rakyat, pemuda dan Indonesia untuk tetap berpegang pada Tri Sakti Sumpah Pemuda, Satu Bangsa, Satu Satu Bahasa, dan Satu Tanah Air, yaitu Indonesia.

Dalam pembinaan ideologi pemuda Indonesia, dirinya telah memerintahkan kepada semua panglima di seluruh Indonesia bahwa semua prajurit TNI harus mencintai rakyatnya dan mengedepankan kasih di dalam pembinaan teritorialnya, tidak boleh menggunakan kekerasan.

“TNI Harus mencintai rakyatnya, dan pemuda harus tampil sebagai penggerak pembangunan di dalam persatuan dan kesatuan, karena tantangan kedepannya semakin berat,” tandasnya.

Terkait dengan itu, direncanakan pada hari ini (Kamis, 26/2) Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) hadir dan sebagai narasumber pada Kongres Nasional Pemuda KNPI di GOR Cenderawasih, terhadap hal itu, KSAD TNI menyampaikan bahwa semua sudah direncanakan, dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih bertanggungjawab dalam mengamankan Wapres JK dan keluarganya.

“Saya yakin di Papua sini Wapres JK tidak ada musuhnya, dan malahan rakyat Papua mengharapkan kedatangan Wapres JK, jadi sebetulnya rakyat sendirilah yang memberikan kenyamanan kepada Wapres JK,” pungkasnya.

Sementara itu, agenda Kongres Nasional Pemuda Indonesia ke-XIV lalu, telah memasuki agenda sidang pertama. Dimana sekitar pukul 12.30 WIT diawali dengan registrasi peserta yang akan mengikuti sidang-sidang. Berikutnya masuk dalam agenda persidangan membahas tata tertib persidangan, pembahasan program dan lain sebagainya.

Selengkapnya »

Tokoh Adat Dukung Kongres KNPI di Papua

Papua Center - Tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kongres XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang akan digelar di Papua pada 24-28 Februari 2015.

Maurits Felle, Yo Ondofolo Yomage di Sentani, Jumat, mengatakan KNPI merupakan pusat dari seluruh komponen pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Papua sehingga panitia harus menyelenggarakan sosialisasi sehingga dapat diketahui oleh semua pihak.

“Kami dari jajaran adat memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemuda, karena pemuda adalah tulang punggung bangsa,” katanya.

Menurut Maurits, sudah sewajarnya jika pemuda diberikan apresiasi atas prestasinya selama ini, sehingga dengan adanya pelaksanaan kongres nasional ini dapat memberikan angin baru bagi pemuda di seluruh Indonesia.

“Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada semua elemen masyarakat yaitu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan agar dapat menyukseskan semua program yang telah ditetapkan,” ujar mantan pengurus KNPI Provinsi Papua ini.

Dia menuturkan dengan suksesnya pelaksanaan kongres nasional pemuda ini maka akan membuktikan bahwa kondisi Papua aman dan siapapun bisa datang ke sini.

“Sebagai tuan rumah kita harus menjamin keamanan sehingga pelaksanaan kongres tersebut lancar dan dapat mencapai kesepakatan yang telah ditetapkan,” katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap agar pelaksanaan kongres KNPI ke XIV ini dapat berjalan lancar dan sukses dari persiapan, pelaksanaan hingga hasil kongres nanti. [Antaranews]

Selengkapnya »

Otsus Plus Papua vs Otsus Plus Elite Papua

Pembahasan mengenai gagal masuknya RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 masih menjadi topik pembicaraan hangat di Papua. Salah pemahaman bahwa pemerintah pusat menolak RUU Otsus Plus masih beredar, terkait kesalahpahaman ini, Inisiator Ikatan Cendikiawan Muda Papua, Marthinus Werimon mengatakan bahwa, RUU Otsus Plus bukan ditolak oleh pemerintah pusat, tetapi pembahasannya hanya ditunda hingga 2016.
Terkait gagal masuknya RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015 ini, banyak elite-elite politik Papua yang begitu meradang dan kecewa. Gubernur Papua, Lukas Enembe bahkan mengancam tidak akan kembali ke Jakarta untuk membahas RUU Otsus Plus Papua lagi. Sedangkan, Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengancam bahwa karena RUU Otsus Plus tidak dikabulkan maka jajaran pemerintahan di Papua akan melaksanakan mogok. Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua, Ruben Magay mengatakan bahwa Papua akan minta referendum bila RUU Otsus Plus Papua ini tidak diterima oleh pemerintah pusat.
Reaksi yang berlebihan, bila dilihat dari fakta bahwa sebenarnya RUU Otsus Papua tidak ditolak, hanya diundur pembahasannya. Bahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly sudah memberikan penjelasan kenapa RUU Otsus Papua ini tidak dimasukan dalam Prolegnas 2015. Pertama pemerintah Jokowi ingin memprioritaskan kebijakan affirmative action untuk Papua terlebih dahulu tanpa disibukan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kebijakan affirmative action yang dimaksud misalnya adalah dengan memperbayak infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kedua, pengajuan RUU Otsus Plus ini yang terburu-buru dan masuk pada saat injury time. Yasona Laoly mengatakan bahwa ia harus berkonsultasi dengan kementerian lain terkait RUU Otsus Plus Papua ini.
Tetapi, dari berbagai reaksi para elite Papua yang nampak begitu berlebihan itu, terlihat kesalahan-kesalahan mereka terkait pemahaman tentang Otsus Papua, beberapanya adalah sebagai berikut :
Membandingkan Papua dengan Aceh
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan “kenapa Aceh harus diperlakukan khusus oleh Pemerintah Pusat dibanding Papua. Memang di sana ada apa? Ini tidak adil jadi kami tetap akan pakai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ada” (sumber). Pernyataan yang terkesan “ngambek” itu terkait dengan keinginan Lukas bahwa lolosnya RUU Otsus Plus nanti, wewenang pemerintah Papua akan sebesar wewenang pemerintah Aceh yang diatur dalam UU Pemerintah Aceh. Pernyataan “ngambek” tersebut patut disayangkan, apalagi keluar dari mulut seorang Lukas Enembe.
Kondisi Papua dan Aceh jauh berbeda. Ini bukan siapa yang lebih kaya Sumber daya Alamya (SDA) atau siapa yang lebih mampu Sumber Daya Manusianya (SDM). Kondisi politik keduanya berbeda. Aceh dan Papua memiliki gerakan separatis, di Aceh dulu ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan di Papua ada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para anggota GAM saat ini sudah meletakan senjatanya dan aktivis GAM di luar negeri sudah kembali ke Aceh untuk membangun Aceh dalam lingkup Indonesia. Sedangkan anggota OPM, sampai saat ini belum meletakan senjatanya dan kerap menyerang aparat keamanan, bahkan akhir-akhir ini juga menyerang penduduk sipil (sumber).
Dengan perbedaan ini, adalah satu kesalahan bila Lukas Enembe membandingkan Papua dengan Aceh. ada belasan kelompok faksi militer OPM/Kelompok Kriminila Bersenjata (KKB) meletakan senjatanya dan aktivis faksi politik OPM di luar negeri kembali ke Papua dan membangun Papua dalam lingkup Indonesia, Papua dan Aceh tidak bisa disamakan. Dan oleh karena itu, bentuk aturannya pun juga tidak boleh disamakan.
Ancaman “Merdeka” dan “Referendum”
Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengatakan “Ketika draf RUU Otsus Plus itu tidak diterima dan tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai undang-undang maka dibuka ruang referendum atau dialog Papua-Jakarta”(sumber). Sebenarnya, bukan kali ini saja elite Papua mengancam pemerintah pusat dengan kata-kata “Referendum” atau “merdeka”. Hal ini seakan membenarkan anggapan bahwa saat ini OPM (Organisasi Papua Merdeka) banyak disusupi kepentingan-kepentingan, sehingga OPM bukanlah kelompok ideologis.
Sebenarnya, fakta bahwa OPM bukan merupakan organisasi ideologis dapat dilihat dalam kasus Eden Wanimbo, seorang pemimpin kelompok OPM faksi militer yang paling aktif saat ini. Menurut Arek Wanimbo, Kepala suku besar Lanny Jaya, Enden Wanimbo adalah mantan kepala sebuah sekolah menengah di Tiom, Lanny Jaya. Enden dulu ikut memperjuangkan agar Lanny Jaya berpisah dari Kabupaten Jayawijaya. Harapannya, dia bisa jadi kepala dinas pendidikan. Usaha tersebut berhasil pada 2008 ketika Dewan Perwakilan Rakyat setuju pembentukan Lanny Jaya. Namun Enden kecewa karena dia tak dijadikan kepala dinas. Enden masuk hutan dan gabung dengan Puron Wenda. (sumber)
Semestinya kata-kata “merdeka” atau “referendum” tidak digunakan hanya untuk menekan atau mengancam pemerintah pusat untuk mengikuti apa yang dimaui oleh elite Papua. Nafas dari Otsus Papua adalah usaha untuk memajukan potensi Papua untuk rakyat Papua oleh rakyat Papua dengan melindungi hak ulayat dari orang Papua, sehingga Papua bisa menyusul ketertinggalan dibanding rakyat Indonesia lainnya. Sehingga, usaha meloloskan RUU Otsus Plus Papua dengan ancaman kata “merdeka” atau “referendum” tidak sejalan dengan nafas Otsus Papua itu sendiri.
Apa yang harus dilakukan?
Menurut saya, dalam pengajuan RUU Otsus Plus Papua, pemerintah Papua harus melihat 15 tahun yang lalu, ketika UU Otsus Papua pertama kali disahkan oleh presiden wanita pertama Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, seluruh rakyat Papua dari berbagai elemen masyarkatanya setuju dan satu kata dalam pengajuan Otsus Papua. Saat ini, yang mengajukan hanyalah elite-elite Papua saja, saya pikir wajar ketika pemerintah Jokowi tidak memasukan RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 dan menawarkan dialog terkait Otsus Plus ini kepada berbagai elemen masyarakat di Papua (sumber).
Pemerintah Jokowi saya rasa tidak ingin kalau RUU Otsus Plus yang diajukan hanya memuat keinginan elite Papua saja, bukan rakyat Papua secara keseluruhan. Apalagi bila ditambah komentar-komentar provokatif yang berlebihan dari para elite Papua ini ketika RUU Otsus Plus ini ditunda. Saya garis bawahi, ditunda, bukan ditolak. Tetapi, komentar provokatif elite Papua itu tidak dibarengi oleh pergerakan yang signifikan dari elemen masyarakat Papua terhadap tidak masuknya RUU Otsus Papua dalam Prolegnas 2015. Maka kesan bahwa RUU Otsus Plus ini hanya memuat kepentingan para elite Papua makin kuat
Untuk itu, saran saya kepada pemerintah Papua untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran Otsus Papua secara terbuka kepada rakyat Papua terlebih dahulu. Bukan hanya kepada ratusan orang saja seperti yang dilakukan oleh MRP. Evaluasi yang menyeluruh terhadap penyelenggaraan, regulasi dan lain sebagainya bersama elemen masyarakat Papua. Sehingga dari evaluasi tersebut diharapkan akan lahir RUU Otsus Plus Papua, bukan hanya RUU Otsus Plus Elite Papua. Akhirnya, dalam pengajuannya pun, elite Papua ini akan didukung oleh rakyat Indonesia di Papua, seperti halnya keberhasilan pengajuan UU Otsus Papua 15 tahun yang lalu.
(src : kompasiana)

Selengkapnya »

Buka Kantor di Afrika Selatan, Tokoh OPM Bawa Isu Apartheid

Salah satu kelompok faksi politik OPM (Organisasi Papua Merdeka), Free West Papua Campaign (FWPC) yang dipimpin salah satu aktifis OPM di luar negeri, Benny Wenda, membuka kantornya di Afrika Selatan. Sejak 19 Februari lalu, memang Benny Wenda melakukan safari politik di negara Afrika Selatan. Berbagai agenda ia lakukan mulai dari seminar hingga membuka kantor FWPC baru di Afrika Selatan. Dalam pidatonya di Centre for Civil Society, Memorial Tower, Durban tanggal 19 Februari lalu ia mengatakan bahwa ratusan orang Papua dibunuh setiap harinya oleh pemerintah Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa ia mendirikan kantor FWPC di Afrika Selatan karena terinspirasi oleh perjuangan tokoh-tokoh Afrika Selatan dalam perjuangannya dalam isu Apartheid yang ia klaim juga terjadi saat ini di Papua.

Walaupun sedikit terganggu dengan pendirian kantor baru FWPC di Afrika Selatan oleh Benny Wenda, tetapi hal yang benar-benar menyengat perhatian saya adalah ketika Benny mengatakan bahwa “ratusan Orang Papua dibunuh oleh Pemerintah Indonesia setiap harinya” dan “kasus Apartheid sedang terjadi di Papua saat ini”.  Sebagai orang Papua, saya selalu merasa deg-deg an bila Benny Wenda mengeluarkan statemennya tentang Papua yang terkadang tidak dilandasi oleh fakta atau kata kasarnya “bohong”, karena Benny Wenda selalu mengatakan bahwa ia mewakili Orang Papua, yang selalu ia sebut sebagai “My People”. Bila perkataan-perkataan Benny Wenda tersebut ditemukan fakta sebenarnya, maka bukan hanya Benny Wenda yang dicap sebagai pembohong, Orang Papua lainnya juga bisa terkena dampak dari kebohongan-kebohongan tersebut.


Genosida Terjadi di Papua?

Isu ini sebenarnya kerap digunakan aktivis OPM dalam usahanya mendapatkan simpati dunia internasional. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, salah satu sponsor utama pergerakan OPM di luar negeri pernah menuduh Indonesia melakukan Genosida di Papua dalam forum Sidang tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, maret 2014 lalu. Genosida dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras, apakah hal tersebut terjadi kepada orang Papua?

Forkorus Yaboisembut, tokoh OPM yang mengklaim menjabat sebagai Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) mengatakan “Secara definisi mungkin Orang Asli Papua (OAP) belum bisa dikatakan mengalami genodisida, tetapi sesunguhnya OAP sedang menuju kearah sana”. Forkorus bersikeras berpendapat bahwa mestinya saat ini penduduk asli Papua berjumlah 6 juta jiwa. Data faktual dari BPS menyebutkan bahwa Jumlah penduduk Papua tahun 1971 versi BPS adalah 923.440 jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2000 tercatat 2.220.934 jiwa. Sepuluh tahun kemudian, sensus 2010 berjumlah 2.833.381 (di Papua) dan di Papua Barat 760.422 jiwa. Dari 2.833.381 penduduk Provinsi Papua tersebut, terdapat 674.063 warga non papua (pendatang), sedangkan warga asli Papua sebanyak 2.159.318. Berarti terjadi pertambahan penduduk asli Papua dalam 40 tahun (thn 1971 s.d 2010) sekitar 1,2 juta jiwa (lebih dari dua kali lipat). Bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sensus penduduk tahun 1971 berjumlah 6.621.831 jiwa. Sensus penduduk thn 2010 berjumlah 12.982.204. Demikian juga di Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 1971 berjumlah 2.203.465 menjadi 4.500.212 pada tahun 2010. Maka pertumbuhan penduduk di Papua, Sumatera Utara dan NTB memiliki kecepatan yang rata-rata sama.

Data-data tersebut tidak akan penting bagi Benny Wenda dan para pendukungnya, karena isu genosida dianggap isu yang menarik dunia internasional maka digunakanlah isu tersebut, benar atau tidak benar, jujur ataupun bohong. Selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingannya maka akan dilakukan.


Apartheid Terjadi di Papua?

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Praktek politik rasialis apartheid diawali sejak tahun 1930-an ketika Partai Nasional memenangkan pemilihan umum. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Afrika Selatan cenderung melembagakan hal-hal yang berbau rasial di dalam hampir semua aspek kehidupan rakyatnya.

Kebijakan pertama apartheid secara resmi mengatur aspek pernilahan diantara kedua ras. Berdasarkan aturan Prohibition of Mixed Marriages Act, Act No 55 of 1949, pernikahan antara orang kulit hitam dan putih dilarang. Kemudian secara lebih mendalam, Immorality Amendment Act, Act No 21 of 1950; amended in 1957 (Act 23), hubungan dewasa antara kulit hitam dan putih ditetapkan. Dalam aspek kependudukan, Population Registration Act, Act No 30 of 1950 dikeluarkan untuk mendaftar setiap ras masyarakat. Lalu tidak lama setelah itu Group Areas Act, Act No 41 of 1950 dikeluarkan. Kebijakan ini menandakan bahwa akan ada pemisahan wilayah antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Satu tahun setelah kebijakan tersebut dibuat, untuk mengatur sektor sumber daya manusia kulit hitam, dikeluarkanlah Bantu Building Workers Act, Act No 27 of 1951. Berdasarkan kebijakan ini, orang-orang dari kulit hitam dapat dilatih menjadi pekerja bangunan dimana sebelumnya pekerjaan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang ras kulit putih. Namun perlu digarisbawahi bahwa pekerjaan tersebut bertempat di wilayah yang ditinggali ras kulit hitam. Jika mereka bekerja pada daerah kulit putih maka hal tersebut dianggap tindakan kriminal. Selanjutnya, dikeluarkan Prevention of Illegal Squatting Act, Act No 52 of 1951 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menghilangkan ras kulit hitam dari tanah-tanah milik publik atau privat untuk selanjutnya ditempatkan pada camp-camp tertentu. Dalam aspek politis, kebijakan apartheid yang dikeuarkan seperti Separate Representation of Voters Act, Act No 46 of 1951 dan amandemennya mengatur bahwa orang-orang ras kulit hitam tidak memiliki hak suara dalam bidang politis.

Kebijakan seperti ini tidak pernah hadir di Papua, tidak ada perbedaan hukum antara orang asli Papua dan suku pendatang lainnya di Papua. Saya menduga bahwa isu ini digunakan oleh Benny Wenda untuk menarik dukungan tokoh-tokoh Afrika Selatan terhadap kepentingan Benny Wenda dan FWPC yang baru saja mendirikan kantor barunya di Afrika Selatan.

Benny Wenda selama ini selalu mengaku sebagai pemimpin orang Papua dalam berbagai safari politiknya di berbagai negara dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia. Saya tidak akan mempedulikan hal tersebut, yang saya pedulikan adalah ketika Benny Wenda membawa berita-berita bohong mengenai Papua di luar negeri. Saya berfikir bahwa ketika usaha pemisahan Papua didasarkan pada kebohongan semata, maka usaha tersebut tidak akan mencapai keberhasilan. Benny Wenda boleh bicara di forum internasional dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, seperti saya juga boleh menentang usaha tersebut, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tetapi sangat disayangkan kalau apa yang dibicarakan Benny Wenda tersebut hanya berlandaskan kepada kebohongan semata yang akan merusak namanya, dan nama orang Papua, yang ia klaim dipimpin olehnya. (Komapsiana)

Sumber :

http://www.bps.go.id/

http://www.southafrica.to/history/Apartheid/apartheid.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid

Selengkapnya »

Kongres KNPI di Papua Lengkapi Sumpah Pemuda 1928

Papua Center - Papua akan menjadi tuan rumah Kongres Komite Pemuda Indonesia (KNPI) XIV pada 25-28 Februari 2015 di Jayapura.

Kongres KNPI di Papua ini akan punya makna penting dalam perjalanan sejarah  dan peran perjuangan pemuda Indonesia karena melengkapi momentum Sumpah Pemuda Indonesia yang digelar pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta.

“Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 1928 telah dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda dari berbagai daerah yakni Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond. Namun  tidak ada Jong Papua. Sehingga melalui kongres KNPI ke XIV di Jayapura, Papua adalah melengkapi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan tahun 1928,” ungkap Taufan. Menurutnya, Kongres KNPI di  Jayapura juga merupakan penegasan bahwa Papua adalah provinsi yang aman untuk pembangunan ekonomi dan tujuan wisata.

“Diharapkan Kongres KNPI ini mendorong percepatan propinsi Papua mencetak pemuda pemudi menuju kepemimpinan Nasional maupun Internasional,” tambah Taufan.

Ketua DPD KNPI Papua, Max ME Olua menjelaskan, Papua adalah bagian integrasi dari Indonesia. Dengan menyelenggaraan kongres KNPI di Jayapura ini, bermakna akan makin mengintegerasikan pemuda Papua ke dalam NKRI.

“Kami mau menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia bahwa Papua adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Papua juga bagian dari NKRI,” ujar Max.

Sepanjang sejarah KNPI, Papua juga menjadi provinsi pertama di wilayah Timur Indonesia yang menggelar Kongres organisasi pemuda tersebut.

Sebagai permulaan mensosialisasikan dan menyukseskan Kongres tersebut, puluhan volunteer yang tergabung dalam gerakan sukseskan Kongres KNPI ke XIV di  Papua, mengadakan sosialisasi dengan pawai keliling di acara free car a day di sepanjang Jalan Thamrin, Sudirman dan bunderan HoteI Indonesia, Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Hujan rintik yang turun dari malam  sebelumnya tidak menyurutkan para volunteer mensosialisasikan Sukseskan Kongres KNPI di Papua tersebut. [tribunnews]

Selengkapnya »

Anak UGM Belajar Mengabdi di Papua

Papua Center – Tugas mahasiswa enggak melulu kuliah. Mahasiswa juga harus belajar mengabdikan diri kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui program Kuliah Kerja Nyata – Pengabdian Pada Masyarakat (KKN-PPM). Semangat belajar mengabdi inilah yang ditunjukkan 30 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ketika mengikuti KKN PPM. Tidak tanggung-tanggung, mereka pergi ke Raja Ampat, Papua, guna menjalani program tersebut.

Selama sekira dua bulan, puluhan mahasiswa ini hidup langsung di masyarakat Bumi Cenderawasih. Para mahasiswa lintas program studi ini tinggal di Kampung Manyaifun dengan berbagai keterbatasan. Untuk mencapai ibukota Kabupaten Raja Ampat dari Waisal saja butuh waktu empat jam. “Selama itu kami berada pada situasi yang berbeda dengan kehidupan yang biasa dialami. Dari mendapatkan air bersih, pasokan listrik yang terbatas, hingga sinyal telekomunikasi yang tidak menentu,” kata Ketua tim KKN Fajar Surya Budiman, seperti dikutip dari laman resmi UGM, Rabu (18/2/2015).

Meski demikian, Fajar dan kawan-kawan tetap semangat. Mereka mengaplikasikan ilmu dari kampus melalui berbagai program kegiatan, baik itu pembangunan fisik maupun peningkatan potensi lokal. Fajar menyebut, di antara program tersebut adalah pembuatan rumah belajar, pembuatan sarana mandi cuci kakus (MCK), pelatihan koperasi dan UMKM serta pemasangan panel surya. “Panel surya cukup penting karena listrik di sana hanya menyala dari jam enam petang sampai jam 12 malam. Selepas itu listrik padam,” ungkapnya.

Meski lokasi KKN sudah disiapkan pemerintah daerah setempat, menjalankan program KKN bukan berarti bebas hambatan. Salah satu peserta KKN, Ellsye Maria Panggabean, menyebutkan, bahasa dan penerimaan dari masyarakat setempat menjadi kendala mereka. “Awalnya cuek. Tapi setelah kami koordinasi dan pendekatan melalui kepala kampung warga akhirnya bisa menerima,” tutur Ellsye.

Dia mengimbuhkan, berbagai program besutan tim KKN PPM UGM ini membutuhkan banyak dana. Di awal kedatangan , mereka memiliki dana Rp10 juta. Namun, dalam seminggu, dana tersebut habis. “Untungnya banyak pihak yang membantu, baik berupa uang ataupun barang, seperti buku,” imbuhnya.

Sepulangnya dari Papua, Fajar, Ellyse dan teman-temannya membawa oleh-oleh berupa sebuah komunitas untuk Papua yang bergerak dalam bidang pendidikan anak-anak. Aktivitas komunitas ini bisa dilihat di laman untukpapua.com

Direktur Direktorat Pengabdian Masyarakat LPPM UGM, Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D., mengapresiasi keberadaan komunitas tersebut. Menurutnya, peserta KKN UGM perlu mendokumentasikan kegiatan serta lingkungan tempat KKN. Selain itu, mereka juga perlu membuat program yang berkelanjutan.

“Dokumentasi ini berperan penting dalam eksplorasi sumber daya alam dan budaya di lokasi KKN. Selain itu, dapat juga sebagai bahan publikasi dan dasar dalam merancang program berkelanjutan di daerah tersebut,” ujar Irfan. [okenews.com]

Selengkapnya »