Delegasi PBB Apresiasi Pelayanan Kesehatan di Papua

Jayapura, Papuacenter – Usai melakukan lawatannya ke beberapa tempat di wilayah Provinsi Papua, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB, Dainius Puras, mengaku terkesan dengan fasilitas pelayanan kesehatan berbasis kemitraan di Papua.

Puras juga menyempatkan diri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Dalam diskusi yang berlangsung secara terbuka, Ia telah mendengarkan paparan tentang berbagai capaian, tantangan dan way forward dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Papua. Berikutnya ia juga memberikan pandangan dan saran terkait praktek terbaik dalam isu-isu kesehatan yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sesuai mandatnya, Dainius Puras telah mengangkat sejumlah isu antara lain pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), jaminan kesehatan nasional (BPJS), angka kematian ibu dan anak, pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, HIV/AIDS, kesehatan mental, dan penanganan pengguna narkotika.

Puras juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara khusus Puras mengapresiasi inisiatif Pemerintah Daerah antara lain dalam penerbitan “Kartu Papua Sehat” yang menyediakan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat asli Papua diluar BPJS. Lebih lanjut, Puras juga terkesan oleh upaya yang ditempuh oleh pemerintah Papua dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil antara lain melalui pembentukan “Tim Kaki Telanjang” dan “Tim Ketok Pintu Layani dengan Perasaan”.

Namun demikian, Ia menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan antara lain dalam pengurangan angka kematian ibu dan anak dan masih tingginya rasio pengidap HIV/AIDS.

Hasil kunjungan Pelapor Khusus nantinya akan berupa report yang berisikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia guna mendorong upaya pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air.

Di Papua, Puras telah secara langsung berinteraksi dengan para penyedia pelayanan kesehatan, aparatur daerah dan wakil gereja serta ormas. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen yang jelas tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kesehatan di seluruh wilayahnya, dengan masing-masing kondisi dan tingkat kemajuannya.

Kunjungan Puras ke Papua adalah bagian dari rangkaian program yang disusun Pemerintah Indonesia terkait kedatangan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB ke Indonesia. 22 Maret sampai 3 April 2017. Sebelumnya, Pelapor Khusus telah mengadakan kunjungan di Jakarta, Padang, dan Labuan Bajo, untuk meninjau berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan di keempat daerah tersebut. Mengakhiri kunjungannya, Pelapor Khusus akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan menggelar Konferensi Pers pada 3 April 2017. (editor/dw)

Selengkapnya »

Jonan: Harga BBM di Papua Sudah Tidak Rp 60 Ribu per Liter

Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia untuk jenis Premium penugasan, minyak tanah dan solar subsidi sudah mulai berjalan. Di Papua, harga BBM sudah turun drastis dari sebelumnya mencapai Rp 60 ribu per liter.

"Tidak ada lagi di Papua harga BBM sampai Rp 60 ribu per liter. Paling mahal sekarang ini Rp 9 ribu, Rp 10 ribu atau Rp 12 ribu per liter," Jonan menegaskan saat Diskusi Ekonomi Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua bertempat di Kafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Jonan menambahkan, sebanyak 22 persen atau 33 lokasi kebijakan BBM satu harga berada di Papua dan Papua Barat. Lokasi ini mencatatkan jumlah wilayah yang sudah menerapkan BBM satu harga terbanyak dibanding lokasi lain yang tersebar di Indonesia. Sementara total lokasi BBM satu harga 148 lokasi akan disiapkan Lembaga Penyalur BBM.

"Dari 26 lokasi di Papua yang sudah selesai 7 lokasi BBM satu harga. Sisanya 19 lokasi akan dikerjakan target 6 bulan, sampai Juni 2017. Sedangkan dari 7 lokasi di Papua Barat, selesai 2 lokasi," jelas Mantan Menteri Perhubungan itu.

Dia menerangkan, kebijakan BBM satu harga hanya berlaku untuk dijual eceran, bukan untuk kebutuhan industri. "Harga Solar untuk industri ya tetap harganya. Satu harga kan untuk eceran saja," kata Jonan. (liputan6.com)

Selengkapnya »

Rencana Besar Jokowi Terangi Papua dalam 5 Tahun

Jakarta - Wilayah Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya listrik. Dalam rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2019 akan dibangun pembangkit listrik berkapasitas 356 MW untuk Papua dan 158 MW untuk Papua Barat.

Besarnya pembangunan infrastruktur juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengurangi secara drastis subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dua tahun lalu. Adalah melalui pencabutan subsidi untuk premium dan mekanisme susbidi tetap untuk solar.

"Pembangunan infrastruktur energi di Papua ada beberapa, tapi yang besar salah satunya listrik," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam acara Diskusi Media di Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Ini dilengkapi dengan program listrik perdesaan untuk 171.000 pelanggan di Papua dan 15.000 pelanggan di Papua Barat.

Kemudian untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Papua sebanyak 9 unit dan Papua Barat 6 unit atau setara 170 kW. Selanjutnya adalah paket lampu surya untuk 120.894 KK di Papua dan 16.394 KK di Papua Barat.

"Paket lampu surya sampai 2018 16.394 kepala keluarga di Papua Barat," tukasnya. (mkj/mkj)

Src : https://finance.detik.com/energi/d-3438887/rencana-besar-jokowi-terangi-papua-dalam-5-tahun

Selengkapnya »

Mahasiswa Papua Ingatkan KNPB Berhenti Lawan Pemerintah

Papuacenter – Salah satu mahasiswa Papua yang akrab dipanggil Frengki yang merupakan mahasiswa semester delapan berasal Merauke, Papua yang sementara konsentrasi di ilmu kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat STIK Tamalatea, Makassar.

Disela-sela kesibukannya dengan aktivitas perkuliahan yang berlangsung di Makassar, Mahasiswa STIK Tamalatea ini tidak mau ikut pusing dengan gejolak politik Nasional dan juga politik lokal yang saat ini berlangsung di tanah Papua. Frengki juga tidak pernah sama sekali ikut campur dalam agenda beberapa kawan-kawannya yang sering membahas isu Papua Merdeka. Hal itu diungkapnya saat waktu luangnya bersama teman-teman kuliah sembari ngopi di salah satu Cafe di Makassar, Rabu (22/2).

Ia menuturkan bahwa rakyat Papua di bagian daratan ketika ke Makassar betul-betul menuntut ilmu saja dan berharap ketika kembali ke daerah mendapat pekerjaan yang layak sebab didaerahnya, Pemerintah memberikan Support yang luar biasa dari asrama sampai selesainya proses perkuliahan di Makassar.

Biaya kuliah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, seperti pula Support pemerintah terhadap wilayah Papua bagian pegunungan. Tetapi anehnya beberapa kawan yang berasal dari Ppaua pegunungan justru selalu saja merasa pemerintah tidak adil dalam memberikan bantuan. Padahal, otonomi khusus maupun pembangunan di Papua itu sudah mulai merata.

“Menurut saya, kawan-kawan yang sering melawan pemerintah termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) konsulat Makassar itu tidak mempunyai tuduhan yang mendasar harusnya fokus mengawal pemerintah di Papua daripada menjadi musuh negara di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.

Frengki mengharapkan kepada mahasiswa Papua agar senantiasa fokus dalam perkuliahan sebagai amanah.

“Sebagai Mahasiswa Papua yang berdomisili di Makassar, saya mengingatkan kepada mahasiswa Papua agar senantiasa fokus dalam perkuliahan sebagaimana amanah orang tua yang harus dilaksanakan dan semoga ketika kita kembali bisa memberikan dampak positif bagi negara kita Indonesia dan juga mengingatkan KNPB konsulat Makassar agar berhenti melawan pemerintah.

Selengkapnya »

Tim Ekspedisi Trans Papua: Jayapura – Merauke Bisa Diakses Jalur Darat

Papuacenter – Pembangunan jalan Trans Papua-Papua Barat yang mencapai sekitar 4.384 km membuat kesan jalan yang dibangun tidak terlihat.Namun kali ini bersama Tim Ekspedisi Jalan Trans Papua, pemerintah tak mengkhawatirkan hal itu dan tetap serius menggarap proyek jalan Trans Papua sampai selesai.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ahmad Ghani Gazali di Merauke, Papua, Sabtu (18/2/2017). “Papua inikan cukup luas, jadi jalan trans yang sudah begitu panjang di bangun masih tidak kelihatan. Pemerintah serius membangun infrastruktur Papua khususnya jalan agar transportasi Papua tidak hanya mengandalkan transportasi udara dan laut tetapi juga darat,” ujar Ahmad.

Ghani yang mendampingi Tim Ekspedisi Jalan trans Papua berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua, bisa menikmati jalan Trans Papua dan untuk sementara ini pembangunan terus berlanjut dalam proses pembukaan.

“Sekarang itu jalan antar Kabupaten sudah terkoneksi. Jadi nanti sudah bisa naik mobil dari Jayapura ke Merauke. Dari Jayapura sampai di Sorong,” ujarnya.

Ghani menjelaskan, pembangunan trans Papua dibagi dalam dua bagian yakni jalan perbatasan antar Indonesia-Papua Nugini dan jalan Trans Papua koneksitas antar kabupaten/kota dan antar provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Ghani juga menyebutkan bahwa perjalanan Tim Ekspedisi Trans Papua untuk menepis pernyataan miring dari pihak-pihak lain yang menilai pembangunan jalan Trans Papua tidak benar dan telah menuduh pemerintah telah melakukan pembohongan publik.

“Memang jalan trans Papua ini belum seluruhnya tersambung tinggal 16 persen lagi atau 602 km . Diharapkan 2019 seluruhnya selesai dikerjakan dan bisa fungsional,” tambahnya. (Red.AK)

Selengkapnya »

Kemenlu: Tidak Ada Jalan Bagi Keanggotaan ULMWP di MSG

Papuacenter – Kementerian Luar Negeri melalui Dirjen Asia Pasifik Afrika Desra Percaya, mengatakan bahwa Subcommittee on Law and Institutional Issues atau subkomite bidang hukum dan keanggotaan di Melanesia Spearhead Group sama sekali tidak membahas posisi ataupun status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Dalam pembahasan subkomite itu tidak ada kesepakatan untuk memberikan posisi ataupun status kepada ULMWP sebagai anggota penuh jadi tidak ada keputusan. Karena tidak ada keputusan ya tidak bisa dibahas apa-apa lagi, karena mandat dari leaders, pemimpin di summit kemarin adalah untuk didiskusikan. Tapi faktanya di lapangan bahwa dalam subkomite itu tidak ada kesepakatan, jadi dengan demikian ya mati,” kata Desra di Kantor Staf Kepresidenan, Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Dirinya sangat yakin apapun cara yang akan digunakan oleh ULMWP tetap akan kandas. Hal ini karena sejak 1 Januari 2017 lalu kursi kepemimpinan MSG telah dipegang Papua New Guinea yang  tidak pernah memberikan dukungannya terhadap  ULWMP karena Papua New Guinea sangat menghormati kedaulatan Indonesia.

“Jangan lupa kenapa waktu itu didorong keras, karena ketua MSG adalah Solomon Island kan. Nah sekarang mulai 1 Januari ketuanya adalah PNG, dan PNG itu sangat mendukung Indonesia, sangat menghormati kedaulatan wilayah Indonesia, jadi PNG tidak akan menyetujui adanya upaya untuk memasukkan ULMWP,” ujar Desra.

Sebelumnya pertemuan MSG di Honiara, Kepulauan Salomon pada 13-14 Juli 2016  yang menunda keputusan keanggotaan ULMWP ini disebabkan keputusan Sub Komisi Hukum MSG yang memasukkan kategori negara dalam panduan keanggotaan MSG.

Dengan diberlakukannya panduan keanggotaan MSG tersebut maka tertutuplah peluang ULMWP dan juga FLNKS Kanak Socialist National Liberation Front (gerakan separatis di Kaledonia Baru) untuk menjadi anggota di MSG selamanya. (red,Cs)

Selengkapnya »

Kilang Gas Alam Bintuni Siap Pekerjakan Putra Putri Asli Papua

Papuacenter – 8000 pekerja dibutuhkan dalam pembangunan kilang gas alam cari (Liquefied Natural Gas/LNG) yang ada di Teluk Bintuni, Papua Barat. Mega proyek yang digarap oleh BP Berau Ltd ini menelan investasi sekitar 8 Miliar US$ atau sama dengan Rp. 106,4 Triliun.

BP Regional President Asia Pacific, Christina Verchere menjelaskan bahwa keputusan akhir investasi dalam proyek pengembangan Tangguh, yakni Train 3 disetujui pada tahun lalu.

“Financing sudah selesai, pekerjaan konstruksi Train 3 sedang berjalan, dan target berproduksi pada 2020,” ujar Verchere di komplek LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama juga Indonesia Head of Country, Dharmawan Samsu mengungkapkan bahwa kemajuan pembangunan Train 3 sekarang ini, meliputi mobilisasi 300 pegawai di site, material at site, pekerjaan pemagaran antara Train 2 dan 3, pemotongan pokok, laydown area, dan proses rekrutmen masyarakat asli Teluk Bintuni dan Papua.

“Proyek Train 3 akan menyerap 8.000 tenaga kerja, di mana 35 persennya adalah putra putri Papua,” tegas dia.

Proyek Tangguh Train 1 dan 2, diakuinya, penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 54 persen-55 persen dari lebih 2.000 pekerja.

Menurut Dharmawan, banyak dari pekerja Papua sudah menduduki jabatan Maintenance, Supervisor hingga level Manajer. “Dalam rencana kami, target jumlah pekerja Papua sebagai bagian dari setiap kontrak baru, untuk memenuhi komitmen 85 persen pada 2029,” dia menerangkan.(YK)

Selengkapnya »

Festival Budaya Kamoro kembali setelah 17 tahun menghilang

Papuacenter – Dari sekian banyak kekayaan budaya Papua khususnya di wilayah Mimika, terdapat kesenian yang sempat hilang selama tujuh belas tahun, Pemerintah Kabupaten Mimika akan kembali menggelar Festival Budaya Kamoro tahun 2017 ini.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, Dominggus Kapyau membenarkan rencana pagelaran pentas budaya tersebut saat dikonfirmasi oleh papuanews.id, Jumat (3/1).

“Kami sudah rancang dalam program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun ini karena akan dibentuk dinas baru sehingga saat ini kita masing menunggu restrukturisasi kelembagaan,” terang Dominggus.

Festival tersebut sejatinya direncanakan akan ditampilkan pada tahun 2016 lalu. Sayang, Festival Budaya Kamoro batal dilaksanakan karena berbagai alasan.

“Masih banyak hal yang belum siap, seperti anggaran, mekanisme dan hal sehingga tahun ini kami usahakan untuk digelar,” ujarnya.

Sementara itu, penyelenggaraan Festival Budaya Amungme pun masuk dalam wacana Pemkab Mimika namun kedua budaya tersebut diakui tidak bisa digelar bersamaan sehingga rencananya kedua festival yang merupakan perwakilan budaya asli Kabupaten Mimika tersebut akan digelar terpisah.

“Kalau mau digabung susah, karena kulture nya berbeda, mungkin nanti kita akan buat per semester,” tutupnya. (dw)

Selengkapnya »

MSG tuntut pemberitaan bohong media TABLOID JUBI

Papuacenter – Menanggapi pemberitaan bohong dari media lokal Papua yakni Tabloid Jubi mengenai berita yang berjudul “Masyarakat Papua syukuri ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG” beberapa waktu lalu, akhirnya mendapat respon keras dari Sekretaris Jenderal MSG, Amena Yauvoli.

Sekjen MSG menuntut agar media seperti Tabloid Jubi diperiksa dan diproses secara hukum karena telah melakukan pemberitaan bohong yang jelas dapat memicu masalah sosial yang ada di Papua. Tuntutan Amena Yauvoli tentu saja mengkerucut kepada Wesai H (reporter) dan Sdr. Victor Mambor (editor) yang tentunya adalah aktor dibelakang aksi pemberitaan bohong Tabloid Jubi.

“Tidak ada ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG dan hingga saat ini tidak ada pemberian status keanggotaan penuh kepada ULMWP. Saya menuntut kepada pemerintah Indonesia agar segera memeriksa beberapa oknum Tabloid Jubi yang sengaja membuat pemberitaan palsu tersebut,” Tutur Amena, Selasa (07/02).

Menurut Amena, Pemberitaan tersebut merupakan klaim sepihak dan kebohongan yang disampaikan oleh ULMWP melalui Octavianus Mote, yang dengan mudahnya diambil sebagai sumber berita oleh Wesai H(reporter) dan Victor Mambor(editor).

“Selama ini ULMWP dan KNPB aktif melakukan penyesatan informasi untuk agenda politiknya semata, termasuk pengkondisian seolah-olah ULMWP yang merupakan representasi masyarakat Papua didukung dunia internasional, hal itu semakin membuat saya yakin bahwa ada hubungan antara ULMWP, KNPB dan Media Tabloid Jubi yang mempunyai itikad buruk bagi Indonesia,” Ucap Amena. (Red.AK)

Selengkapnya »

Harapan Papua Melalui Film Boven Digoel

Papuacenter – Hari ini telah dirilis serta tayang Film produksi orang asli Papua, Bonven Digul dimana Film ini diambil dari kisah nyata seorang dokter yang memiliki pesan penting. Angka kematian ibu dan bayi di Papua sangat tinggi. Pesan ini, kendati telah menjadi rahasia umum , tetapi masih menjadi momok yang menakutkan.

Diambil dari Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2015, kematian bayi di sembilan Kabupaten Papua masih tinggu, yakni 20 kematian per 1.000 kelahiran bayi.

“Kematian ibu dan anak di Papua sangat tinggi, karena HIV, TBC. Tertinggi di Indonesia,” ujar produser Boven Digul, John Manangsang, di Jakarta kepada tim Redkasi PNID, Senin (6/2).

Setiap tahun ada sekitar 50 orang ibu hamil di Papua. Tetapi pertumbuhan orang asli Papua tetap tidak meningkat, bahkan semakin menurun.

“Pertumbuhan penduduk asli Papua itu sangat sedikit. Satu ibu Papua hamil, itu harus menjadi perhatian kita. Kalau tidak, kita akan kehilangan dia”, jelasnya.

Pesan Kedua yang ingin disampaikan oleh Film ini ialah pembangunan. Meski pemerintah sudah mulai melakukan pembangunan di Papua, tetapi wilayah ini masih tertinggal.

“Kami ingin mendorong pembangunan secepatnya di Papua, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Kami berharap, film ini menjadi medianya,” tambahnya.

Ketiga, kurangnya tenaga medis. Pada tahun 1990, Saat cerita film Boven Digul dibuat, rumah sakit dan dokter masih sangat sedikit, bisa dihitung jari.
Baca juga :   42 Ribu Warga Nabire Belum Melakukan Perekaman E-KTP

Tetapi, setelah 25 tahun berlalu, mulai tampak perubahannya. Puskesmas dan dokter sudah mulai banyak. Namun, tetap sangat kurang, apalagi tanpa fasilitas.

“Papua itu ibarat gadis cantik yang terus menangis, tapi belum ada yang melirik. Semoga film ini bisa membuat semua pihak menengok Papua,” pungkasnya,” (Adr)

Selengkapnya »

Hari Pers Nasional, Tabloid Jubi Coreng Insan Pers Di Papua

Papuacenter – Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Kamis (09/02) dirayakan secara damai melalui aksi turun jalan yang dipusatkan di sekitaran Lampu Merah Abepura. Aksi wartawan Kota Jayapura yang dimulai sekitar pukul 10.05 WIT dan berlangsung satu jam hingga pukul 11.00 WIT ini membawa tuntutan agar benar-benar terjadi kebebasan pers di Papua.

Sama halnya dengan tuntutan tersebut, pada peringatan itu pula insan Pers di Papua kembali tercoreng dengan ulah media Tabloid Jubi yang telah memberitakan berita manipulatif kepada masyarakat Papua dengan beritanya yang berjudul “Masyarakat Papua syukuri ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG”.

Kemudian Hal itu mendapat respon keras dari Sekretaris Jenderal MSG, Amena Yauvoli. Yauvoli menyatakan bahwa berita yang disebar oleh Tabloid Jubi adalah berita yang berdasarkan klaim sepihak dan kebohongan yang disampaikan oleh ULMWP melalui Octavianus Mote dengan Victor Mambor bersama Wesai H.

“Tidak ada ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG dan hingga saat ini tidak ada pemberian status keanggotaan penuh kepada ULMWP. Saya menuntut kepada pemerintah Indonesia agar segera memeriksa beberapa oknum Tabloid Jubi yang sengaja membuat pemberitaan palsu tersebut,” Tutur Amena, Selasa (07/02).

Dalam kesempatan itu juga, para wartawan mengajak masyarakat untuk memerangi berita-berita Hoax (palsu) yang belakangan sering meresahkan di sosial media dan menolak jurnalis abal-abal, serta menjunjung tinggi kebebasan pers.

“Pesan-pesan kami jurnalis di Jayapura bahwa, jagalah damai untuk Indonesia,” timpalnya.(Red.AK)

Selengkapnya »

Ingin Melihat Pahlawan Papua, Antsusias Warga Papua Tukar Uang Baru

Papuacenter - Setelah terbtnya uang baru, warga Papua antusias berbondong-bondong mendatangi Bank yang ada di wilayahnya untuk menukarkan mata uang yang lama dengan mata uang yang baru.

Reaksi positif yang diberikan masyarakat Papua dengan adanya uang baru ini, karena uang-uang yang baru ini bertemakan NKRI. Tidak ada reaksi penolakan terhadap uang baru NKRI di Papua sebagaimana terjadi di sejumlah daerah lain.

Asisten Manajer Unit pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua Fransco L Tentua yang dihubungi dari Timika mengatakan, sejak uang rupiah baru resmi diluncurkan pada 19 Desember, sambutan warga Papua sangat Positif.

“Justru sebaliknya uang baru ini diterima sangat baik oleh warga Papua. Beberapa waktu lalu, masyarakat berbondong-bondong datang menukar uang baru di Bank. Apalagi ada gambar Pahlawan Papua (Frans Kaisiepo) dimata uang baru lembar Rp 10.000,- itu,” ujarnya.

BI Jayapura akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mata uang baru ke seluruh pelosok di Papua. Perbedaan mendasar uang lama dengan uang baru tersebut cukup banyak, terutama pada sisi warna.

Masyarakat Papua sangat bangga karena terdapat salah satu pahlawan Papua yang menjadi icon di mata uang baru tersebut. Nama besar Frans Kaisiepo sudah diabadikan sebagai nama Bandara di Biak, tanah kelahirannya serta diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia yakni KRI Frans Kaisiepo pada tahun 2010 lalu.

Masyarakat juga mengenalnya sebagai Gubernur Irian Barat ke-4 pada masa pemerintah Presiden Soekarno yakni pada 1964-1973.Frans juga sebagai pelopor nama Irian, yang artinya semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah takluk di tangan belanda.

Atas jasa dan perjuangannya terhadap tanah Papua dan kemerdekaan Indonesia, Pemerintah RI menganugerahi Frans yang juga merupakan Pahlawan Trikora ini gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 007/TK/Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993

Selengkapnya »

Ini Alasan Mengapa Petisi Separatis Diblokir

Papuacenter – Beberapa waktu lalu terdapat situs illegal yang dibuat oleh kelompok separatis Papua yang dipelopori oleh Benny Wenda yang merupakan Juru Bicara ULMWP. Situs tersebut memiliki misi untuk 10.000 penandatangan “Help too end the genocide in West Papua” kepada Sekjen PBB oleh Free West Papua Inggris di medium avaaz.org.

Pembuatan situs tersebut telah resmi diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) karena dinilai memiliki situs yang negative yang sangat merugikan masyarakat Papua di mata dunia. Pascanya Benny Wenda yang selalu mencari perhatian di luar negeri dan tidak berani pulang ke Papua yang mana mengatasnamakan masyarakat Papua, salah satunya dengan cara membuat petisi ini.

Pembuat situs illegal tersebut gelisah karena situsnya telah terblokir dan tidak dilihat oleh Sekjen PBB. Dapat dilihat bahwa didalam situs itu berisikan bahwa Si pembuat situs tersebut merendahkan harga diri masyarakat Papua. Hal tersebut tak sepatutnya dipublikasikan, yang diketahui bahwa Papua tak seburuk yang di tulis oleh Si pembuat situs.

Pemerintah pusat serta Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengkonfirmasi kepada Okezone.com, Kamis (26/1) mengaku tidak mengambil pusing dengan sejumlah petisi yang dibuat lembaga yang menurutnya “Abal-Abal” karena hanya menguras tenaga dan pikiran untuk hal-hal yang kurang subtansial.

Statement tersebut sangat masuk akal. Telah terbukti bahwa banyak lembaga atau petisi yang berusaha untuk memisahkan Papua dari NKRI dengan cara apapun dari cara bersih maupun cara kotor meskipun selalu cenderung pada usaha kotor.

Seperti contoh kecilnya ada, semua anggota kelompok tersebut melakukan tindakan anarkis sampai-sampai merugikan masyarakat Papua dengan cara pemalangan, demo hingga aksi corat-coret.

Ada lagi 1 motif yang dibuat oleh mereka yaitu dengan membuat satu website dengan alamat “suarapapua.com” yang kini telah di blokir juga. Dari sana mereka lebih sangat gelisah. Pasalnya, website tersebut berisikan berita tidak bermutu dan cenderung merugikan nama masyarakat Papua serta membuat kebohongan dalam pemberitaan publik dimana pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi.

Mereka berkoar-koar melalui situs itu agar mendapat perhatian publik dan sampai akhirnya situs mereka terblokir karena tindakan negatif mereka.

Pemerintah Indonesia akan menangkal segala usaha-usaha kelompok separatis tersebut yang selalu merugikan masyarakat papua. Papua sudah merdeka bersama NKRI, jangan sampai Papua dikendalikan oleh separatis Papua untuk memiskinkan masyarakat Papua.(Adr)

Selengkapnya »

Waspada WNA Ilegal di Papua, Pemprov Jangan Kecolongan

Papuacenter – Tak bisa dipungkiri kini marak WNA ilegal yang menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, Papua salah satu daerah yang mereka tuju. Di beberapa kasus, hal ini menjadi sorotan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan keamanan. Apalagi beberapa waktu lalu, tujuh WNA asal Tiongkok diamankan Imigrasi Merauke lantaran izin tinggalnya telah habis.

Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri, Mathea Mamoyao menyatakan, jika ada Warga Negara Asing (WNA) ilegal di kabupaten kota di Papua, itu menandakan pemerintah daerah (pemda) setempat kecolongan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, Papua mulai menjadi salah satu destinasi WNA ilegal yang berhasil diamankan, ini seperti fenomena gunung es yang harus diselesaikan sesegera mungkin.

“Misalnya di Mimika, saya pernah mendapati WNA yang memiliki visa turis. Tapi dia bekerja menambang emas. Inikan sudah menyalahi aturan. Itu tidak dibenarkan,” kata Mathea, Senin (23/1).

Ia mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang sengaja membawanya. Tak menutup kemungkinan mereka datang dengan kepentingan terselubung. Untuk itu, pengawasan terhadap WNA di Papua dan akan ke Papua perlu diperketat.

“Ini menjadi kewenangan pihak imigrasi. Jangan sampai ada WNA masuk ke Papua tanpa memiliki dokumen atau melaksanakan kegiatan tak sesuai dengan izin tinggalnya,” ucapnya.

Di tempat terpisah hal senada dikatakan legislator Papua lainnya Orwan Tolli Wone. Menurutnya, pemeriksaan kelengkapan dokumen WNA terutama yang ada di Papua perlu dilakukan secara rutin.
Baca juga :   Diskominfo Papua Sediakan Layanan Internet Gratis Berkapasitas 60 Mbps

“Saya pikir itu perlu. Dengan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan dokumen WNA di Papua bisa diketahui kapan batas waktu izin tinggal WNA tersebut akan berakhir. Apa tujuan dia berada di Papua. Apakah untuk bekerja, wisatawan atau lainnya,” kata Orwan.  *red

Selengkapnya »

Modal Hasil Pemerasan, Perwakilan KNPB Wamena Tiba Di Jayapura

Jayapura, PAPUANEWS.ID – Kabar tentang adanya rapat tertutup yang akan dilakukan oleh kelompok anti pembangunan Papua (KNPB) dan kelompok penipu masyarakat Papua (ULMWP) 27 Januari 2017 di Victoria untuk menjadikan Benny Wenda sebagai Presiden mulai terdengar oleh masyarakat.

Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu masyarakat asli Papua, yang melaporkan pemerasan yang dilakukan anggota KNPB Wamena di pasar Misi Wouma terhadapnya dan seluruh mama Papua yang ada di pasar tersebut.

Mama Vero terpaksa memberikan sejumlah uang pada mereka (KNPB, red) karena takut terjadi kerusuhan jika tidak dituruti.

“Dong minta uang sama Mama, katanya buat pemilihan Presiden,” katanya.

Sebelumnya Mama Vero (panggilan akrabnya) sudah mencoba menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden Mama Papua, namun mereka tidak menanggapinya.

Uang hasil pemerasan tersebut digunakan KNPB untuk membeli tiket pesawat ke Jayapura dengan mengirimkan perwakilannya Melianus Yaluock Wantik yang telah tiba di bandara Sentani, Senin (23/1).

Dari hasil wawancara tim redaksi PAPUANEWS.ID, Melianus mengatakan kedatangannya ke Jayapura karena mendapat surat perintah dari Goliat Tabuni untuk menghadiri pertemuan di Victoria.

Sementara Goliat Tabuni sendiri melalui telepon selularnya kepada PAPUANEWS.ID membantah adanya perintah rapat dan dukungannya terhadap ULMWP.

Sehingga agenda KNPB dan ULMWP sama saja dengan aksi-aksi demo yang telah mereka lakukan sebelumnya dan merupakan penipuan yang mereka lakukan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

“Stop tipu masyarakat Papua, kami sudah punya Presiden Jokowi tidak perlu mo pilih Benny Wenda, yang tidak kami kenal,” kata Mama Vero sebelum menutup teleponnya. (red,Cs)

Selengkapnya »

BNN Papua Waspadai Perdagangan Tembakau Gorila

Papuacenter – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua baraat mewaspadai adanya upaya perdagangan tembakau gorila di wilayahnya karena efek negatif dari pemakaiannya yang sangat merugikan masyarakat.

Tembakau gorila sendiri hanya merupakan istilah lain dari ganja sintetis yang efeknya sama dengan narkotika dan obat-obatan aditif lainnya.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Kepala BNN Papua Barat Kombes Pol Jakson Lapalonga “barang tersebut memiliki efek sama dengan narkotika dan obat-obatan aditif lainnya. Sebetulnya janis ini merupakan ganja sintetis atau ganja buatan,” jelasnya di Manokwari, Selasa (24/1)

Hal ini juga sudah diatur dalam lampiran Kementerian Kesehatan pada Undang Undang 35/2009 tentang Narkotika.

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, BNN Papua Barat juga melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak adanya transaksi yang masuk ke Papua Barat.

Jackson berharap agar seluruh komponen masyarakat berkerja sama dalam memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi akhir-akhir ini. (red,Cs)

Selengkapnya »

Air Mata Yohana Saat Temui Keluarga Korban Di Sorong, Papua Barat

Papuacenter – Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia meneteskan air mata saat mengunjungi keluarga bocah empat tahun korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis di Sorong, Papua Barat 10 Januari 2017.

Air mata Yohana bercucuran saat mendengar langsung cerita mengenaskan tersebut langsung dari keluarga korban, Sabtu (14/1)

Yohana mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya sangat malu karena pelaku adalah orang Papua dan kejadian ini terjadi di tanah damai Papua.

Kasus kekerasan terhadap KM (40) ini merupakan kasus serius yang mendapat sorotan dunia internasional.

Hal itu dilihat dari banyaknya surat laporan yang diterima Yohana dari beberapa daerah di Indonesia bahkan kedutaan luar negeri.

Kehadirannya di tengah-tengah keluarga korban sendiri untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang sebesar-besarnya sekaligus menyerahkan bantuan dari pemerintah Indonesia.

Dirinya berharap hal tersebut dapat menjadi penghibur bagi keluarga korban dalam menghadapi permasalahan tersebut. (red,Cs)

Selengkapnya »

Panah Dari Papua Dilelang

Papuacenter – Sovenir panah asli khas Papua akan dilelang di kota Pekanbaru, proses lelang ini dilakukan oleh komunitas #UntukPapua. Souvenir panah tersebut merupakan hiasan/pajangan yang biasa di letakkan di dinding ruang tamu.

Seperti yang dijelaskan oleh Penanggung Jawab Komunitas #UntukPapua, Pramana Putra bahwa sovenir panah yang dilelang langsung dibawa dari Papua saat mengikuti program SM3T di daerah Wamena. Framana juga menjelaskan bahwa proses lelang tersebut akan digelar malam ini di Waroeng Wahid Jl. Durian Pekanbaru.

Panah tersebut merupakan hasil buah tangan yang sengaja dibeli dari anak-anak Wamena dan sengaja dilelang. Hasil dana lelang ini nantinya akan disumbangkan untuk pembelian tambahan tas dalam program gerakan 1000 tas untuk Papua.

“Penawaran tertinggilah yang akan mendapatkannya. Tawaran bukan dengan uang, tapi dengan tas. Bagi yang bisa memberikan tas terbanyak maka panah ini akan jadi miliknya,” Ujar Ibam.

Lelang panah asli papua ini merupakan salah satu dari serangkaian acara yang akan diselenggarakan komunitas #UntukPapua di Pekan baru. Mulai dari talk show tetang pendidikan di Papuasampai dengan penampilan grup band ternama di kota Pekanbaru.

“Untuk penggalangan dana sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu.  Sampai saat ini kita sudah kumpulkan sebanyak 154 tas. Antusias teman-teman Pekanbaru untuk menyumbang baik sekali dan banyak support,” terang Ibam (12/1).

Menurutnya tas yang berhasil dikumpulkan akan langsung dibawa ke pelosok Wamena Prov. Papua. Tujuan dari kegiatan ini ialah membantu anak-anak di pedalaman Prov. Papua agar mendapat pendidikan yang layak.(YK)

Selengkapnya »

Ini Yang Akan Dilakukan Menteri Yohana Dengan Perempuan Papua

Papuacenter – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise berencana akan merealisasikan program pemberdayaan perempuan dan anak di Prov. Papua dan Papua Barat.

Yohana mengatakan bahwa program yang akan dijalankan nantinya berupa pelatihan mengukir, membuat minyak kelapa dan beberapa pelatihan lainnya.

Hal itu ia utarakan setelah berkordinasi bersama Menkopolhukam, Wiranto di kantor Kemenkopolhukam Jakarta pagi tadi.

Program tersebut memiliki tujuan agar perempuan-perempuan papua dapat mandiri dan dapat membantu perekonomian mereka mulai dari tingkat perekonomian keluarga. Rencananya Yohana akan membangun industri-industri rumahan di dua provinsi tersebut.

“Saat ini sudah dimulai dengan pelatihan-pelatihan, mesin bantu sudah kami bagi. Hal ini agar perempuan Papua dan Papua Barat dapat mandiri dan nantinya dapat membuat industri rumahan sendiri”, jelas Yohana.

“Pelatihan sementara ini sedang berlangsung di beberapa tempat, seperti mesin pembuat ikan asap, mesin kopi yang di bagi di Wamena, Mesin pembuat minyak kelapa. Nanti akan ditambah dengan pelatihan pembuatan sagu di pabrik saguserta pelatihan menganyam yang tenaga pengajarnya kualifikasi profesional, kita sengaja datangkan pengrajin dari NTT, Bali untuk mengajar disana”, Ujar Yohana menambahkan.

Menteri Yohana akan berangkat malam ini ke Papua dan sesampainya di Papua akan langsung berkordinasi dengan Dewan Adat Papua agar program tersebut berjalan lancar.(YK)

Selengkapnya »

Ratusan Polisi Diterjunkan Jadi Pengajar Di Prov. Papua

Papuacenter – Ratusan Anggota Polisi yang berada di wilayah Polda Papua disiapkan guna menjadi tenaga pengajar pada tahun 2017 ini. Polisi yang menjadi tenaga pendidik ini diambil dari 15 Polres yang dominan terletak di Pegunungan Tengah Prov. Papua.

Kegiatan penyiapan tanaga pendidik dengan nama “Polisi Pi Ajar” ini merupakan kelanjutan dari program kerja Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw yang terlah berjalan sejak 2016 lalu.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal yang mengatakan, Anggota Polisi berasal dari 15 Polres itu akan menjalani pelatihan oleh tenaga ahli dari Polda Papua.

“Ada delapan tenaga ahli yang sudah kita siapkan, Tenaga ahli ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro SDM Polda Papua Kombes Pol Natarudin sedangkan jumlah pasti Polisi yang menjadi tenaga pengajar sejumlah 375 orang”, Jelas Kamal di Kantornya Polda Papua (Jumat, 6/1).
Baca juga :   637 Napi Di Papua Dapat Remisi Natal

Kamal menjelaskan bahwa ada sekitar 25 orang Polisi dari tiap Polres yang bertugas menjadi tenaga pengajar dengan sasaran sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. Metode belajar yang digunakan ialah dengan cara memberikan pengajaran tentang bermain, bercerita, simulasi, diskusi dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

Dengan melibatkan personel Polisi sebagai tenaga pengajar diharapkan dapat membuat siswa lebih mencintai wawasan kebangsaan, Pancasila, Kewarganegaraan, Anti Narkoba, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tertib berlalulintas.(YK)

Selengkapnya »