Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

JAKARTA – Papuacenter : Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. “Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis guna menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua, terutama terkait manuver kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua di forum internasional. “Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah lama menjadi isu internasional,” katanya.

Bahkan, kata Jimmy, berbagai upaya internasionalisasi seringkali membuat posisi Indonesia serba salah dalam menyikapi persoalan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok itu mengubah strategi dan tak menggunakan kekerasan, tapi melalui diplomasi.
“Sebagai bagian dari kepedulian kami kepada bangsa ini, kami minta pemerintah lebih serius urusi Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat 2009-2014 ini.

Karena itu, Jimmy meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon pada 14-16 Juli mendatang. “Jangan terlalu ‘over confidence,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Soal Papua belajarlah dari Soekarno saat pembebasan Irian Barat. Di saat seru-serunya diplomasi pembebasan, Soekarno sudah berani mengumumkan pembentukan provinsi,” katanya.

Dia mempertanyakan mengapa sekarang pemerintah dan DPR tak berani menyatakan pembentukan Provini Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Memang pemekaran ada konsekuensinya soal anggaran, tapi semestinya tak berlaku untuk Papua yang luasnya tiga setengah kali Pulau Jawa,” katanya.

Dia mengatakan, pembentukan tiga provini baru di Papua sudah melalui proses panjang dan akan sangat penting untuk memacu perkembangan wilayah serta mempersempit gerakan yang dapat menggoyahkan NKRI. “Apa susahnya bentuk lima provinsi? Untuk Papua jangan hanya merasa terbebani anggaran. Uang bisa dicari. Tapi kehilangan kedaulatan tidak akan bisa kembali,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah agar jangan main-main dengan isu Papua dengan menganggap remeh persoalan Papua. “Jangan tonjolkan ego sektoral. Kita harus serius,” katanya. [Antara]

Selengkapnya »

Luhut : “Potong Telinga Saya Kalau Papua Merdeka”

JAKARTA—Papuacenter : Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sebuah rapat tertutup dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Tanah Papua beberapa waktu lalu menegaskan, Papua tidak akan merdeka.

“Potong telinga saya kalau Papua merdeka,” tegas Luhut dalam pertemuan di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (23/6/2016).

“Papua tidak akan merdeka. Buktinya rakyat Papua tidak bersatu, dan ULMWP (United Liberation Movemment for West Papua) bukan representatif rakyat Papua,” begitu kata salah seorang yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, yang tak ingin namanya disebut, meniru kata-kata Luhut.

Sumber yang sama menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Luhut minta dukungan DPR dan DPD asal Papua untuk mendukung beberapa agenda dan program untuk Papua yang sedang Menko Polhukam RI dorong, di antaranya penyelesaian pelangggaran HAM melalui tim yang ia bentuk, rencana pembangunan Boarding School dan rencana mendatangkan puluhan profesor dari Amerika untuk bangun Papua.[*]

Selengkapnya »

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

JAKARTA – Papuacenter : Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. “Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis guna menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua, terutama terkait manuver kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua di forum internasional. “Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah lama menjadi isu internasional,” katanya.

Bahkan, kata Jimmy, berbagai upaya internasionalisasi seringkali membuat posisi Indonesia serba salah dalam menyikapi persoalan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok itu mengubah strategi dan tak menggunakan kekerasan, tapi melalui diplomasi.
“Sebagai bagian dari kepedulian kami kepada bangsa ini, kami minta pemerintah lebih serius urusi Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat 2009-2014 ini.

Karena itu, Jimmy meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon pada 14-16 Juli mendatang. “Jangan terlalu ‘over confidence,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Soal Papua belajarlah dari Soekarno saat pembebasan Irian Barat. Di saat seru-serunya diplomasi pembebasan, Soekarno sudah berani mengumumkan pembentukan provinsi,” katanya.

Dia mempertanyakan mengapa sekarang pemerintah dan DPR tak berani menyatakan pembentukan Provini Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Memang pemekaran ada konsekuensinya soal anggaran, tapi semestinya tak berlaku untuk Papua yang luasnya tiga setengah kali Pulau Jawa,” katanya.
Dia mengatakan, pembentukan tiga provini baru di Papua sudah melalui proses panjang dan akan sangat penting untuk memacu perkembangan wilayah serta mempersempit gerakan yang dapat menggoyahkan NKRI. “Apa susahnya bentuk lima provinsi? Untuk Papua jangan hanya merasa terbebani anggaran. Uang bisa dicari. Tapi kehilangan kedaulatan tidak akan bisa kembali,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah agar jangan main-main dengan isu Papua dengan menganggap remeh persoalan Papua. “Jangan tonjolkan ego sektoral. Kita harus serius,” katanya. [Antara]

Selengkapnya »

Pimpinan KPK Datangi Kemenko Polhukam, Bahas soal Aceh-Papua

Papuacenter – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (27/06).

Seperti diberitakan Kompas.com, kedua pimpinan KPK tersebut tiba sekitar pukul 14.55 WIB, menggunakan mobil Toyota Camry warna hitam berplat nomor RI 97 dan langsung memasuki kantor Kemenko Polhukam.

Menurut salah satu staf KPK, Didi, pimpinan KPK akan menghadiri rapat internal terkait Aceh dan Papua yang dipimpim oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat berada di kantor Kemenko Polhukam, Didi mengatakan “Menurut jadwal mereka akan hadir di rapat internal soal Aceh dan Papua“.

Namun, hingga pukul 15.00 WIB, Luhut masih belum tiba di kantornya karena sedang menghadiri rapat internal dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres.[aceh.tribunnews.com]

Selengkapnya »

Penunjukan Tito Karnavian dan Kisah Kemenangan Jokowi di Papua

Papuacenter – Salah satu sukses diraih Joko Widodo (Jokowi), saat Pemilihan umum Presiden (Pilpres) 2014 adalah terkait kemenangan di Papua.

Presiden Jokowi mendapatkan kemenang penuh di Papua dibandingkan calon lainnya saat Pilpres 2014.

Soal kemenangan orang nomor satu di Indonesia itu sempat dibeberkan oleh Komjen Tito Karnavian, calon Kapolri di depan anggota komisi III.

Saat fit and proper test, Kamis (23/6/2016) siang, dibeberkan Tito, yang kala itu menjadi Kapolda Papua, menuturkan, kemenangan Jokowi ialah karena Jokowi dua kali mengunjungi Papua.

“‎Polri saat Pilpres yang lalu, khususnya Polda Papua itu obyektif dan netral. Di Papua saat kampanye, Pak Jokowi dua kali ke sana. Pertama tim kecil dan kedua tim besar bersama keluarganya,” tutur Tito.

Saat kampanye kedua itulah, diceritakan Tito, Jokowi memperkenalkan sang istri tercinta, Iriana pada ribuah warga Papua yang berkumpul di sebuah lapangan.

“Saat itu beliau (Jokowi) bilang istri beliau, Ibu Iriana itu namanya berasal dari kata “Irian”. Karena kakek Ibu Iriana pernah menjadi guru di Irian. Itu yang buat masyarakat disana suka. Jadi karakter masyarakat Papua itu, siapa yang datang dia yang dapat. Kalau calon lain Pak Prabowo dan Pak Hatta tidak datang,” ungkap Tito.

Mendengar penjelasan Tito soal cerita kemenanganan ‎Jokowi itu, sontak seluruh anggota komisi III tersenyum dan tertawa.

“‎Kalau itu yang terjadi yang cerdas ya Pak Jokowi, karena ibu Iriana itu dari kata Irian,” ucap seorang anggota komisi III.

Menanggapi komentar itu, Tito menjawab singkat “Memang seperti itu yang terjadi pak,” katanya. [tribunnews.com]

Selengkapnya »

Marak Demo Separatis, Kapolda Papua Ancam Kenakan Pidana

JAYAPURA – Papuacenter : Kepolisian Daerah (Polda) Papua akan segera mengeluarkan maklumat terkait dengan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum (aksi demo), menyusul banyaknya aksi-aksi demo dilakukan organisasi yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia di tanah Papua.

Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh negara, sesuai dengan deklarasi universal of human right pasal 9. Namun penyampaian pendapat itu ada aturan yang harus dipenuhi, yakni tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak melanggar konstitusi negara.

“Maklumat Kapolda Papua itu sudah dibawa ke Mabes Polri dan sudah dibahas di bidang hukum dengan pihak-pihak pakar hukum,” kata Irjen Pol Paulus Waterpauw pada pertemuan dengan berbagai akademisi dan penggiat HAM di Jayapura, Papua, Jumat (24/6/2016) malam.

Menurutnya, negara memberikan ruang kepada semua warga negara menyampaikan pendapat dimuka umum, tetapi ada norma-norma yang harus di pedomani.
“Ada aturan hukum UU No. 9 tahun 1998 tentang pelarangan menghasut masyarakat dengan menggunakan simbol separatis, maka kelompok KNPB, OPM dan ULWDP dilarang keberadaannya. Jika tidak diindahkan akan ditindak dan akan masuk dalam daftar Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK),” tegasnya.

Khusus kepada kelompok yang berseberangan, bahwa keberadaan kelompok ini tidak resmi dan bersifat separatisme karena itu Kapolda berpendapat, bagi setiap kasus pelanggaran hukum dikenakan ketentuan dalam KUHP.

Namun sebelum maklumat itu dikeluarkan, Kapolda Papua akan melakukan sosialisasi kepada Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua dan jajarannya serta kepada seluruh masyarakat di tanah Papua.[detik.com]

Selengkapnya »

Luhut Tak Mau Indonesia Dianggap Langgar HAM di Papua

JAKARTA – Papuacenter : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan bertolak ke Australia, Selasa (7/6/2016) malam, untuk melakukan pertemuan bilateral.

Setidaknya ada empat agenda yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

“Ada yang memerlukan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan dari Kejaksaan Agung, yaitu kasus di Wasior dan Wamena. Ada juga yang sudah selesai seperti penyerangan Polsek Abepura…”

Empat agenda itu adalah masalah terorisme, proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, keamanan global, dan soal Laut China Selatan.

“Soal Papua kami akan bicara secara global. Ada empat agenda yang akan dibicarakan,” ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (7/6/2016).

Terkait persoalan HAM di Papua, Luhut akan menjelaskan kepada pihak Autralia bahwa saat ini Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menyelesaikannya secara menyeluruh.
Luhut menuturkan, Australia harus mengetahui hal tersebut karena selama ini Pemerintah selalu dianggap telah melakukan pelanggaran HAM di Papua.

Dalam pertemuan tersebut Luhut juga mengajak perwakilan dari Kepolisian Daerah Papua, Komnas HAM, dan tokoh masyarakat Papua untuk bisa meyakinkan bahwa Pemerintah sedang melakukan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di sana.

“Supaya mereka tahu. Selama ini kami selalu dianggap melakukan pelanggaran HAM di Papua kan. Makanya saya juga ajak dari Polda Papua, Komnas HAM dan tokoh masyarakat Papua supaya mereka bisa ikut menjelaskan,” kata Luhut.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti mengatakan bahwa saat ini kepolisian tengah fokus dalam menyelesaikan 12 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Menurut penuturan Badrodin, dari 12 kasus tersebut telah dibagi menjadi 6 bagian untuk ditelaah proses penyelesaiannya.

“Kami telah melakukan pemetaan, kemudian merencanakan tindak lanjutnya apa,” ujar Badrodin di kantor Kemenko Polhukam, Senin (25/4/2016).

Lebih lanjut, Badrodin menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian 12 kasus tersebut berbeda-beda.

Kasus pelanggaran HAM di Papua yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan, harus menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara itu, untuk kasus pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena sedang ditangani penyelidikannya oleh Komnas HAM untuk kemudian dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

Kasus lain seperti penyerangan kantor Polsek di Abepura, kata Badrodin, sudah dianggap selesai dan pelakunya pun sudah diadili di pengadilan HAM.

Selain itu, untuk kasus hilangnya Aristoteles Masoka, supir dari Theys Eluay, penyelesaiannya akan diserahkan kepada Polda Papua dan Kodam Cendrawasih.

Theys Eluay merupakan Ketua Presidium Dewan Papua yang jenazahnya ditemukan di daerah Koya, dekat perbatasan Papua Nugini, Minggu pagi, 11 November 2001.

“Ada yang memerlukan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan dari Kejaksaan Agung, yaitu kasus di Wasior dan Wamena. Ada juga yang sudah selesai seperti penyerangan Polsek Abepura. Pelakunya juga sudah diadili di pengadilan,” ucap Badrodin. [KOMPAS.com]

Selengkapnya »