Kamis, 27 April 2017

Perlukah Ahok Jadi Gubernur Papua ???


Terlalu naif apabila Papua masih dikata terbelakang, namun terlalu berlebih juga bila kita katakan Papua sudah maju setara Jakarta. 

Di sisi lain pembangunan mengejar ketertinggalan oleh pemerintah sedang digencarkan, namun di sisi lainnya ada juga yang masih berusaha menghambat dan menggagalkannya sembari teriak kemerdekaan.

Ibarat tarik tambang, satu pihak sedang berupaya keras menarik ke depan, namun di lain pihak mereka juga tak menyerah berupaya menariknya ke belakang. Keduanya saling menggonjang-ganjing, menarik Papua ke arah yang diinginkannya masing-masing. Apa dampaknya ??? Dampaknya adalah, pada akhirnya kesejahteraan Papua sendirilah yang sedang tergadaikan.

Melihat fenomena ini, saya jadi teringat Ahok, sang Gubernur favorit yang kini potensi dirinya terabaikan. Dengan berbagai polemik yang kita saksikan, beliau kini terpaksa tidak bisa meneruskan kepemimpinannya di ibukota negeri jauh nan di sana.

“Pak Ahok, maukah jadi Gubernur Papua ? Saya ingin Papua bisa bergerak maju menuju sejahtera lebih cepat dari proses yang sekarang…” Begitulah yang terbetik dalam saya punya hati.

Sebagai orang asli Papua, tentu saya juga merasakan keluh kesah hati mereka yang kini masih belum mampu tersejahterakan seperti apa yang diharapkan.

Untuk itu, saya berharap Ahok, ataupun lebih bagus lagi Orang Asli Papua (OAP) yang sekelas Ahok, yang akan memimpin Papua ini. Kita butuh dia yang tulus, tapi brilian. Lembut terhadap rakyat, namun tegas terhadap para keparat. Kita butuh sosok seperti Ahok yang berani teriakkan keadilan, yang bisa menjegal gerak langkah para koruptor.

Begitulah saya punya harapan, semoga saja ia mampu terwujud. Saya yakin dari berjuta warga Papua, pasti ada yang sekelas atau bahkan JAUH LEBIH HEBAT dari Ahok. Cepat atau lambat, dengan pertolongan Tuhan engkau pasti akan muncul.

Siapapun engkau, wahai bapak, atau Ibu, bangkitlah pimpin kami dan Papua ini !!!

Tidak bermaksud apa-apa, tulisan ini semoga menjadi motivasi bagi Pemerintahan Papua era sekarang, agar lebih tulus dan lebih giat lagi dalam membangun Papua. Begitupun, tulisan ini semoga menjadi penggugah bagi para keparat aparat pemerintahan yang masih merasa tenang dan senang dalam memakan uang rakyat, tanpa merasa berdosa.

Selain itu, tentu tulisan ini sebagai ungkapan harapan kepada sang MAESTRO PAPUA yang sangat dinanti-nantikan. 

Selamat pagi, salam hangat untuk saudara-saudaraku. Tuhan memberkati !!!

Rabu, 05 April 2017

Delegasi PBB Apresiasi Pelayanan Kesehatan di Papua


Jayapura, Papuacenter – Usai melakukan lawatannya ke beberapa tempat di wilayah Provinsi Papua, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB, Dainius Puras, mengaku terkesan dengan fasilitas pelayanan kesehatan berbasis kemitraan di Papua.

Puras juga menyempatkan diri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Dalam diskusi yang berlangsung secara terbuka, Ia telah mendengarkan paparan tentang berbagai capaian, tantangan dan way forward dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Papua. Berikutnya ia juga memberikan pandangan dan saran terkait praktek terbaik dalam isu-isu kesehatan yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sesuai mandatnya, Dainius Puras telah mengangkat sejumlah isu antara lain pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), jaminan kesehatan nasional (BPJS), angka kematian ibu dan anak, pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, HIV/AIDS, kesehatan mental, dan penanganan pengguna narkotika.

Puras juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara khusus Puras mengapresiasi inisiatif Pemerintah Daerah antara lain dalam penerbitan “Kartu Papua Sehat” yang menyediakan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat asli Papua diluar BPJS. Lebih lanjut, Puras juga terkesan oleh upaya yang ditempuh oleh pemerintah Papua dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil antara lain melalui pembentukan “Tim Kaki Telanjang” dan “Tim Ketok Pintu Layani dengan Perasaan”.

Namun demikian, Ia menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan antara lain dalam pengurangan angka kematian ibu dan anak dan masih tingginya rasio pengidap HIV/AIDS.

Hasil kunjungan Pelapor Khusus nantinya akan berupa report yang berisikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia guna mendorong upaya pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air.

Di Papua, Puras telah secara langsung berinteraksi dengan para penyedia pelayanan kesehatan, aparatur daerah dan wakil gereja serta ormas. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen yang jelas tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kesehatan di seluruh wilayahnya, dengan masing-masing kondisi dan tingkat kemajuannya.

Kunjungan Puras ke Papua adalah bagian dari rangkaian program yang disusun Pemerintah Indonesia terkait kedatangan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB ke Indonesia. 22 Maret sampai 3 April 2017. Sebelumnya, Pelapor Khusus telah mengadakan kunjungan di Jakarta, Padang, dan Labuan Bajo, untuk meninjau berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan di keempat daerah tersebut. Mengakhiri kunjungannya, Pelapor Khusus akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan menggelar Konferensi Pers pada 3 April 2017. (editor/dw)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Blogger Themes | LunarPages Coupon Code