Perlukah Ahok Jadi Gubernur Papua ???

Terlalu naif apabila Papua masih dikata terbelakang, namun terlalu berlebih juga bila kita katakan Papua sudah maju setara Jakarta. 

Di sisi lain pembangunan mengejar ketertinggalan oleh pemerintah sedang digencarkan, namun di sisi lainnya ada juga yang masih berusaha menghambat dan menggagalkannya sembari teriak kemerdekaan.

Ibarat tarik tambang, satu pihak sedang berupaya keras menarik ke depan, namun di lain pihak mereka juga tak menyerah berupaya menariknya ke belakang. Keduanya saling menggonjang-ganjing, menarik Papua ke arah yang diinginkannya masing-masing. Apa dampaknya ??? Dampaknya adalah, pada akhirnya kesejahteraan Papua sendirilah yang sedang tergadaikan.

Melihat fenomena ini, saya jadi teringat Ahok, sang Gubernur favorit yang kini potensi dirinya terabaikan. Dengan berbagai polemik yang kita saksikan, beliau kini terpaksa tidak bisa meneruskan kepemimpinannya di ibukota negeri jauh nan di sana.

“Pak Ahok, maukah jadi Gubernur Papua ? Saya ingin Papua bisa bergerak maju menuju sejahtera lebih cepat dari proses yang sekarang…” Begitulah yang terbetik dalam saya punya hati.

Sebagai orang asli Papua, tentu saya juga merasakan keluh kesah hati mereka yang kini masih belum mampu tersejahterakan seperti apa yang diharapkan.

Untuk itu, saya berharap Ahok, ataupun lebih bagus lagi Orang Asli Papua (OAP) yang sekelas Ahok, yang akan memimpin Papua ini. Kita butuh dia yang tulus, tapi brilian. Lembut terhadap rakyat, namun tegas terhadap para keparat. Kita butuh sosok seperti Ahok yang berani teriakkan keadilan, yang bisa menjegal gerak langkah para koruptor.

Begitulah saya punya harapan, semoga saja ia mampu terwujud. Saya yakin dari berjuta warga Papua, pasti ada yang sekelas atau bahkan JAUH LEBIH HEBAT dari Ahok. Cepat atau lambat, dengan pertolongan Tuhan engkau pasti akan muncul.

Siapapun engkau, wahai bapak, atau Ibu, bangkitlah pimpin kami dan Papua ini !!!

Tidak bermaksud apa-apa, tulisan ini semoga menjadi motivasi bagi Pemerintahan Papua era sekarang, agar lebih tulus dan lebih giat lagi dalam membangun Papua. Begitupun, tulisan ini semoga menjadi penggugah bagi para keparat aparat pemerintahan yang masih merasa tenang dan senang dalam memakan uang rakyat, tanpa merasa berdosa.

Selain itu, tentu tulisan ini sebagai ungkapan harapan kepada sang MAESTRO PAPUA yang sangat dinanti-nantikan. 

Selamat pagi, salam hangat untuk saudara-saudaraku. Tuhan memberkati !!!

Selengkapnya »

Delegasi PBB Apresiasi Pelayanan Kesehatan di Papua

Jayapura, Papuacenter – Usai melakukan lawatannya ke beberapa tempat di wilayah Provinsi Papua, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB, Dainius Puras, mengaku terkesan dengan fasilitas pelayanan kesehatan berbasis kemitraan di Papua.

Puras juga menyempatkan diri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Dalam diskusi yang berlangsung secara terbuka, Ia telah mendengarkan paparan tentang berbagai capaian, tantangan dan way forward dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Papua. Berikutnya ia juga memberikan pandangan dan saran terkait praktek terbaik dalam isu-isu kesehatan yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sesuai mandatnya, Dainius Puras telah mengangkat sejumlah isu antara lain pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), jaminan kesehatan nasional (BPJS), angka kematian ibu dan anak, pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, HIV/AIDS, kesehatan mental, dan penanganan pengguna narkotika.

Puras juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara khusus Puras mengapresiasi inisiatif Pemerintah Daerah antara lain dalam penerbitan “Kartu Papua Sehat” yang menyediakan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat asli Papua diluar BPJS. Lebih lanjut, Puras juga terkesan oleh upaya yang ditempuh oleh pemerintah Papua dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil antara lain melalui pembentukan “Tim Kaki Telanjang” dan “Tim Ketok Pintu Layani dengan Perasaan”.

Namun demikian, Ia menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan antara lain dalam pengurangan angka kematian ibu dan anak dan masih tingginya rasio pengidap HIV/AIDS.

Hasil kunjungan Pelapor Khusus nantinya akan berupa report yang berisikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia guna mendorong upaya pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air.

Di Papua, Puras telah secara langsung berinteraksi dengan para penyedia pelayanan kesehatan, aparatur daerah dan wakil gereja serta ormas. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen yang jelas tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kesehatan di seluruh wilayahnya, dengan masing-masing kondisi dan tingkat kemajuannya.

Kunjungan Puras ke Papua adalah bagian dari rangkaian program yang disusun Pemerintah Indonesia terkait kedatangan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB ke Indonesia. 22 Maret sampai 3 April 2017. Sebelumnya, Pelapor Khusus telah mengadakan kunjungan di Jakarta, Padang, dan Labuan Bajo, untuk meninjau berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan di keempat daerah tersebut. Mengakhiri kunjungannya, Pelapor Khusus akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan menggelar Konferensi Pers pada 3 April 2017. (editor/dw)

Selengkapnya »

Jonan: Harga BBM di Papua Sudah Tidak Rp 60 Ribu per Liter

Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia untuk jenis Premium penugasan, minyak tanah dan solar subsidi sudah mulai berjalan. Di Papua, harga BBM sudah turun drastis dari sebelumnya mencapai Rp 60 ribu per liter.

"Tidak ada lagi di Papua harga BBM sampai Rp 60 ribu per liter. Paling mahal sekarang ini Rp 9 ribu, Rp 10 ribu atau Rp 12 ribu per liter," Jonan menegaskan saat Diskusi Ekonomi Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua bertempat di Kafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Jonan menambahkan, sebanyak 22 persen atau 33 lokasi kebijakan BBM satu harga berada di Papua dan Papua Barat. Lokasi ini mencatatkan jumlah wilayah yang sudah menerapkan BBM satu harga terbanyak dibanding lokasi lain yang tersebar di Indonesia. Sementara total lokasi BBM satu harga 148 lokasi akan disiapkan Lembaga Penyalur BBM.

"Dari 26 lokasi di Papua yang sudah selesai 7 lokasi BBM satu harga. Sisanya 19 lokasi akan dikerjakan target 6 bulan, sampai Juni 2017. Sedangkan dari 7 lokasi di Papua Barat, selesai 2 lokasi," jelas Mantan Menteri Perhubungan itu.

Dia menerangkan, kebijakan BBM satu harga hanya berlaku untuk dijual eceran, bukan untuk kebutuhan industri. "Harga Solar untuk industri ya tetap harganya. Satu harga kan untuk eceran saja," kata Jonan. (liputan6.com)

Selengkapnya »

Rencana Besar Jokowi Terangi Papua dalam 5 Tahun

Jakarta - Wilayah Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya listrik. Dalam rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2019 akan dibangun pembangkit listrik berkapasitas 356 MW untuk Papua dan 158 MW untuk Papua Barat.

Besarnya pembangunan infrastruktur juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengurangi secara drastis subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dua tahun lalu. Adalah melalui pencabutan subsidi untuk premium dan mekanisme susbidi tetap untuk solar.

"Pembangunan infrastruktur energi di Papua ada beberapa, tapi yang besar salah satunya listrik," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam acara Diskusi Media di Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Ini dilengkapi dengan program listrik perdesaan untuk 171.000 pelanggan di Papua dan 15.000 pelanggan di Papua Barat.

Kemudian untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Papua sebanyak 9 unit dan Papua Barat 6 unit atau setara 170 kW. Selanjutnya adalah paket lampu surya untuk 120.894 KK di Papua dan 16.394 KK di Papua Barat.

"Paket lampu surya sampai 2018 16.394 kepala keluarga di Papua Barat," tukasnya. (mkj/mkj)

Src : https://finance.detik.com/energi/d-3438887/rencana-besar-jokowi-terangi-papua-dalam-5-tahun

Selengkapnya »

Mahasiswa Papua Ingatkan KNPB Berhenti Lawan Pemerintah

Papuacenter – Salah satu mahasiswa Papua yang akrab dipanggil Frengki yang merupakan mahasiswa semester delapan berasal Merauke, Papua yang sementara konsentrasi di ilmu kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat STIK Tamalatea, Makassar.

Disela-sela kesibukannya dengan aktivitas perkuliahan yang berlangsung di Makassar, Mahasiswa STIK Tamalatea ini tidak mau ikut pusing dengan gejolak politik Nasional dan juga politik lokal yang saat ini berlangsung di tanah Papua. Frengki juga tidak pernah sama sekali ikut campur dalam agenda beberapa kawan-kawannya yang sering membahas isu Papua Merdeka. Hal itu diungkapnya saat waktu luangnya bersama teman-teman kuliah sembari ngopi di salah satu Cafe di Makassar, Rabu (22/2).

Ia menuturkan bahwa rakyat Papua di bagian daratan ketika ke Makassar betul-betul menuntut ilmu saja dan berharap ketika kembali ke daerah mendapat pekerjaan yang layak sebab didaerahnya, Pemerintah memberikan Support yang luar biasa dari asrama sampai selesainya proses perkuliahan di Makassar.

Biaya kuliah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, seperti pula Support pemerintah terhadap wilayah Papua bagian pegunungan. Tetapi anehnya beberapa kawan yang berasal dari Ppaua pegunungan justru selalu saja merasa pemerintah tidak adil dalam memberikan bantuan. Padahal, otonomi khusus maupun pembangunan di Papua itu sudah mulai merata.

“Menurut saya, kawan-kawan yang sering melawan pemerintah termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) konsulat Makassar itu tidak mempunyai tuduhan yang mendasar harusnya fokus mengawal pemerintah di Papua daripada menjadi musuh negara di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.

Frengki mengharapkan kepada mahasiswa Papua agar senantiasa fokus dalam perkuliahan sebagai amanah.

“Sebagai Mahasiswa Papua yang berdomisili di Makassar, saya mengingatkan kepada mahasiswa Papua agar senantiasa fokus dalam perkuliahan sebagaimana amanah orang tua yang harus dilaksanakan dan semoga ketika kita kembali bisa memberikan dampak positif bagi negara kita Indonesia dan juga mengingatkan KNPB konsulat Makassar agar berhenti melawan pemerintah.

Selengkapnya »

Uniknya Adat Masyarakat Papua Menghargai Penunggu Gaib Pemilik Tanahword

Papuacenter – Hutan yang lebat, gunung yang tinggi, merupakan ciri khas di beberapa wilayah Papua yang tak mudah untuk memasukinya. Selain kondisi geografisnya yang sulit dijangkau untuk masuk ke kawasan baru, lokasi tambang emas dan pembukaan daerah baru juga harus seizin pemilik hak ulayat tanah ataupun penunggu gaib di tempat tersebut.

Dilihat dari daerah Skamto yang berada di Kabupaten Keerm, misalnya, jika ingin memasuki daerah baru di lokasi itu, proses adat setempat harus dihormati.

Biasanya, tamu yang akan masuk ke lokasi baru itu harus membawa tembakau, pinang, kapur dan sirih sebagai alat persembahan kepada pemilik tanah dan penunggu gaib di lokasi itu.

Seorang Ondoafi Kabupaten Keerom, Herman Yoku menuturkan bahwa memasuki darah baru terdapat adat yang perlu dilakukan.

“Ya, seperti persembahan atau sesajen. Nanti, sesajen itu kita serahkan ke pemilik tanah dan sang pemilik tanah akan berdoa dan mengucapkan mantra-mantra, sebelum kita diperkenalkan masuk dan membuka daerah baru, termasuk masuk ke lokasi tambang emas,” jelasnya.

Bukan hanya itu, pemberian sesajen juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti pemotongan kepala sapi, kambing atau babi yang ditanam di daerah itudan darahnya disemprotkan pada alat berat.

Ini merupakan cara unik, dimana pemotongan kepala hewan itu biasanya ditanam bersama dengan uang sebesar Rp. 1.000,- koin yang besar berjumlah sebanyak lima buah.

“Ada juga bentuk sesajen berupa ayam putih, baik jantan atau betina. Ayamnya harus putih dan memiliki kaki berwarna kuning. Ayam itu juga biasanya dipotong di lokasi tambang atau pembukaan lahan. Darah dari hewan persembahan itu juga mengelilingi pekerja yang akan berada di lokasi tambang,” tambahnya.

Persembahan itu ditujukan kepada leluhur atau penunggu gaib di daerah tersebut, diharapkan agar keselamatan dan kesehatan akan terus berpihak kepada para pekerja. Begitu juga dengan kemakmuran dan hasil tambang yang terus melimpah di daerah itu.

Herman juga mengatakan para pekerja itu mau ke arah gunung satu ke gunung lainnya atau melakukan pekerjaan, pasti tidak akan diganggu karena sudah meminta izin kepada pemilik tanah dan penunggu alam di daerah itu.

Selengkapnya »

Tim Ekspedisi Trans Papua: Jayapura – Merauke Bisa Diakses Jalur Darat

Papuacenter – Pembangunan jalan Trans Papua-Papua Barat yang mencapai sekitar 4.384 km membuat kesan jalan yang dibangun tidak terlihat.Namun kali ini bersama Tim Ekspedisi Jalan Trans Papua, pemerintah tak mengkhawatirkan hal itu dan tetap serius menggarap proyek jalan Trans Papua sampai selesai.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ahmad Ghani Gazali di Merauke, Papua, Sabtu (18/2/2017). “Papua inikan cukup luas, jadi jalan trans yang sudah begitu panjang di bangun masih tidak kelihatan. Pemerintah serius membangun infrastruktur Papua khususnya jalan agar transportasi Papua tidak hanya mengandalkan transportasi udara dan laut tetapi juga darat,” ujar Ahmad.

Ghani yang mendampingi Tim Ekspedisi Jalan trans Papua berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua, bisa menikmati jalan Trans Papua dan untuk sementara ini pembangunan terus berlanjut dalam proses pembukaan.

“Sekarang itu jalan antar Kabupaten sudah terkoneksi. Jadi nanti sudah bisa naik mobil dari Jayapura ke Merauke. Dari Jayapura sampai di Sorong,” ujarnya.

Ghani menjelaskan, pembangunan trans Papua dibagi dalam dua bagian yakni jalan perbatasan antar Indonesia-Papua Nugini dan jalan Trans Papua koneksitas antar kabupaten/kota dan antar provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Ghani juga menyebutkan bahwa perjalanan Tim Ekspedisi Trans Papua untuk menepis pernyataan miring dari pihak-pihak lain yang menilai pembangunan jalan Trans Papua tidak benar dan telah menuduh pemerintah telah melakukan pembohongan publik.

“Memang jalan trans Papua ini belum seluruhnya tersambung tinggal 16 persen lagi atau 602 km . Diharapkan 2019 seluruhnya selesai dikerjakan dan bisa fungsional,” tambahnya. (Red.AK)

Selengkapnya »