Penjajahan Babak Baru di Papua

Penjajahan, penindasan dan kesewenangan sudah berakhir. Provinsi Papua sudah terbebas dari belenggu penjajahan Belanda. Masyarakat Papua memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya yang berada dalam bingkai NKRI. Masa perjuangan Pahlawan Papua dan Pahlawan nasional lainnya sudah membuahkan hasil. Kerja keras, ketekunan, pantang menyerah demi sebuah kata Merdeka dari penjajahan Belanda. Darah yang bercucuran, keringat, air mata berjatuhan tidak mengurangi semangat dan pengorbanan saat itu, kebutuhan pribadi terabaikan demi kepentingan bangsa dan Negara. Akhirnya melalui berperang, diplomasi dan perjanjian-perjanjian rakyat Papua bisa menghirup napas lega dari sebuah tirani penjajahan Belanda. Kemerdekaan Papua dari penjajahan  belanda Sudah Final. Papua merupakan bagian dari NKRI, duniapun mengakui itu.


Kilas  Sejarah

Dalam perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, tahun 1949 tercapai kesepakatan tentang penyerahan kedaulatan secara resmi kepada Indonesia dan khusus penyerahan Irian akan ‘ ditunda ‘ selama setahun. Sewaktu Indonesia menuntut penyerahan ini, Belanda melakukan tafsir ‘ ditunda ‘ yang diartikan sebagai dirundingkan kembali. Sejak itu hubungan Belanda dan Indonesia memanas.

Belanda memang tidak ingin wilayah ini jatuh ke tangan Indonesia, sejak tahun 1946, Belanda berusaha menjadikan berbagai wilayah di Indonesia sebagai negara federal yang bernaung dibawah Uni Belanda. Lebih dari itu, Belanda berkeinginan membuat Irian Barat sebagai penampungan bagi peranakan Indo yang bermukim di Indonesia atau warga negara Belanda yang di Eropa. Namun rencana ini tidak berjalan lancar.

Perjanjian itu menyebutkan Belanda harus angkat kaki paling lambat Mei 1963. Setelah serah terima dari UNTEA Perserikatan Bangsa Bangsa ke Indonesia pada Mei 1963. Presiden Sukarno berpidato pada bulan Mei 1963 dalam rapat raksasa di Merauke, Irian Barat yang dihadiri Gubernur Aceh, Hasjimi dan Gubernur pertama Irian Barat, E.J Bonay.

Irian Barat tak otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Kesepakatan New York mengamanatkan agar Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat, paling lambat akhir 1969 dengan pilihan bergabung dengan Indonesia atau merdeka.

Dalam perjalanannya Masyarakat Papua menunjukkan bukti kepada dunia bahwa mereka memiliki hak menentukan nasib sendiri. Dan penentuan nasib sendiri itu dilakukan di bawah pengawasan PBB melalui PEPERA tahun 1969.

Dalam Pepera itu tidak mungkin dilakukan one man one vote, sehingga diwakilkan kepada tokoh masyarakat atau kepala suku. Hal itu karena faktor transportasi dan masih banyak wilayah Irian yang terpencil. Kenyataan ini dipahami oleh PBB dalam sidang tanggal 19 Desember 1969, mengukuhkan hasil Pepera menjadi Resolusi no 2504, dengan 84 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada satu negarapun yang menentang. Jadi secara hukum Internasional, Irian Barat sah menjadi bagian dari Republik Indonesia,

Masyarakat papua memiliki kesetaraan dengan masyarakat diwilayah lainnya, bahkan pemerintah sangat memperhatikan ketertinggalan  Papua dengan segera melakukan pembenahan disegala sektor. Papua mendapatkankan perhatian khusus dari pemerintah pusat seperti adanya otonomi khusus, jaminan kesehatan dan sarana pendidikan. Kesetaraan, toleransi dan saling menghargai merupakan wujud nyata dalam perilaku masyarakat sehari-hari di Papua, namun situasi yang damai ini terkadang di ganggu oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, demi kepentingan pribadi, jabatan dan memperkaya diri dan kelompoknya. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang menjajah Papua saat ini???……


PAPUA DALAM BELENGGU & TEROR PENJAJAHAN KAUMNYA SENDIRI

Saat ini Papua dijajah oleh kaumnya sendiri yaitu Korupsi, separatis (OPM) dan Organisasi terlarang lainnya (Ilegal).

1.         KORUPSI

Direktur Lembaga Papua Anti Corruption Investigation, Anthon Raharusun mengatakan, kasus korupsi menjadi isu penting di Papua seiring berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. UU itu menjadi payung hukum bagi Pemerintah Pusat mengucurkan dana triliunan rupiah untuk Propinsi Papua guna percepatan pembangunan.

Pada 2014, misalnya, Pemerintah Pusat mengucurkan dana Otsus senilai Rp 4,7 triliun, meningkat Rp 400 miliar dibandingkan dana Otsus 2013 senilai Rp 4,3 triliun. Adapun dana Otsus 2014 untuk Papua Barat, tercatat mencapai Rp 2 triliun, meningkat Rp 200 miliar dari dana Otonomi Khusus pada 2013.

Meski Papua dan Papua Barat mendapatkan kucuran dana dalam jumlah besar lewat mekanisme Otsus, tak terlihat ada pembangunan pesat di kedua wilayah. Karenanya, dugaan korupsi oleh pejabat di kedua provinsi pun mencuat ke permukaan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, ada fenomena aneh yang terjadi di Papua jika ada kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat setempat. Apa keanehan itu?
“Ada fenomena aneh di Papua. Kalau seorang pejabat digoyang kasus korupsi, dia akan memprovokasi masyarakat untuk berdemonstrasi,” kata Abraham saat mengisi pembekalan calon anggota legislatif dari PDI-P, di Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2013).

Menurut Abraham, ia telah menerima laporan dari Kepala Polda Papua terkait penanganan korupsi di sana. Kapolda Papua memintanya berkunjung ke kantor-kantor pemerintahan di Provinsi Papua pada hari Kamis. Sebab, pada hari-hari menjelang akhir pekan, seluruh kantor pemerintahan diduga kosong karena para pejabatnya terbang ke Jakarta untuk urusan pribadi. Informasi yang diberikan kepada Abraham diperkuat dengan sejumlah bukti fisik. Salah satunya bukti pembayaran dari beberapa pejabat daerah di Papua saat menginap di hotel berbintang di Jakarta.

“Saya tanya kenapa Kamis? Katanya Kamis semua kantor bupati kosong, semua pada ke Jakarta untuk berfoya-foya. Ada bukti pembayaran di Hotel Shangrila di President Suite,”

Akhirnya rakyat Papua mendapatkan jawaban atas alibi pemerintah daerah yang menganggap Otsus gagal selama ini. Satu jawaban yang pasti saat ini adalah Dana otsus yang besar seharusnya dapat mensejahterakan rakyat melainkan dikorupsi besar-besaran tanpa sisa oleh pemerintah daerah Papua. Apabila elite Papua selalu meneriakkan “Otsus Gagal” maka tidak beda seperti melempar kotoran di muka sendiri. Elite papua seolah-olah tidak puas dengan dana otsus yang selama ini di korupsi, ada upaya memberikan statement otsus gagal dan meminta adanya perkembangan menjadi otsus Plus. Ketamakan, kerakusan dan haus jabatan mencuat dari draff yang mereka buat sepihak. Bila Otsus dinilai gagal maka seharusnya pemerintah daerah Papua melaksanakan evaluasi yang mendalam. Otsus gagal sumbernya adalah Perilaku korupsi para pejabat Papua dan tidak profesionalnya birokrat dan PNS di Papua


2.         SEPARATIS (OPM) DAN ORGANISASI TERLARANG (ILEGAL)

- TPN OPM sumber kekerasan di Papua, kelompok Organisasi Papua Merdeka terlibat dalam rangkaian peristiwa penembakan misterius dan kekerasan di Papua yang terjadi beberapa pekan terakhir. Pada awal tahun 2015 saja sudah terjadi deretan penembakan, perampasan dan premanisme seperti pemalangan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap mayasrakat, aparat TNI/POLRI dan aparatur pemerintahan daerah. Pada bulan januari saja sudah tercatat berkali-kali kegiatan anarkis yang dilakukan oleh kelompok TPN OPM seperti penembakan terhadap 2 Anggota Brimob di timika dan satu security Freeport, pembakaran alat berat, Penembakan anggota Polres Lanny Jaya dan penembakan terhadap pekerja jalan di Lanny Jaya dengan tujuan melarang adanya pembangunan jalan (Cendrawasih pos, 2 feb 2015).

Aksi lainnya dengan melakukan teror terhadap pemerintah daerah dan masyarakat yang ada didaerah pegunungan, banyak sudah korban berjatuhan. Aksi empuk TPN OPM dilakukan dengan mengganggu lajuran mobil yang membawa kebutuhan pokok ke puncak jaya, dengan cara merampas dan tidak segan melakukan kekerasan, belakangan aparatur daerah disekap dan TPN OPM meminta tebusan uang sebagai pengganti keselamatan nyawanya. Aksi semacam ini seringkali terjadi Komnasham sepertinya diam ketika pelakunya TPN OPM.

- KNPB, UMLWP dan PNPB merupakan organisasi terlarang, Ilegal dan sumber konflik di tanah Papua, Rangkaian kejahatan sepertinya sudah direncanakan untuk memberikan teror dan ketidak nyamanan terhadap Masyarakat Papua. Ketenangan dan kedamaian semakin tergerus oleh ulah sekelompok orang yang haus akan kekuasaan, jabatan dan memperkaya diri. Tampak jelas antara kelompok Organisasi Ilegal dan OPM memiliki keterkaitan dan dapat merongrong kedaulatan, kedamaian dan memunculkan konflik di tanah Papua. Provokasi, hasutan, Fitnah, adu domba dan tindakan kriminal lainnya  tidak henti- hentinya mereka lakukan dan sudah menjadi bagian kegiatan dalam memuluskan akal busuk dan kepentingan mereka. Banyak organisasi di Papua yang tidak terdaftar di kesbangpol dan memiliki indikasi ter Afiliasi dengan kelompok TPN OPM. Seperti KNPB, UMLWP dan PNPB. Mereka mengatakan ini bagian dari penyatuan pergerakan politik dan separatis. Keterkaitan mereka tampak jelas dengan beberapa bukti yang tampak seperti tertangkapnya jaringan beli amunisi yang dilakukan oleh anggota KNPB di jayapura. (Bintang Papua, januari 2015)dan adanya kegiatan yang mereka lakukan bersama seperti yang baru ini dilakukan di rusunawa uncen waena kota jayapura yang mengatas namakan 3 kelompok besar yaitu KNPB, UMLWP dan PNPB, kegiatan serupa juga dilakukan di Manokwari dan Nabire.

Kelompok ini mengumpulkan masyarakat yang sedang berjualan dengan paksa, melakukan pemalangan kampus sehingga merampas hak belajar bagi mahasiswa dan hak untuk mencari nafkah bagi masyarakat. Selain itu mereka melakukan orasi provokatif, fitnah, adu domba yang berdampak pada kebencian dan permusuhan antar masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Selayaknya masyarakat Papua bisa membentengi diri dari aksi fitnah dan provokatif ini. Mereka hanya haus akan jabatan, ingin berfoya-foya dan menjadikan diri sebagai penguasa dengan menjual nama rakyat yang sebenarnya hanya demi kepentingan pribadi. Mereka dapat uang banyak dari negara asing dan hanya jalan-jalan keluar negeri untuk berfoya-foya.

Kemerdekaan Papua Sudah Final dari belenggu penjajahan Belanda.  Saatnya kita mengisi kemerdekaan dengan suka cita dengan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembangunan daerah dan kemajuan bangsa. Meningkatkan kemampuan diri dan mengembangkan segala potensi alam yang ada. Pembekalan kompetensi SDM dan keterampilan personal pada saat ini sangat dibutuhkan Papua.

Mari selamat kan papua dari pengaruh buruk gerakan separatis dan organisasi terlarang tersebut. Jangan sampai anak cucu kita menjadi liar, terjerumus dan buram masa depannya, masa depan ada pada generasi muda yang berbudi luhur, menghormati perbedaan dan bermoral.  Biarkan matahari tetap bersinar dipapua, masyarakat hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Kita hanya sebagai ciptaan tuhan yang selalu ingin damai dan semoga menjadi memory yang indah pada penerus bangsa ini kelak. (red-kompasiana-Alexwarobay)

Posted in: Artikel