Program Ternak Ayam TSE Berhasil Tingkatkan Perekonomian Rakyat Boven Digoel Papua

Papuacenter – Kelompok usaha Tunas Sawaerma (TSE) tetap berniat memajukan perekonomian masyarakat di Asikie, Boven Digoel, Papua dengan menyediakan peternakan ayam. Budidaya peternakan ayam untuk masyarakat itu diharapkan mampu meningkatkan taraf pendapatan ekonominya.

Hal itu dikatakan oleh Staf Bagian Umum CSR TSE, Sunardi, Jumat (30/12/2016).

“Ini merupakan bagian program CSR yang kami berikan kepada masyarakat sekitar di wilayah perusahaan kami. Kami berharap dengan adanya budidaya peternakan ayam dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka,” ungkap Sunardi.

Sunardi menjelaskan, Program budidaya ternak ayam yang digagas TSE telah dilaksanakan sejak April 2013 dan terselenggara secara lancar. TSE sejak tahun 2013 telah membeli 11.881 anak ayam yang kemudian di ternak.

Lanjut Sunardi, Masyarakat sekitar juga mengakui bahwa program budidaya ternak ayam TSE amat bermanfaat.

Sementara itu, salah seorang peternak ayam binaan TSE, Yakobus Tawab menuturkan, sejak tahun 2013, dia bersama kelompoknya berhasil melakukan musim potong ayam sebanyak sembilan kali dengan penghasilan mencapai Rp 15-20 juta sekali musim.

Hasil ternak ayam kemudian dijual di wilayah perusahaan TSE, kepada karyawan dan masyarakat dengan harga Rp 55.000,00 per ekornya. Uang lantas masuk kas bersama dan di investasikan kembali guna pengembangan usaha.

Penghasilan para peternak ayam bebas menggunakan uang tersebut untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Yakobus menyebutkan, setelah ini berencana mengembangkan ayam telur.

“Manfaatnya banyak. Hasil ternak ayam potong dapat kami gunakan untuk keperluan anak sekolah dan biaya kesehatan. Hal itu amat berguna untuk kami yang sehari-hari hanya mendapat penghasilan dari berburu,” jelas Yakobus.
Baca juga :   Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua Yang Dilakukan Oleh KNPB, ULMWP dan NFRPB

Saat ini, Yakobus dan timnya telah memiliki kandang ayam dengan kapasitas hingga 1.500 ekor ayam, dengan rincian 1.000 ekor ayam potong dan 500 ayam petelur. Hal itu diperolehnya setelah melakukan ternak ayam dengan TSE sejak tahun 2013.

“Sejauh ini berjalan dengan lancar. Hampir tidak ada kendala,” ujar Yakobus. (Red.AK)

Selengkapnya »

Program Guru Garda Terdepan Diapresiasi Masyarakat

Sorong, Papuacenter – Masyarakat kampung Maralol, Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong Papua Barat memberikan apresiasi terhadap program pemerintah pusat yakni Guru Garda Terdepan.

Sekertaris kampung Maralol, Soleman Wehmenit mengatakan, guru garda terdepan sangan membantu memajukan pendidikan di kampungnya, karena sekolah dasar kekurangan tenaga pengajar.

Ia juga mengatakan, guru yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk mengajar di SD di kampungnya sering meninggalkan tempat dan pergi ke kota.

Hanya guru garda terdepan yang diutus pemerintah pusat yang menetap di kampung dan setia melaksanakan tugas mengajar.

Hal ini yang sangat diapresiasi oleh masyarakat setempat, masyarakat senang program guru garda terdepan pemerintah pusat sangat tepat dalam memajukan pendidikan di Papua Barat mulai dari kampung.

Namun singkatnya waktu kontrak guru garda terdepan menjadi koreksi, karena dinilai terlalu singkat hanya selama dua tahun saja.

Dirinya berharap pemerintah daerah dapat mencari guru yang benar-benar setia melakukan tugasnya ayaknya guru garda terdepan yang dilakukan pemerintah pusat. (red,Cs)

Selengkapnya »

Nyanyian Lagu Papua Leburkan jarak antara masyarakat Indonesia dan Australia

Canberra, Papuacenter – Michael Jakarimilena yang lebih dikenal dengan Michael Idol, adalah penyanyi kelahiran Papua Barat yang terkenal dengan suara emasnya. Ia berada di Australia untuk berkeliling ke dua kota besar di Australia. Dari press release yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra menyebutkan Michael menggelar konser ‘Michael J in OZ School Concert’ di kota Perth dan Canberra.

Uniknya, konser digelar di sekolah Alfred Deakin High School dengan penonton remaja yang rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun. Tentu saja para remaja tersebut bersorak sorai, bertepuk tangan, hingga beberapa terlihat histeris menyambut Michael saat akan mulai naik ke atas panggung dengan diiringi alunan gitar dari Tony Brilianto, Michael melantunkan lagu-lagu ‘Indonesia Pusaka’, ‘Gebyar-Gebyar’, dan tak ketinggalan lagu pop yang menjadi hits, seperti ‘Sempurna’ hingga ‘Laskar Pelangi’.

Murid-murid yang sedang belajar bahasa Indonesia pun ikut bernyanyi, seolah sudah mengetahui benar lirik lagu-lagunya. Michael Idol juga tidak ketinggalan membawakan lagu dari daerah Papua Barat, ‘Papua Dalam Cinta’ dan ‘Yamko Rambe Yamko’ dan murid-murid tidak bisa menahan diri lagi untuk berjoget, bahkan hingga naik ke atas panggung saat Michael menyanyikan lagu ‘Maumere, Poco-poco’ dan ‘Sajojo’, padahal mungkin banyak di antara murid-murid dan penonton yang baru mendengarkan lagu-lagu tersebut.
Mitchell McKinnon, siswa kelas 7 dari Lyneham High School, mengatakan jika musik adalah bahasa antar budaya.

“Pertunjukan Michael Idol sangat bagus untuk dapat lebih memahami budaya Indonesia,” ujarnya.
Sementara menurut Jacob Compton, siswa kelas 9 dari Gold Creek School Canberra, kehadiran Michael Idol telah membuatnya semakin bersemangat belajar bahasa dan budaya Indonesia.

“Saya sangat menikmati pertunjukan Michael Idol,” kata Jacob. “karena sudah membawa suasana Indonesia hadir ke tengah-tengah kita, kalangan pelajar Australia.”

Dubes Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema mengatakan bahwa kehadiran Michael Idol telah mempromosikan hubungan dua negara Australia dan Indoensia, khususnya di kalangan anak-anak muda.
“Melalui musik, Michael Idol telah membuktikan bahwa tidak ada jarak antara masyarakat Indonesia dan Australia. Sebaliknya, mereka justru dapat melebur bersatu karena musik,” kata Najib.

Dubes Najib sempat berduet bersama Michael dengan menyayikan lagu ‘Esok Kan Masih Ada’. Konser ditutup dengan bincang-bincang Michael bersama para siswa dan penonton yang hadir. Banyak di antara mereka ingin mempraktekkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan bertanya banyak hal. Mulai dari kapan Michael mengikuti Indonesian Idol hingga jenis musik apa yang paling disukainya. (Red.AK)

Selengkapnya »

Dipastikan Tahun Depan Selesai, Ruas Jalan Trans Papua dari Timika Sampai Wagete

Timika, Papuacenter – Rencana pembangunan ruas jalan Trans Papua dari Timika sampai Wagete di pastikan akan selesai pada tahun 2017 mendatang setelah sisa proyek yang dapat  diselesaikan sepanjang 6-7 kilometer.
Erick Fonataba sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 27 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VI Provinsi Papua mengatakan pembuatan ruas jalan Trans Papua antara  timika Sampai dengan Wagete ini akan diselesaikan pada tahun 2017 mendatang, namun hasrus  menyelesaikan sisa proyek yang tinaggal 6-7 kilometer.
“Saat  ini pekerjaan jalan telah masuk ke wilayah dataran tinggi dengan medan yang cukup berat melalui gunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang cukup terjal. Sehingga dengan topografi seperti itu tentu tingkat kesulitannya tinggi. Untuk mengantisipasinya dengan mempersiapkan berbagai peralatan yang memadai,” ucapnya.
Erick juga menambahkan, Ruas jalan tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2007 dan total ruas jalan yang telah  diselesaikan sepanjang 168 kilometer. Awal start pembuatan jalan dari persimpangan Pelabuhan Rakyat (Pelra) Paumako menuju persimpangan Mayon Kuala Kencana sepanjang lebih dari 40 kilometer. Selanjutnya dari persimpangan Mayon menuju persimpangan Kapiraya sepanjang 71 kilometer dan dari arah simpang Kapiraya menuju ke lokasi sekarang sepanjang 38 kilometer.
Dari pembangunan jalan tersebut telah di bangun sejumlah jembatan dengan bentang ratusan seperti di Sungai Mimika, Sungai Kyura, Sungai Rawawe I dan 2 serta Sungai (Kali Kabur). Di Tahun ini  dilakukan pembangunan jembatan dan bisa diperkiran akan menjadi jembatan terpanjang di Timika  dengan panjang 300 meter.
Khusus dari persimpangan Mayon hingga persimpangan Kapiraya sudah dibangun dengan konstruksi beton tailing baru sekitar 44 kilometer, sisanya masih dalam jalan pengerasan tanah yang nantinya dijadikan jalan perkerasan dan konstruksi aspal.
Pembangunan Ruas jalan Trans Timika-Wagete merupakan program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang telah dibuat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010. (red.dt)

Selengkapnya »

Pertemuan Mediasi Laurenzius Kadepa (DPR Papua) dengan Sultan Yogya

Yogya, Papuacenter – Laurenzius Kadepa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan perwakilan mahasiswa Papua di Yogyakarta bertatap muka langsung dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur DIY, pada hari Jumat (29/7).

Pertemuan ini, merupakan mediasi untuk insiden terkait mahasiswa Papua yang terjad beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Laurenzius berterima kasih kepada Gubernur Yogya sekaligus menitipkan pesan dari masyarakat Papua kepada Sultan.

“Atas nama DPR Papua, saya mengapresiasi Sultan, sebab berkat Yogya, banyak warga Papua jadi orang sukses dimana-mana,” ungkap Laurenzius.

Tak hanya itu, ia juga meminta Sultan agar menjaga warganya yang sedang ada di Yogya, baik untuk keperluan belajar ataupun yang lainnya.

“Tolong Sultan jaga rakyat saya baik-baik, sebagaimana saya jaga rakyat jawa di Papua dengan baik, di sana banyak orang jawa dapat posisi penting di pemerintahan maupun di swasta, dan mereka semua dalam kondisi baik, atas nama ini, itu, atau NKRI harga mati, tidak boleh ada rakyat saya jadi korban, NKRI harga mati bukan berarti rakyat sipil banyak mati,” pungkas Laurenzius dikutip dari CNN.

Menanggapi hal tersebut, dalam penuturan Laurenzius  Sultanpun meresponsnya dengan baik.

“Sultan terima itu, dia berkata, ‘Saya jamin.’” ucap Laurenzius.

Selanjutnya, adapun terkait ucapan Sultan soal separatis, Laurenzius melihatnya sebagai nasihat orang tua.

“Ucapan Sultan itu bahasa orang tua, itu nasihat. Tapi sikap mahasiswa (Papua) kan tidak bisa diintervensi. Itu hak mahasiswa karena mahasiswa adalah agen perubahan. Sesuatu yang mereka rasa buruk, mereka suarakan, tapi tidak hanya itu, Laurenzius juga menggaris bawahi bahwa menjadi agen perubahan itu perlu, namun tanpa harus ada unsur makar terhadap negara tercinta ini,” tutup Laurenzius. 

Pertemuan tersebut, semoga menjadi mediasi terciptanya kedamaian, kesadaran untuk saling mendukung menjaga persatuan NKRI. (Is/Pap)

Selengkapnya »

Bersihkan Papua dari Total Miras

Jayapura, Papuacenter –  Terkait harus bersihnya Papua dari Miras, sebagai tindak lanjut Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan , produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (Miras) diseluruh Papua, Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali tegaskan larangan total terhadap miras di seluruh Papua.

“Saya tindak lanjuti Perdasus ini, agar memiliki kekuatan hukum yang kuat,” tegas Lukas, saat ditemui usai melantik Pejabat Eselon II di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua Jayapura, Kamis (28/7).

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa pihaknya telah menghimbau kepada para pimpinan daerah, Bupati/Walikota di seluruh Papua untuk menindaklanjuti Perdasus no 15 Tahun 2013 ini.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura untuk mencabut Perdasus Nomor 17 Tahun 2002, tentang tatacara Pemasokan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura.

Ditambahkannya pula, bahwa pihaknya akan segera memberlakukan Perdasus 15 Tahun 2013, jika mendagri telah menetapkan Pejabat atau Caretaker Walikota Jayapura.

Akhirnya, sebagai result/hasil dari penegasan larangan total miras tersebut, sejumlah toko miras di sekitaran Papua, telah ditutup. 

Semoga Papua bersih dari miras, akan segera terwujud secara total di tanah Papua (Pc)

Selengkapnya »

Mahasiswa Indonesia Bantu Papua 25 Juta

Jayapura,Papuacenter – Sebagai bentuk kepedulian, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di University of Queensland, berikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Kerahiman berupa uang tunai Rp 25 Juta, di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada haris Sabtu (23/7).

Acara sosial tersebut diwakili oleh Presiden PPIA di University of Quensland, Yohannes Fajar I. Kambon.

Ia mengatakan bahwa penyerahan bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian event Indonesian Day 2016 yang telah dilaksanakan pada 7 Mei 2016 lalu di Brisbane, Australia.

Adapun Sr. Mariecen sebagai pihak penerima bantuan mengucapkan terrimakasih atas kepedulian PPIA terhadap panti yang berada dibawah asuhannya.

"terima kasih atas bantuan kepeduliannya terhadap kami, bantuan ini akan kami manfaatkan sebai-baiknya untuk kepentingan Panti Asuhan.”

Selanjutnya, Fajar juga menyampaikan bahwa event Indonesian Day ini menjadi ajang untuk menggalang dana yang nantinya akan didonasikan kepada mereka yang membutuhkan di Indonesia.

Semoga melalui even Indonesian Day yang merupakan hasil kerja sama University of Quensland dan Kementerian Pariwisata dan telah berhasil mengumpulakan dana yang akan didonasikan sebesar Rp. 50 juta lebih, akan menjadi inspirasi untuk ven-even serupa lainnya, dalam pembentukan kepedulian sosial Indonesia. (Pc)

Selengkapnya »

DPR Akan Maksimalkan Program Pembangunan Perbatasan Papua

Jakarta, Papuacenter – Melalui Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan kawasan perbatasan di beberapa wilayah Indonesia yang secara khusus di Papua.

Sekalipun dalam implementasinya  program dirasa belum maksimal, Komisi V tetap berupaya akan mengevaluasi program tersebut  untuk menyukseskannya, dalam rangka mengentaskan kemiskinan di wilayah yang menjadi garis depan negara Indonesia.

“Komitmen DPR mendukung untuk hal itu, namun implementasinya yang kami kira belum maksimal,” tegas Yudi di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (28/7).

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-35 Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016, parlemen sepakat membentuk Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 25 anggota lintas komisi.

Sementara itu, data Kementerian PUPR, alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan di Papua sebesar Rp 217,68 miliar. Dana tersebut dianggarkan selama kurun waktu tiga tahun dimulai dari 17 Desember 2015 hingga 6 September 2017. Hingga Mei 2016, tercatat perkembangan fisik baru mencapai satu persen dengan serapan anggaran mencapai 10,5 persen.

“Karena itu, DPR akan mengawasi besarnya dana daerah perbatasan. Komisi V telah mendorong Menteri PUPR untuk membangun rumah-rumah di perbatasan, membangun rumah khusus di Papua,” jelas Yudi. (Pc)

Selengkapnya »

Benny Wenda Dan ULMWP Kapok Tipu Rakyat Papua

Benny Wenda yang memiliki profil bak pahlawan berkepala batu kini telah lemah lunglai setelah Dubes Indonesia, Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menanggapi kegagalan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh MSG pada KTT khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (14/7).

Tidak hanya Benny Wenda saja, para pendukung ULMWP juga pada kesakitan, karena harapan dan keyakinannya untuk menjadi anggota penuh MSG tidak dapat diwujudkan. Sudah jelas bahwa ULMWP merupakan organisasi ilegal yang tidak mempunyai kekuatan hukum namun ULMWP masih nekad melobi untuk menjadi anggota penuh MSG. Untung saja keberadaan Benny Wenda dan rekannya berada di luar negeri, coba saja kalau Benny mau hidup di Indonesia sudah pasti mereka meringkuk dalam penjara. Pasalnya Benny Wenda mempunyai latar belakang atau catatan di kepolisian Indonesia sebagai penjahat kelas kakap dan sampai saat ini Benny Wenda masih dinyatakan sebagai buronan dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kali ini habis sudah riwayat tipu-tipu yang dilakukan Benny Wenda dan kelompoknya, ke depan tidak ada tempat lagi bagi Benny untuk bernaung atau minta bantuan ke pihak asing maupun masyarakat Papua. Masyarakat Papua sudah tahu dan paham apa yang dilakukan oleh ULMWP selama ini, ternyata mereka hanya tipu-tipu saja. Apalagi kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin oleh Victor Yeimo juga sudah tidak pantas dan tidak wajar karena aksi yang mereka gelar memperalat anak-anak di bawah umur, itulah bukti bahwa Victor Yeimo telah merusak moral generasi muda Papua.
Kini masyarakat Papua semakin paham bahwa aksi yang dilakukan oleh KNPB sangat menyesatkan, mereka mencari nafkah dengan cara tipu-tipu agar mereka bisa makan. Selain itu masyarakat Papua juga semakin sadar bahwa perjuangan yang dilakukan mereka hanyalah segelintir orang untuk kepentingan pribadinya. Organisasi yang mereka dirikan juga sangat dilarang karena akan menyesatkan banyak orang dan hanya membuat masyarakat menjadi resah. Masyarakatpun akhirnya tahu bahwa akibat yang mereka lakukan berdampak pada pembangunan di wilayah Papua menjadi terhambat.

Apa yang ULMWP lakukan hanyalah impian belaka, semua akan sirna dengan sendirinya, karena mencari nafkah dengan cara tipu-tipu lambat laun akan musnah. Dengan adanya keputusan penolakan terhadap ULMWP menjadi anggota penuh MSG, Benny Wenda dibikin kapok. Kapok untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan kapok melakukan tipu-tipu. Harapan bagi masyarakat Papua agar Benny Wenda segera bertobat dan tidak mengulangi lagi untuk melakukan tipu-tipu, karena dengan tipu-tipu hidup mereka tidak menjadi berkah. Semoga Benny Wenda dan kelompok yang bergabung dalam ULMWP kembali ke jalan yang benar dan tidak lupa pulang ke tanah kelahirannya Papua Indonesia. (Red,Wk) - Papuanews.id

Selengkapnya »

Usai Miras, PNS Albert Tersungkur Di Bawah Meja Kasir

Jayapura, Papuacenter – Albert Goncalves Wanimbo, ST, seorang pegawai negeri sipil bagian Tata Pemerintahan Pemprov Papua yang akhir-akhir ini sering mendapat sorotan dari media karena ulahnya yang mendukung gerakan penolak pembangunan di Papua, KNPB tergeletak dibawah meja kasir sebuah warung makan Padang di daerah Waena, sekitar pukul 13.00 WIT, Jum’at (15/7).

Tampaknya, Albert sedang dipengaruhi oleh minuman keras karena kemarin, Kamis (14/7) MSG telah menolak mentah-mentah aplikasi ULMWP untuk diterima sebagai anggota tetap MSG. Sedangkan Albert adalah salah satu pejabat pemprov yang gencar memberi dukungannya terhadap aksi demo KNPB yang kerap membuat kekacauan di Papua.

“Pemilik kendaraan Avanza dengan nomor polisi DS 1986 AW ini datang ke dalam warung dengan sempoyongan dan setelah selesai makan tiba-tiba langsung jatuh tersungkur di bawah meja kasir,” kata Ani, pelayan warung Padang tersebut.

Ani menjelaskan bahwa dirinya sempat ketakutan karena didatangi orang mabuk, karena terkadang Albert jika dalam keadaan mabuk suka memecahkan piring dan gelas, namun kali ini ia tidak memecahkan barang namun diduga berpura-pura jatuh dibawah meja kasir lalu kabur setelah memberi alasan pada Ani bahwa dirinya akan mengambil uang di ATM.

“Om itu pura-pura jatuh lalu kabur setelah bilang mau ambil uang dulu di ATM,” ujuar Ani.

Di tempat yang sama Ani menjelaskan jika Albert sudah sering makan siang di warung tersebut pada jam yang sama, biasanya alasannya klasik mulai dari mau ambil uang di mobil atau bayar besok saja.

Setelah kami konfirmasi ke kantornya, Albert sudah satu minggu ini tidak masuk kantor tanpa ada keterangan yang jelas.

Sungguh tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat pemerintahan daerah yang tidak masuk kerja tapi malah menghamburkan uang rakyat. Jangankan disiplin dengan pekerjaanya, menjaga kesehatannya saja tidak bisa, bagaimana mau kerja dan mengabdikan diri secara baik. Ditambah lagi dukungannya terhadap KNPB sehingga membuat dirinya tak pantas disebut sebagai pegawai negeri.

“Pegawai model apa tuh dia, tukang mabuk, dukung demo, tidak pernah masuk kantor lagi, jangan-jangan dia seorang koruptor yang memakan uang negara untuk mendukung demo KNPB”, ucap salah satu pengunjung di warung makan tersebut. (Editor/DW)

Selengkapnya »

Situasi Yogyakarta Kondusif, Masyarakat Jangan Percaya Pesan Broadcast

Yogyakarta, Papuacenter – Usai aksi anarkisme Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang digelar pada Jumat (15/7) lalu di daerah Kamasan I Yogyakarta, beredar isu melalui broadcast pesan di media sosial yang mengatakan bahwa situasi keamanan di Yogyakarta sedang tidak kondusif.

Pesan tersebut bernada provokatif dan mengatakan bahwa mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta sedang dicari oleh pihak kepolisian setempat baik di kos maupun kontrakan yang ada di Yogyakarta.

Kepala Polres Kota Yogyakarta, Kombes Pol. Tommy Wibisono membantah isi dari pesan tersebut dan mengatakan bahwa situasi keamanan di Yogyakarta sangat kondusif, kendati masih ada beberapa anggota kepolisian yang berjaga di depan asrama mahasiswa Papua, hal tersebut hanya untuk mengantisipasi jika ada perkembangan dari aksi anarkis yang mereka lakukan kemarin (15/7).

“Situasi di Yogyakarta aman, nyaman dan tentram, masyarakat melakukan aktivitasnya seperti biasa,” ujar Kapolresta, seperti yang dilansir Kompas.

Tommy meminta agar masyarakat tidak mempercayai pesan broadcast tersebut. Walau kemarin sempat ada penutupan jalan beberapa jam namun saat ini situasi sudah normal kembali.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihak kepolisian, dapam hal ini bagian cyber crime sedang menelusuri dan melakukan pengajaran terhadap pihak-pihak yang menyebarkan pesan broadcast tersebut.

“Kami harap masyarakat tidak percaya dengan pesan broadcast, ini tidak benar dan meresahkan masyarakat. Kami melihat ada pihak yang ingin menghasut dan menipu masyarakat untuk mendapatkan simpati agar mendukung tujuan mereka. Tim Cyber sedang menelusuri dan mengejar pelakunya,” ucapnya.

Sementara itu situasi di kawasan Kamasan I jalan Kusumanegara terlihat sangat kondusif. Masyarakat melakukan aktivitasnya seperti biasa dan pertokoan sudah dibuka.

Sebelumnya masyarakat Papua yang tinggal dikawasan tersebut melakukan aksi demo dan melempari polisi dengan pecahan keramik dari dalam asrama.(Red,Ki) - Src : Papuanews.id

Selengkapnya »

Kronologi Pemukulan Mahasiswa Papua Terhadap Aparat Kepolisian Saat Demo di Yogyakarta

Yogyakarta, Papuacenter – Aksi demo kelompok anti pembangunan Papua yang terjadi beberapa waktu lalu (15/7) di daerah Kamasan I Yogyakarta rupanya telah diberitakan secara terbalik oleh beberapa media lokal di Papua yang mengatakan bahwa Polisi melakukan tindakan secara represif.

Pada kenyataannya aksi demo yang mereka gelar tidak berjalan baik dan jauh dari kata damai dengan adanya pelemparan potongan keramik dan ditemukannya mahasiswa Papua yang membawa senjata tajam.

Berikut adalah kronologi kejadian yang terjadi pada saat aksi kelompok anti pembangunan Papua yang di gelar di daerah Kamasan I Yogyakarta, Jumat (15/7)

Pukul 08.00 WIB Aparat kepolisian melakukan apel berama di depan asrama mahasiswa Papua jalan Kusumanegara, Kamasan I Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol.
Tommy Wibisono dalam arahannya mengatakan bahwa pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat Yogyakarta atas ketidak nyamanan situasi keamanan di Yogyakarta karena seringnya aksi yang digelar oleh mahasiswa Papua.

Pukul 08.05 WIB Bersamaan dengan selesainya apel aparat kepolisian, tiba-tiba sebuah kendaraan Avanza Hitam dengan nomor polisi AB 1501 KN berisi 6 mahasiswa Papua dengan kecepatan tinggi akan masuk ke daerah Kamasan, namun karena mereka melihat adanya aparat kepolisian mereka memutar balik dan hampir menabrak salah satu anggota polisi yg sedang berjaga. Ketika ditanyai tentang kelengkapan berkendara, yang bersangkutan tidak dapat menunjukan SIM dan STNK akhirnya dilakukan penilangan dan pengambilan data baik pengendara maupun penumpangnya.

Pukul 08.30 WIB Masyarakat Yogyakarta yang tidak terima ada orang yang sengaja membuat kekacauan di daerahnya datang ke depan asrama mahasiswa Papua dan melakukan aksi protes dengan spanduk bertuliskan “NKRI Harga Mati”,”Warga Jogja Cinta Damai Tolak Separatis OPM”,”Separatis Keluar Dari Jogja”.

Pukul 08.45 WIB Mahasiswa Papua yang berada didalam asrama melakukan pelemparan potongan keramik ke arah luar asrama dan hampir mengenai petugas kepolisian.
Pukul 09.00 WIB Beberapa mahasiswa Papua yang akan masuk melalui pintu belakang dengan mengendarai sepeda motor kedapatan membawa senjata tajam berupa panah, namun yang bersangkutan berhasil kabur setelah memukul salah seorang aparat kepolisian.
Pukul 09.45 WIB Aparat kepolisian melakukan pemeriksaan karena sebelumnya telah terjadi pelemparan dan kedapatan ada yang membawa senjata tajam. Hasil pemeriksaan polisi mendapatkan beberapa buah anak panah, ikat kepala dengan motif bintang kejora, juga potongan keramik yang dibawa oleh 6 mahasiswa Papua yang akan masuk melalui pintu  samping. Salah satu mahasiswa yang tak ingin diperiksa melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian, akhirnya mahasiswa tersebut dapat diamankan setelah berusaha kabur dan melakukan Pemukulan terhadap anggota kepolisian.

Pukul 10.00 WIB Organisasi massa dari FKPPI, Paksikaton dan FJR berkumpul di jalan Kusumanegara melakukan aksi penolakan terhadap gerakan separatis di Yogyakarta.
Pukul 10.30 WIB Keenam mahasiswa Papua yang melakukan pemukulan, pelemparan dan membawa senjata tajam dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses secara lanjut.
Pukul 11:00 WIB Masyarakat Yogyakarta dan organisasi massa membubarkan diri.

Inilah fakta kejadian di jalan Kusumanegara Kamasan I Yogyakarta, jika ada pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu baik itu media sosial ataupun berita pihak Polresta Yogyakarta sudah menulusurinya dan selanjutnya akan dilakukan penangkapan oleh Tim Cyber.
Hal ini dikatakan oleh Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol. Tommy Wibisono dalam keterangan persnya terkait situasi kemanan di Yogyakarta.

Pihaknya berharap jangan ada masyarakat yang mempercayai berita bohong yang disebarkan melaui pesan broadcast ataupun media yang tidak terpercaya karena akan menyebabkan kegelisahan di masyarakat dan itu merupakan tujuan mereka agar mendapat dukungan dari masyarakat. (Papuanews.id)

Selengkapnya »

Raja-Raja di Fakfak Tolak Aksi KNPB

FAKFAK – Papuacenter : Barisan Pembela Merah Putih (BPMP) dan Raja-Raja di Kabupaten Fakfak tegas menolak aksi demonstrasi yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kamis (14/7/2016) diseluruh daerah di Tanah Papua.

Aksi demonstrasi KNPB itu guna mendukung The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang merupakan organisasi payung seluruh organisasi untuk kemerdekaan Papua, dalam mendapat status anggota tetap di organisasi Negara-Negara Pasifik Selatan, Melanisian Spearhead Groups (MSG).

Wakil Ketua BPMP Kabupaten Fakfak Hi Djafar Rumoning mengajak masyarakat dari Kampung Karas Pulau Tiga sampai Kampung Tomage Wamosan agar tidak terpancing dengan upaya-upaya yang dilakukan KNPB menuju Papua merdeka.

“Marilah kita bersatu untuk menolak aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar oleh KNPB bersama antek-anteknya. Bahkan kami meminta kepada aparat Kepolisian untuk tidak memberikan izin kepada organisasi yang ilegal itu,” katanya, kepada wartawan, Rabu (13/7/2016).

Rumoning juga meminta masyarakat agar tidak ikut-ikutan KNPB menjual Papua ke dunia Internasional melalui Negara-Negara Pasifik Selatan, dan mengemis menjadi anggota MSG dengan alasan Papua adalah ras Melanesia.

“Kalau kita bicara soal ras Melanesia, bukan saja kita orang Papua, tetapi juga saudara kita dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Tetapi cobalah lihat mereka yang selalu bekerja keras untuk maju, dan bukan mengemis ke negara orang,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Raja Teluk Patipi Hi Achmad Iba. Dia mengajak masyarakat Fakfak agar tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan tidak terpancing isu sekelompok orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.

“Mari kita bersatu untuk bersama pemerintah membangun negeri ini, tanah Baham ini, karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta kepada warga beraktivitas di laut untuk tetap melaut. Begitupun dengan mereka yang bekerja di kebun, dan jualan di pasar. “Jangan mudah terprovokasi atau ikutan-ikutan yang tidak jelas arah tujuannya,” pungkasnya.[*]

Selengkapnya »

Kemlu: ULMWP Gagal Jadi Anggota Penuh MSG

Papuacenter – “Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” demikian ditegaskan oleh Dubes Desra, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menanggapi kegagalan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) pada KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon. (14/7/2016)

Hasil ini tidak seusai dengan harapan dan keyakinan gerakan separatis Papua /ULMWP bahwa mereka akan diterima sebagai anggota penuh di KTT Khusus MSG di Honiara.
Partisipasi aktif dan lobi intensif Delegasi Indonesia yang juga terdiri dari perwakilan 5 Provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia, (Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat) telah berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP.

KTT juga bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Hasil ini tidak seusai dengan harapan dan keyakinan gerakan separatis Papua /ULMWP bahwa mereka akan diterima sebagai anggota penuh di KTT Khusus MSG di Honiara.

Lebih lanjut, Dubes Desra selaku ketua Delri juga menekankan komitmen Indonesia untuk mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Dubes Desra juga menyampaikan undangan Pemerintah Indonesia kepada negara anggota MSG untuk berpartisipasi pada Bali Democracy Forum pada 8 – 9 Desember 2016.

Pertemuan sekaligus mengukuhkan pelantikan Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru, Dubes Amena Yauvoli asal Fiji serta upaya penyelesaian masalah finansial yang dihadapi MSG.

MSG adalah organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada tahun 2015 setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai observer. Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif untuk menjadi anggota penuh.[kemlu.go.id]

Selengkapnya »

KBRI Australia: ULMWP Merusak Kesatuan MSG

CANBERRA – Papuacenter : Juru Bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia, Sade Bimantara, menuduh kelompok Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mengganggu dan merusak Melanesian Spearhead Group (MSG). Langkah-langkah ULMWP dinilai berbahaya bagi persatuan dan integritas MSG.

Hal ini ia katakan dalam sebuah tulisan yang dimuat oleh solomonstarnews.com, dengan judul “Is MSG A Strong or Sick Man of the Pacific?” pada 10 Juli 2016.

MSG dijadwalkan akan mengadakan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 14 Juli mendatang di Honiara, Kepulauan Solomon. ULMWP sedang dalam proses untuk diakui sebagai anggota penuh MSG namun Indonesia menolak keras.

Dalam tulisannya, Sade Bimantara menilai Kelompok ULMWP bukan merupakan wakil dari empat juta orang Papua di provinsi Papua di Indonesia.

“Itu (ULMWP) diciptakan mewakili suara orang Papua di luar negeri, yang mungkin masih memiliki kewarganegaraan Indonesia dan banyak yang sudah meninggalkan kewarga negaraannya,” tulis Bimantara.

Menurut Sade Bimantara, agenda tunggal ULMWP hanyalah mengambil alih sebagian dari wilayah Indonesia yang berdaulat dan itu merupakan preseden berbahaya.

Ia mengatakan, selama hampir satu dekade eksistensinya, MSG telah menunjukkan potensinya menjadi ‘Orang Kuat di Pasifik Selatan.’ MSG dalam proses menjadi wilayah yang terintegrasi secara ekonomi sambil memelihara identitas budaya Melanesia.

Namun, menurut dia, satu isu telah mengancam kepentingan inti dari seluruh proyek MSG. Yang dia maksud adalah kehadiran ULMWP dalam organisasi itu dengan agenda untuk merdeka. Saat ini ULMWP berstatus anggota peninjau.

“MSG saat ini kemungkinan telah menunjukkan gejala orang sakit. Dengan membiarkan kelompok ULMWP membajak agenda mereka,  MSG secara tidak sengaja telah mengirimkan pesan yang salah. Ia seakan berkata bahwa adalah baik bagi organisasi politik lain untuk bergabung dengan MSG dan menuntut sebagian wilayah negara mereka,” kata dia.

Menurut Sade Bimantara, MSG juga seolah-olah memberikan pesan bahwa tidak apa-apa menghianati prinsip kerja sama MSG yang sudah disepakati, yaitu prinsip untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Lebih jauh, lanjut dia, MSG juga seakan memberi pesan bahwa tidak apa-apa bila meninggalkan sebagian terbesar populasi Melanesia di Pasifik.

Menurut Sade Bimantara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan 11 juta orang Melanesia hidup di lima provinsi di Indonesia, seperti Nusa Tengagra Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“Sulit untuk mencapai tujuan solidaritas kultural dan suara yang lebih besar bagi orang Melanesia seperti yang dicanangkan oleh MSG jika suara lebih dari setengah populasi Melanesia tidak disambut, seperti ambisi ULMWP,” tulis Bimantara.

Di bagian lain tulisannya, Bimantara menuduh ULMWP membawa perpecahan di kalangan rakyat Indonesia dan sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah, sebagaimana umumnya yang diupayakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat di seluruh dunia.

Oleh karena itu, Bimantara menyerukan agar KTT MSG kembali ke fokus MSG yang lebih penting yaitu solidaritas kultural dan pembangunan manusia Melanesia.

Dengan mengambil pendekatan inklusif dengan menyambut lebih dari setengah populasi Melanesia yang hidup di bagian Timur Indonesia, MSG dapat terlibat dalam inisiatif yang memperkuat ikatan solidaritas di kalangan Melanesia.

Dia juga mengatakan pada bulan lalu, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyetujui perjanjian perdagangan baru yang lebih komprehensif. Dijuluki sebagai MSGTA3 itu, perjanjian ini mencakup baik komoditas dan perdagangan jasa, mobilitas tenaga kerja dan investasi.

“Dengan memperluas perjanjian ini mencakup semua negara yang memiliki populasi Melanesia yang signifikan, misalnya, perdagangan dan investasi antara anggota yang menyepakati perjanjian secara signifikan akan tumbuh. Sebagian besar anggota MSG menghasilkan ekspor serupa, yang mengimbangi manfaat dari perjanjian perdagangan bebas. Dengan menjalin perdagangan dengan negara-negara lain yang memproduksi berbagai barang yang berbeda, MSG akan memperoleh keuntungan dari perdagangan yang lebih luas dan investasi,” kata Bimantara. [SATUHARAPAN.COM]

Selengkapnya »

Eksploitasi Anak Saat Demo KNPB Di Papua

Merauke, Papuacenter – Aksi demo KNPB yang digelar hari ini, Rabu (13/7) menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini adalah menyalahi hak-hak perlindungan terhadap anak.
Seperti yang terlihat dari pantauan redaksi PAPUANEWS.ID di lapangan massa yang bergerak mulai dari pukul 10.00 WIT dari kampung Onggamit menuju tugu Pepera Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, massa KNPB membawa serta anak-anak di bawah umur.
Yoris Wopai, koordinator aksi ini mengatakan bahwa adanya anak-anak dalam demo KNPB di Merauke ini sebagai bukti dukungan seluruh masyarakat Papua terhadap ULMWP agar menjadi anggota tetap MSG.

“Mereka ikut-ikut saja, karena mereka juga dukung kita untuk aksi,” kata Yoris pada wartawan.

Siapapun mungkin akan tertawa jika mendengar perkataan Yoris, karena melihat usia anak-anak yang ikut dalam demo terbilang masih sangat belia dan tidak tahu menahu dengan KNPB, ULMWP apalagi MSG.

Tidak hanya diajak berdemo anak-anak usia sekolah dasar ini dibiarkan berjalan kaki sendiri dan tubuh serta wajahnya dicorat-coret dengan motif bintang kejora.

Hal ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 (a) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Dan pelanggaran Undang Undang tentang perlindungan anak tersebut dapat dijerat secara hukum sesuai Pasal 87 dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda seratus juta rupiah.

Namun ada saja alasan klasik dari massa KNPB yang mengatakan “hal ini adalah pendidikan politik untuk anak”. Sedangkan faktanya, anak-anak tersebut diiming-imingi uang, kaos atribut, konsumsi, ibadah dan konvoi kendaraan. Meskipun demikian hal tersebut tetaplah eksploitasi anak.

Di usianya sekarang ini seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya dengan dunianya sendiri bukan dengan dunia orang dewasa, misalnya dengan nyanyian, dan gambar.

Seharusnya aparat kepolisian dapat bertindak tegas kepada orang tua yang mengizinkan anaknya untuk ikut berdemo agar ke depan pengeksploitasian anak sebagai alat politik tidak terjadi lagi. (Red,Ki)

Sumber : Papuanews.id

Selengkapnya »

Berpotensi Anarkis, Demo KNPB Di Jayapura Dibubarkan

Jayapura, PAPUACENTER – Demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Waena, Jayapura, dibubarkan secara paksa oleh petugas kepolisian karena tidak mengantongi izin untuk melakukan aksi. Selain membubarkan, petugas juga mengamankan simpatisan KNPB.
 
Aksi demo KNPB dilakukan di Perumnas IV Waena, Jayapura, Papua, Rabu (13/7). Aksi ini diikuti kurang lebih 150 orang, baik dari anggota maupun massa yang ikut melakukan aksi demo KNPB.

Sejak pagi para aktivis dan sejumlah massa KNPB sudah berkumpul di lokasi dan melakukan waita (tarian-red) untuk mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi. Beruntung, petugas Polresta Jayapura diback up personel Brimob Polda Papua terlihat mengamankan berlangsungnya aksi agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.

Menjelang siang, massa memaksa melakukan long march dari rusunawa Perumnas IV ke arah Expo Waena namun dilarang oleh petugas kepolisian karena aksi demo ini tidak memiliki izin. Kasat Sabhara Polresta Jayapura, AKP Erol Sudrajat memberikan himbauan agar massa membubarkan diri. Namun, himbauan tersebut tidak dihiraukan. Setelah ketiga kalinya melakukan himbauan dan massa tidak kunjung bubar, petugas pun mengambil tindakan tegas untuk membubarkan aksi demo tersebut.

Kasat Sabhara menyampaikan penegasan pada massa KNPB bahwa “tindakan saudara adalah tindakan yang tidak legal, tidak memiliki izin untuk melaksanakan unjuk rasa di depan umum, sebagaimana aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,”.

Saat membubarkan massa, petugas juga mengamankan puluhan orang dan beberapa barang bukti berupa atribut KNPB, serta tiga buah spanduk yang menyerukan dukungan terhadap ULMWP menjadi anggota tetap di MSG. (Red,Ki)

Sumber : Papuanews.id

Selengkapnya »

Begini Rukunnya Umat Kristen dan Islam di Ilaga Papua Saat Idul Fitri

ILAGA–Papuacenter :  Kerukunan antarumat beragama di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, begitu terasa. Saat malam takbiran hingga pelaksanaan salat Id di Hari Raya Idul Fitri, pemuda Kristen turut melakukan penjagaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolsek Ilaga Ipda Sayori dalam keterangannya, Jumat (8/7/2016). Menurutnya sekitar 150 orang pemuda Nasrani turut menjaga keamanan saat umat Islam melakukan takbiran dan salat Id.

“Usai salat Id, umat muslim mendapatkan kejutan dari umat non muslim Kabupaten Puncak Papua. Mereka diberikan lambang persaudaraan berupa bunga dan ucapan Hari Raya Idul fitri sebagai rasa toleransi kerukunan umat beragama yang selama ini terjalin dengan baik di Kabupaten Puncak,” kata Sayori.

Dijelaskan Sayori, Kepolisian Sektor Ilaga sendiri turut menjaga suasana keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama bulan puasa hingga Idul Fitri.

“Kepolisian Sektor Ilaga melaksanakan kegiatan pengamanan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda terutama yang beragama Nasrani untuk pengamanan malam takbiran dan salat Id,” jelasnya.

“Seperti kita ketahui, Kabupaten Puncak dulunya salah satu daerah yang rawan konflik, namun beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Puncak berangsur-angsur sudah membaik dan kondusif. Jadi masyarakat di sini kebersamaannya sangat kuat,” sambung Sayori memaparkan.

Ditambahkan Sayori, melalui moment Idul Fitri ini, dirinya berharap berbagai umat beragama dan juga suku di Kabupaten Puncak, khususnya Distrik Ilaga bisa terus bergandengan tangan. Khususnya dalam rangka meningkatkan solidaritas umat beragama dan menciptakan lingkungan yang religius.

“Kami dari TNI, Polri dan pemerintah Kabupaten Puncak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriyah, mohon maaf lahir batin,” ujarnya.[detik.com]

Selengkapnya »

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

JAKARTA – Papuacenter : Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. “Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis guna menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua, terutama terkait manuver kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua di forum internasional. “Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah lama menjadi isu internasional,” katanya.

Bahkan, kata Jimmy, berbagai upaya internasionalisasi seringkali membuat posisi Indonesia serba salah dalam menyikapi persoalan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok itu mengubah strategi dan tak menggunakan kekerasan, tapi melalui diplomasi.
“Sebagai bagian dari kepedulian kami kepada bangsa ini, kami minta pemerintah lebih serius urusi Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat 2009-2014 ini.

Karena itu, Jimmy meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon pada 14-16 Juli mendatang. “Jangan terlalu ‘over confidence,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Soal Papua belajarlah dari Soekarno saat pembebasan Irian Barat. Di saat seru-serunya diplomasi pembebasan, Soekarno sudah berani mengumumkan pembentukan provinsi,” katanya.

Dia mempertanyakan mengapa sekarang pemerintah dan DPR tak berani menyatakan pembentukan Provini Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Memang pemekaran ada konsekuensinya soal anggaran, tapi semestinya tak berlaku untuk Papua yang luasnya tiga setengah kali Pulau Jawa,” katanya.

Dia mengatakan, pembentukan tiga provini baru di Papua sudah melalui proses panjang dan akan sangat penting untuk memacu perkembangan wilayah serta mempersempit gerakan yang dapat menggoyahkan NKRI. “Apa susahnya bentuk lima provinsi? Untuk Papua jangan hanya merasa terbebani anggaran. Uang bisa dicari. Tapi kehilangan kedaulatan tidak akan bisa kembali,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah agar jangan main-main dengan isu Papua dengan menganggap remeh persoalan Papua. “Jangan tonjolkan ego sektoral. Kita harus serius,” katanya. [Antara]

Selengkapnya »

Luhut : “Potong Telinga Saya Kalau Papua Merdeka”

JAKARTA—Papuacenter : Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sebuah rapat tertutup dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Tanah Papua beberapa waktu lalu menegaskan, Papua tidak akan merdeka.

“Potong telinga saya kalau Papua merdeka,” tegas Luhut dalam pertemuan di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (23/6/2016).

“Papua tidak akan merdeka. Buktinya rakyat Papua tidak bersatu, dan ULMWP (United Liberation Movemment for West Papua) bukan representatif rakyat Papua,” begitu kata salah seorang yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, yang tak ingin namanya disebut, meniru kata-kata Luhut.

Sumber yang sama menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Luhut minta dukungan DPR dan DPD asal Papua untuk mendukung beberapa agenda dan program untuk Papua yang sedang Menko Polhukam RI dorong, di antaranya penyelesaian pelangggaran HAM melalui tim yang ia bentuk, rencana pembangunan Boarding School dan rencana mendatangkan puluhan profesor dari Amerika untuk bangun Papua.[*]

Selengkapnya »

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

JAKARTA – Papuacenter : Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. “Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis guna menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua, terutama terkait manuver kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua di forum internasional. “Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah lama menjadi isu internasional,” katanya.

Bahkan, kata Jimmy, berbagai upaya internasionalisasi seringkali membuat posisi Indonesia serba salah dalam menyikapi persoalan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok itu mengubah strategi dan tak menggunakan kekerasan, tapi melalui diplomasi.
“Sebagai bagian dari kepedulian kami kepada bangsa ini, kami minta pemerintah lebih serius urusi Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat 2009-2014 ini.

Karena itu, Jimmy meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon pada 14-16 Juli mendatang. “Jangan terlalu ‘over confidence,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Soal Papua belajarlah dari Soekarno saat pembebasan Irian Barat. Di saat seru-serunya diplomasi pembebasan, Soekarno sudah berani mengumumkan pembentukan provinsi,” katanya.

Dia mempertanyakan mengapa sekarang pemerintah dan DPR tak berani menyatakan pembentukan Provini Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Memang pemekaran ada konsekuensinya soal anggaran, tapi semestinya tak berlaku untuk Papua yang luasnya tiga setengah kali Pulau Jawa,” katanya.
Dia mengatakan, pembentukan tiga provini baru di Papua sudah melalui proses panjang dan akan sangat penting untuk memacu perkembangan wilayah serta mempersempit gerakan yang dapat menggoyahkan NKRI. “Apa susahnya bentuk lima provinsi? Untuk Papua jangan hanya merasa terbebani anggaran. Uang bisa dicari. Tapi kehilangan kedaulatan tidak akan bisa kembali,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah agar jangan main-main dengan isu Papua dengan menganggap remeh persoalan Papua. “Jangan tonjolkan ego sektoral. Kita harus serius,” katanya. [Antara]

Selengkapnya »

Pimpinan KPK Datangi Kemenko Polhukam, Bahas soal Aceh-Papua

Papuacenter – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (27/06).

Seperti diberitakan Kompas.com, kedua pimpinan KPK tersebut tiba sekitar pukul 14.55 WIB, menggunakan mobil Toyota Camry warna hitam berplat nomor RI 97 dan langsung memasuki kantor Kemenko Polhukam.

Menurut salah satu staf KPK, Didi, pimpinan KPK akan menghadiri rapat internal terkait Aceh dan Papua yang dipimpim oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat berada di kantor Kemenko Polhukam, Didi mengatakan “Menurut jadwal mereka akan hadir di rapat internal soal Aceh dan Papua“.

Namun, hingga pukul 15.00 WIB, Luhut masih belum tiba di kantornya karena sedang menghadiri rapat internal dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres.[aceh.tribunnews.com]

Selengkapnya »

Penunjukan Tito Karnavian dan Kisah Kemenangan Jokowi di Papua

Papuacenter – Salah satu sukses diraih Joko Widodo (Jokowi), saat Pemilihan umum Presiden (Pilpres) 2014 adalah terkait kemenangan di Papua.

Presiden Jokowi mendapatkan kemenang penuh di Papua dibandingkan calon lainnya saat Pilpres 2014.

Soal kemenangan orang nomor satu di Indonesia itu sempat dibeberkan oleh Komjen Tito Karnavian, calon Kapolri di depan anggota komisi III.

Saat fit and proper test, Kamis (23/6/2016) siang, dibeberkan Tito, yang kala itu menjadi Kapolda Papua, menuturkan, kemenangan Jokowi ialah karena Jokowi dua kali mengunjungi Papua.

“‎Polri saat Pilpres yang lalu, khususnya Polda Papua itu obyektif dan netral. Di Papua saat kampanye, Pak Jokowi dua kali ke sana. Pertama tim kecil dan kedua tim besar bersama keluarganya,” tutur Tito.

Saat kampanye kedua itulah, diceritakan Tito, Jokowi memperkenalkan sang istri tercinta, Iriana pada ribuah warga Papua yang berkumpul di sebuah lapangan.

“Saat itu beliau (Jokowi) bilang istri beliau, Ibu Iriana itu namanya berasal dari kata “Irian”. Karena kakek Ibu Iriana pernah menjadi guru di Irian. Itu yang buat masyarakat disana suka. Jadi karakter masyarakat Papua itu, siapa yang datang dia yang dapat. Kalau calon lain Pak Prabowo dan Pak Hatta tidak datang,” ungkap Tito.

Mendengar penjelasan Tito soal cerita kemenanganan ‎Jokowi itu, sontak seluruh anggota komisi III tersenyum dan tertawa.

“‎Kalau itu yang terjadi yang cerdas ya Pak Jokowi, karena ibu Iriana itu dari kata Irian,” ucap seorang anggota komisi III.

Menanggapi komentar itu, Tito menjawab singkat “Memang seperti itu yang terjadi pak,” katanya. [tribunnews.com]

Selengkapnya »

Marak Demo Separatis, Kapolda Papua Ancam Kenakan Pidana

JAYAPURA – Papuacenter : Kepolisian Daerah (Polda) Papua akan segera mengeluarkan maklumat terkait dengan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum (aksi demo), menyusul banyaknya aksi-aksi demo dilakukan organisasi yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia di tanah Papua.

Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh negara, sesuai dengan deklarasi universal of human right pasal 9. Namun penyampaian pendapat itu ada aturan yang harus dipenuhi, yakni tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak melanggar konstitusi negara.

“Maklumat Kapolda Papua itu sudah dibawa ke Mabes Polri dan sudah dibahas di bidang hukum dengan pihak-pihak pakar hukum,” kata Irjen Pol Paulus Waterpauw pada pertemuan dengan berbagai akademisi dan penggiat HAM di Jayapura, Papua, Jumat (24/6/2016) malam.

Menurutnya, negara memberikan ruang kepada semua warga negara menyampaikan pendapat dimuka umum, tetapi ada norma-norma yang harus di pedomani.
“Ada aturan hukum UU No. 9 tahun 1998 tentang pelarangan menghasut masyarakat dengan menggunakan simbol separatis, maka kelompok KNPB, OPM dan ULWDP dilarang keberadaannya. Jika tidak diindahkan akan ditindak dan akan masuk dalam daftar Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK),” tegasnya.

Khusus kepada kelompok yang berseberangan, bahwa keberadaan kelompok ini tidak resmi dan bersifat separatisme karena itu Kapolda berpendapat, bagi setiap kasus pelanggaran hukum dikenakan ketentuan dalam KUHP.

Namun sebelum maklumat itu dikeluarkan, Kapolda Papua akan melakukan sosialisasi kepada Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua dan jajarannya serta kepada seluruh masyarakat di tanah Papua.[detik.com]

Selengkapnya »

Luhut Tak Mau Indonesia Dianggap Langgar HAM di Papua

JAKARTA – Papuacenter : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan bertolak ke Australia, Selasa (7/6/2016) malam, untuk melakukan pertemuan bilateral.

Setidaknya ada empat agenda yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

“Ada yang memerlukan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan dari Kejaksaan Agung, yaitu kasus di Wasior dan Wamena. Ada juga yang sudah selesai seperti penyerangan Polsek Abepura…”

Empat agenda itu adalah masalah terorisme, proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, keamanan global, dan soal Laut China Selatan.

“Soal Papua kami akan bicara secara global. Ada empat agenda yang akan dibicarakan,” ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (7/6/2016).

Terkait persoalan HAM di Papua, Luhut akan menjelaskan kepada pihak Autralia bahwa saat ini Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menyelesaikannya secara menyeluruh.
Luhut menuturkan, Australia harus mengetahui hal tersebut karena selama ini Pemerintah selalu dianggap telah melakukan pelanggaran HAM di Papua.

Dalam pertemuan tersebut Luhut juga mengajak perwakilan dari Kepolisian Daerah Papua, Komnas HAM, dan tokoh masyarakat Papua untuk bisa meyakinkan bahwa Pemerintah sedang melakukan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di sana.

“Supaya mereka tahu. Selama ini kami selalu dianggap melakukan pelanggaran HAM di Papua kan. Makanya saya juga ajak dari Polda Papua, Komnas HAM dan tokoh masyarakat Papua supaya mereka bisa ikut menjelaskan,” kata Luhut.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti mengatakan bahwa saat ini kepolisian tengah fokus dalam menyelesaikan 12 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Menurut penuturan Badrodin, dari 12 kasus tersebut telah dibagi menjadi 6 bagian untuk ditelaah proses penyelesaiannya.

“Kami telah melakukan pemetaan, kemudian merencanakan tindak lanjutnya apa,” ujar Badrodin di kantor Kemenko Polhukam, Senin (25/4/2016).

Lebih lanjut, Badrodin menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian 12 kasus tersebut berbeda-beda.

Kasus pelanggaran HAM di Papua yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan, harus menunggu keputusan politik dari pemerintah dan DPR sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara itu, untuk kasus pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena sedang ditangani penyelidikannya oleh Komnas HAM untuk kemudian dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

Kasus lain seperti penyerangan kantor Polsek di Abepura, kata Badrodin, sudah dianggap selesai dan pelakunya pun sudah diadili di pengadilan HAM.

Selain itu, untuk kasus hilangnya Aristoteles Masoka, supir dari Theys Eluay, penyelesaiannya akan diserahkan kepada Polda Papua dan Kodam Cendrawasih.

Theys Eluay merupakan Ketua Presidium Dewan Papua yang jenazahnya ditemukan di daerah Koya, dekat perbatasan Papua Nugini, Minggu pagi, 11 November 2001.

“Ada yang memerlukan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan dari Kejaksaan Agung, yaitu kasus di Wasior dan Wamena. Ada juga yang sudah selesai seperti penyerangan Polsek Abepura. Pelakunya juga sudah diadili di pengadilan,” ucap Badrodin. [KOMPAS.com]

Selengkapnya »

Warga Papua minta Jokowi resmikan pasar terbesar di Papua Barat

SORONG – Papuacenter – Pembangunan pasar modern bagi mama-mama Papua di Kota Sorong telah selesai. Walikota Sorong Lambert Jitmau berharap bangunan yang bersumber dari anggaran APBN senilai Rp 10 miliar tersebut, bisa diresmikan oleh Presiden Jokowi.
“Saya akan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat untuk meminta beliau meresmikan pasar modern Kota Sorong,” kata Lambert Jitmau di Sorong, Selasa (7/6/2016).

Dia berujar bahwa pasar modern Kota Sorong tersebut adalah pasar termegah di seluruh Provinsi Papua Barat. Selain itu pasar tersebut akan menjadi salah satu ikon Kota Sorong.
“Pasar modern tersebut empat lantai dan akan menampung ribuan pedagang baik pedagang asli Papua maupun pedagang non Papua,” tuturnya.

Pasar modern itu, kata dia, sudah dapat ditempati oleh pedagang. Hanya saja akses jalan menuju pasar tersebut masih dalam prosese pembangunan.

Untuk memberikan akses bagi pasar modern ini, pemerintah menggusur bangunan pasar tradisional Boswesen. Hal tersebut untuk menjadi pasar modern Sorong menjadi pusat perekonomian.

“Para pedagang pasar tradisional Boswesen yang digusur tersebut akan diberikan los pada pasar modern Rufei gratis tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Walikota mengucapkan terima kasih kepada para pedagang pasar tradisional Boswesen yang tak menolak ketika digusur pemerintah Kota Sorong. “Setelah pembangunan jalan menuju pasar modern Rufei tuntas maka pasar tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,” ucapnya. [Merdeka.com]

Selengkapnya »

Saatnya Tegas terhadap Aksi-Aksi Ilegal KNPB

Papuacenter – Adalah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang belakangan ini gencar melangsungkan aksi jalanan mendukung keanggotaan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Tujuan daripada ULMWP sendiri tampaknya tidak hanya sekedar solidaritas sesama bangsa serumpun, namun memiliki agenda politik menggalang dukungan bagi upaya separatisme dari NKRI.  KNPB juga secara aktif menggalang dukungan politik untuk kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang didirikan oleh aktivis Papua Merdeka, Benny Wenda, yang melarikan diri dari Indonesia dan menetap di Inggris sejak 2002.

Selain menggelar unjuk rasa, KNPB disinyalir telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi dengan memanipulasi anak-anak dibawah umur untuk tujuan politik mengampanyekan aspirasi kemerdekaan. Menurut pemberitaan media massa, pada 26 April 2016, organisasi KNPB wilayah Timika memobilisasi 26 orang anak Sekolah Dasar melalui selebaran politik yang isinya mendukung aksi-aksi KNPB. Secara manipulatif, para aktivis KNPB kemudian menggunakan anak-anak yang seharusnya dilindungi tersebut sebagai ajang untuk dieksploitasi bagi kepentingan propaganda politik dengan menyebarkan foto-foto kegiatan anak-anak yang dimobilisasi tersebut melalui berbagai jaringan media sosial. Pesan politik yang hendak dibangun seolah-olah KNPB mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dalam memperjuangkan masuknya ULMWP dalam MSG.

Aksi jahat KNPB tersebut terbongkar berkat kesigapan masyarakat dan pengakuan Marlin Tabuni siswa kelas 5 pada sekolah dasar Bhintuka, Timika yang menyatakan bahwa sebenarnya ia sendiri tidak mengetahui apa itu ULMWP dan apa itu pula MSG. namun ketika mereka dikumpulkan untuk hendak di foto, mereka dipaksakan untuk harus berteriak dengan suara keras “ULMWP masuk MSG” dan dipandu oleh salah seorang anggota KNPB wilayah Timika. Aksi tidak mendidik ini tentunya semakin menunjukkan bagaimana sesungguhnya sepak terjang KNPB yang jauh dari klaim memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua.

 

Dimusuhi Rakyat

Kemuakan segenap masyarakat Papua terhadap aksi-aksi KNPB tampaknya mulai tidak terbendung dengan digelarnya sejumlah aksi kecaman atas gerakan politik KNPB. Masyarakat menilai KNPB tidak lebih dari para pembuat onar, perusak ketertiban dan keamanan, mengganggu agenda pembangunan Papua dan para “tukang klaim” yang justru bertentangan dengan aspirasi masyarakat Papua sesungguhnya. Bagi masyarakat Papua, agenda terpenting adalah menyukseskan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dalam situasi yang aman, tenteram dan penuh kedamaian. Hal itu hanya dapat dicapai jika agenda-agenda mewujudkan kepentingan masyarakat tidak terinterupsi dengan sejumlah aksi kontra-produktif yang seolah-olah mengatasnamakan masyarakat Papua.

Pesan politik yang hendak dibangun seolah-olah KNPB mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dalam memperjuangkan masuknya ULMWP dalam MSG.

Kemarahan masyarakat atas KNPB terlihat di berbagai sudut Papua. Ribuan masyarakat Sentani, termasuk para tokoh adat menggelar penolakan terhadap kelompok liar yang meresahkan yakni Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada Senin, 2/5/2016. Spanduk penolakan KNPB dibentang di lapangan Makam Theys Eluay. Masyarakat   sering demo anarkis dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut keterangan Sarlen, koordinator aksi penolakan, KNPB adalah sumber masalah di tanah Papua dan karenanya harus ditolak. Aksi penolakan itu juga disertai dengan pembakaran bendera merah lambang KNPB sekaligus menegaskan penolakan keberadaan organisasi tersebut. Massa kemudian memasang bendera Merah Putih di atas makam Theys Hiyo Eluay sebagai bentuk dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aksi serupa juga dilakukan Masyarakat Adat Papua yang menyerukan agar seluruh rakyat Papua tidak terprovokasi oleh propaganda dan penggalangan dari KNPB. Ketua Barisan Merah Putih selaku wakil Masyarakat Adat, Ramses Ohee menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh KNPB merupakan upaya makar dan bentuk pecah-belah kerukunan antar suku maupun antara individu yang ada di tanah Papua. Karena itu, ia menghimbau agar masyarakat Papua tidak mengikuti ajakan KNPB yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat adat Papua.

Sementara itu, di Kota Jayapura penolakan juga berlangsung dengan ditemukannya sejumlah spanduk yang menuntut pembubaran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di berbagai sudut kota.  Spanduk itu dipasang oleh sejumlah pemuda Papua yang tinggal di Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, yang dilakukan oleh KNPB yang selalu berakhir anarkis dan mengganggu kepentingan masyarakat luas.

Upaya provokasi, gangguan ketertiban dan keamanan, serta rongrongan terhadap integritas NKRI yang dilakukan KNPB tentu tidak dapat dibiarkan saja.

Penolakan juga berlangsung di Kabupaten Jayawijaya atas keberadaan KNPB dan United Liberation of Movement West Papua (ULMWP) di Kabupaten setempat karena aktivitas kedua kelompok tersebut dinilai sangat merusak dan mengganggu ketenteraman warga. Bahkan, masyarakat yang diwakili oleh Ketua BMP Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Salmon Walilo, mendesak kepada pemerintah melalui aparat kepolisian untuk menindak tegas para aktivis KNPB dan ULMWP yang meresahkan masyarakat Papua dan ingin memisahkan diri dari NKRI.  Salmon juga menilai bahwa KNPB dan ULMWP tidak lebih dari sekedar grup penghasut yang terus meneror keamanan masyarakat.

Saatnya Tegas

Secara politik apa yang dilakukan oleh KNPB jelas bertentangan dengan aspirasi masyarakat luas Papua dan bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya provokasi, gangguan ketertiban dan keamanan, serta rongrongan terhadap integritas NKRI tentu tidak dapat dibiarkan saja. Demokrasi tidak dapat menjadi justifikasi politik bagi teror terhadap kepentingan masyarakat Papua dan upaya makar dari kedaulatan NKRI atas Papua. Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi politiknya, tetapi tentu dalam koridor hukum dan memperkuat kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik, bukan untuk separatis atau makar. Pemerintah karenanya perlu lebih mendengar suara-suara masyarakat Papua yang mulai resah dan terusik dengan keberadaan dan gerakan politik yang dilakukan oleh KNPB dan simpatisannya.

Kegelisahan masyarakat harus ditangkap oleh pemerintah sebagai sinyal dukungan politik agar pemerintah tidak perlu takut dan gentar menghadapi kelompok pengacau seperti KNPB. Sudah menjadi kewajiban utama setiap pemerintahan di setiap negara untuk mendengar dan memperjuangkan amanat dari warga negaranya. Para pejuang Papua telah mengikrarkan kesetiaan dan komitmen politiknya pada NKRI dan karenanya harus dijaga dan tidak boleh dikhianati oleh siapa pun. Sikap responsif pemerintah ini penting karena jangan sampai kemuakan, kegelisahan berubah menjadi amarah rakyat yang justru dapat menimbulkan gejolak sosial yang tidak diharapkan. [acehonline.info]

*) Penulis adalah pengamat politik masalah Indonesia, khususnya Aceh dan Papua. Tinggal di Batam, Kepri.

Selengkapnya »