Wapres: Papua Lebih Aman Dari Jakarta

Papua Center - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut provinsi Papua jauh lebih aman daripada wilayah lainnya di Indonesia. Di Papua, tidak ada geng motor yang meresahkan masyarakat seperti di kota-kota lain.

“Kata Gubernur (Gubernur Papua), orang bicara Papua tidak aman. Tapi kadang-kadang lebih mengerikan apa yang dilakukan geng motor di kota Jakarta di jalan,” kata JK saat memberikan sambutan dalam acara KNPI di Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015).

JK menilai kekhawatiran masyarakat lain yang menyebut Papua tak aman itu pun salah. Sebab, menurutnya, provinsi Papua justru memiliki potensi kekayaan alam yang indah, aman, dan jauh dari kata menyeramkan.

“Saya setuju apa yang selalu dipikirkan orang di Papua adalah sesuatu yang menyeramkan, ternyata Papua sama amannya, indahnya, potensinya,” jelas JK.


Kemandirian Pemuda

Pekan lalu di Jakarta, ketika menerima Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI Taufan EN Rotorasiko, Wapres Jusuf Kalla berpesan agar KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di Indonesia harus mendorong kemandirian pemuda, terutama di bidang ekonomi, agar kiprah pemuda dalam segala bidang bisa lebih optimal dan independen.
“KNPI harus menjadi kawah candradimuka bagi pemuda untuk menjadi politisi, tapi juga menjadi pengusaha, akademisi dan professional,” pesan JK.
Wapres menyatakan sangat mendukung dan apresiasi keputusan DPP KNPI dibawah kepengurusan Taufan yang memilih Papua sebagai tempat dilaksanakannya kongres KNPI. Apalagi Wapres mendengar penjelasan bahwa kongres KNPI XIV di Bumi Cenderawasih itu juga untuk melengkapi Sumpah Pemuda tahun 1928 di Jakarta.  [*]

Selengkapnya »

Pemuda Harus Paham Sejarah Masa Lalu

Papua Center - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pemuda Indonesia yang saat ini mengikuti kongres nasional Pemuda KNPI ke-XIV di GOR Cenderawasih, harus paham akan sejarah masa lalu, yang penuh perjuangan kaum pemuda Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari tangan penjajahan Hindia Belanda.

Dengan memperhatikan sejarah pemuda Indonesia, kemudian bersatu dengan hati nurani untuk merumuskan gagasan-gagasan cemerlang yang selanjutnya disebarkan ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia untuk membangun pemuda Indonesia yang maju, mandiri dan berkualitas dalam segala aspek ilmu dan pembangunan.

“Rumuskan ide dan gagasan, apa yang menjadi ancaman bagi keutuhan pemuda dan bangsa Indonesia, yang selanjutnya diserukan ke seluruh pelosok negeri untuk sama-sama bangkit melawannya,” ungkapnya kepada wartawan usai menyampaikan materi wawasan kebangsaan pada Kongres Nasional Pemuda Indonesia ke-XIV di GOR Cenderawasih Jayapura, Rabu, (25/2).

Pasalnya, dewasa ini dengan kemajuan informasi dan teknologi (IT) di era globalisasi sekarang ini, sudah banyak pikiran-pikiran penyesatan yang merasuki kaum pemuda Indonesia. Contoh kecil saja, pada tayangan-tayangan di TV menampilkan adegan-adegan untuk mengajak orang bertengkar dan lain sebagainya.

Untuk itulah, kaum muda harus dapat menghilangkan paham-paham negatif yang masuk ke bangsa ini, dan bersatu padu dalam membangun rakyat, pemuda dan Indonesia untuk tetap berpegang pada Tri Sakti Sumpah Pemuda, Satu Bangsa, Satu Satu Bahasa, dan Satu Tanah Air, yaitu Indonesia.

Dalam pembinaan ideologi pemuda Indonesia, dirinya telah memerintahkan kepada semua panglima di seluruh Indonesia bahwa semua prajurit TNI harus mencintai rakyatnya dan mengedepankan kasih di dalam pembinaan teritorialnya, tidak boleh menggunakan kekerasan.

“TNI Harus mencintai rakyatnya, dan pemuda harus tampil sebagai penggerak pembangunan di dalam persatuan dan kesatuan, karena tantangan kedepannya semakin berat,” tandasnya.

Terkait dengan itu, direncanakan pada hari ini (Kamis, 26/2) Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) hadir dan sebagai narasumber pada Kongres Nasional Pemuda KNPI di GOR Cenderawasih, terhadap hal itu, KSAD TNI menyampaikan bahwa semua sudah direncanakan, dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih bertanggungjawab dalam mengamankan Wapres JK dan keluarganya.

“Saya yakin di Papua sini Wapres JK tidak ada musuhnya, dan malahan rakyat Papua mengharapkan kedatangan Wapres JK, jadi sebetulnya rakyat sendirilah yang memberikan kenyamanan kepada Wapres JK,” pungkasnya.

Sementara itu, agenda Kongres Nasional Pemuda Indonesia ke-XIV lalu, telah memasuki agenda sidang pertama. Dimana sekitar pukul 12.30 WIT diawali dengan registrasi peserta yang akan mengikuti sidang-sidang. Berikutnya masuk dalam agenda persidangan membahas tata tertib persidangan, pembahasan program dan lain sebagainya.

Selengkapnya »

Tokoh Adat Dukung Kongres KNPI di Papua

Papua Center - Tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kongres XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang akan digelar di Papua pada 24-28 Februari 2015.

Maurits Felle, Yo Ondofolo Yomage di Sentani, Jumat, mengatakan KNPI merupakan pusat dari seluruh komponen pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Papua sehingga panitia harus menyelenggarakan sosialisasi sehingga dapat diketahui oleh semua pihak.

“Kami dari jajaran adat memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemuda, karena pemuda adalah tulang punggung bangsa,” katanya.

Menurut Maurits, sudah sewajarnya jika pemuda diberikan apresiasi atas prestasinya selama ini, sehingga dengan adanya pelaksanaan kongres nasional ini dapat memberikan angin baru bagi pemuda di seluruh Indonesia.

“Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada semua elemen masyarakat yaitu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan agar dapat menyukseskan semua program yang telah ditetapkan,” ujar mantan pengurus KNPI Provinsi Papua ini.

Dia menuturkan dengan suksesnya pelaksanaan kongres nasional pemuda ini maka akan membuktikan bahwa kondisi Papua aman dan siapapun bisa datang ke sini.

“Sebagai tuan rumah kita harus menjamin keamanan sehingga pelaksanaan kongres tersebut lancar dan dapat mencapai kesepakatan yang telah ditetapkan,” katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap agar pelaksanaan kongres KNPI ke XIV ini dapat berjalan lancar dan sukses dari persiapan, pelaksanaan hingga hasil kongres nanti. [Antaranews]

Selengkapnya »

Otsus Plus Papua vs Otsus Plus Elite Papua

Pembahasan mengenai gagal masuknya RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 masih menjadi topik pembicaraan hangat di Papua. Salah pemahaman bahwa pemerintah pusat menolak RUU Otsus Plus masih beredar, terkait kesalahpahaman ini, Inisiator Ikatan Cendikiawan Muda Papua, Marthinus Werimon mengatakan bahwa, RUU Otsus Plus bukan ditolak oleh pemerintah pusat, tetapi pembahasannya hanya ditunda hingga 2016.
Terkait gagal masuknya RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015 ini, banyak elite-elite politik Papua yang begitu meradang dan kecewa. Gubernur Papua, Lukas Enembe bahkan mengancam tidak akan kembali ke Jakarta untuk membahas RUU Otsus Plus Papua lagi. Sedangkan, Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengancam bahwa karena RUU Otsus Plus tidak dikabulkan maka jajaran pemerintahan di Papua akan melaksanakan mogok. Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua, Ruben Magay mengatakan bahwa Papua akan minta referendum bila RUU Otsus Plus Papua ini tidak diterima oleh pemerintah pusat.
Reaksi yang berlebihan, bila dilihat dari fakta bahwa sebenarnya RUU Otsus Papua tidak ditolak, hanya diundur pembahasannya. Bahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly sudah memberikan penjelasan kenapa RUU Otsus Papua ini tidak dimasukan dalam Prolegnas 2015. Pertama pemerintah Jokowi ingin memprioritaskan kebijakan affirmative action untuk Papua terlebih dahulu tanpa disibukan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kebijakan affirmative action yang dimaksud misalnya adalah dengan memperbayak infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kedua, pengajuan RUU Otsus Plus ini yang terburu-buru dan masuk pada saat injury time. Yasona Laoly mengatakan bahwa ia harus berkonsultasi dengan kementerian lain terkait RUU Otsus Plus Papua ini.
Tetapi, dari berbagai reaksi para elite Papua yang nampak begitu berlebihan itu, terlihat kesalahan-kesalahan mereka terkait pemahaman tentang Otsus Papua, beberapanya adalah sebagai berikut :
Membandingkan Papua dengan Aceh
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan “kenapa Aceh harus diperlakukan khusus oleh Pemerintah Pusat dibanding Papua. Memang di sana ada apa? Ini tidak adil jadi kami tetap akan pakai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ada” (sumber). Pernyataan yang terkesan “ngambek” itu terkait dengan keinginan Lukas bahwa lolosnya RUU Otsus Plus nanti, wewenang pemerintah Papua akan sebesar wewenang pemerintah Aceh yang diatur dalam UU Pemerintah Aceh. Pernyataan “ngambek” tersebut patut disayangkan, apalagi keluar dari mulut seorang Lukas Enembe.
Kondisi Papua dan Aceh jauh berbeda. Ini bukan siapa yang lebih kaya Sumber daya Alamya (SDA) atau siapa yang lebih mampu Sumber Daya Manusianya (SDM). Kondisi politik keduanya berbeda. Aceh dan Papua memiliki gerakan separatis, di Aceh dulu ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan di Papua ada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para anggota GAM saat ini sudah meletakan senjatanya dan aktivis GAM di luar negeri sudah kembali ke Aceh untuk membangun Aceh dalam lingkup Indonesia. Sedangkan anggota OPM, sampai saat ini belum meletakan senjatanya dan kerap menyerang aparat keamanan, bahkan akhir-akhir ini juga menyerang penduduk sipil (sumber).
Dengan perbedaan ini, adalah satu kesalahan bila Lukas Enembe membandingkan Papua dengan Aceh. ada belasan kelompok faksi militer OPM/Kelompok Kriminila Bersenjata (KKB) meletakan senjatanya dan aktivis faksi politik OPM di luar negeri kembali ke Papua dan membangun Papua dalam lingkup Indonesia, Papua dan Aceh tidak bisa disamakan. Dan oleh karena itu, bentuk aturannya pun juga tidak boleh disamakan.
Ancaman “Merdeka” dan “Referendum”
Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengatakan “Ketika draf RUU Otsus Plus itu tidak diterima dan tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai undang-undang maka dibuka ruang referendum atau dialog Papua-Jakarta”(sumber). Sebenarnya, bukan kali ini saja elite Papua mengancam pemerintah pusat dengan kata-kata “Referendum” atau “merdeka”. Hal ini seakan membenarkan anggapan bahwa saat ini OPM (Organisasi Papua Merdeka) banyak disusupi kepentingan-kepentingan, sehingga OPM bukanlah kelompok ideologis.
Sebenarnya, fakta bahwa OPM bukan merupakan organisasi ideologis dapat dilihat dalam kasus Eden Wanimbo, seorang pemimpin kelompok OPM faksi militer yang paling aktif saat ini. Menurut Arek Wanimbo, Kepala suku besar Lanny Jaya, Enden Wanimbo adalah mantan kepala sebuah sekolah menengah di Tiom, Lanny Jaya. Enden dulu ikut memperjuangkan agar Lanny Jaya berpisah dari Kabupaten Jayawijaya. Harapannya, dia bisa jadi kepala dinas pendidikan. Usaha tersebut berhasil pada 2008 ketika Dewan Perwakilan Rakyat setuju pembentukan Lanny Jaya. Namun Enden kecewa karena dia tak dijadikan kepala dinas. Enden masuk hutan dan gabung dengan Puron Wenda. (sumber)
Semestinya kata-kata “merdeka” atau “referendum” tidak digunakan hanya untuk menekan atau mengancam pemerintah pusat untuk mengikuti apa yang dimaui oleh elite Papua. Nafas dari Otsus Papua adalah usaha untuk memajukan potensi Papua untuk rakyat Papua oleh rakyat Papua dengan melindungi hak ulayat dari orang Papua, sehingga Papua bisa menyusul ketertinggalan dibanding rakyat Indonesia lainnya. Sehingga, usaha meloloskan RUU Otsus Plus Papua dengan ancaman kata “merdeka” atau “referendum” tidak sejalan dengan nafas Otsus Papua itu sendiri.
Apa yang harus dilakukan?
Menurut saya, dalam pengajuan RUU Otsus Plus Papua, pemerintah Papua harus melihat 15 tahun yang lalu, ketika UU Otsus Papua pertama kali disahkan oleh presiden wanita pertama Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, seluruh rakyat Papua dari berbagai elemen masyarkatanya setuju dan satu kata dalam pengajuan Otsus Papua. Saat ini, yang mengajukan hanyalah elite-elite Papua saja, saya pikir wajar ketika pemerintah Jokowi tidak memasukan RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 dan menawarkan dialog terkait Otsus Plus ini kepada berbagai elemen masyarakat di Papua (sumber).
Pemerintah Jokowi saya rasa tidak ingin kalau RUU Otsus Plus yang diajukan hanya memuat keinginan elite Papua saja, bukan rakyat Papua secara keseluruhan. Apalagi bila ditambah komentar-komentar provokatif yang berlebihan dari para elite Papua ini ketika RUU Otsus Plus ini ditunda. Saya garis bawahi, ditunda, bukan ditolak. Tetapi, komentar provokatif elite Papua itu tidak dibarengi oleh pergerakan yang signifikan dari elemen masyarakat Papua terhadap tidak masuknya RUU Otsus Papua dalam Prolegnas 2015. Maka kesan bahwa RUU Otsus Plus ini hanya memuat kepentingan para elite Papua makin kuat
Untuk itu, saran saya kepada pemerintah Papua untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran Otsus Papua secara terbuka kepada rakyat Papua terlebih dahulu. Bukan hanya kepada ratusan orang saja seperti yang dilakukan oleh MRP. Evaluasi yang menyeluruh terhadap penyelenggaraan, regulasi dan lain sebagainya bersama elemen masyarakat Papua. Sehingga dari evaluasi tersebut diharapkan akan lahir RUU Otsus Plus Papua, bukan hanya RUU Otsus Plus Elite Papua. Akhirnya, dalam pengajuannya pun, elite Papua ini akan didukung oleh rakyat Indonesia di Papua, seperti halnya keberhasilan pengajuan UU Otsus Papua 15 tahun yang lalu.
(src : kompasiana)

Selengkapnya »

Buka Kantor di Afrika Selatan, Tokoh OPM Bawa Isu Apartheid

Salah satu kelompok faksi politik OPM (Organisasi Papua Merdeka), Free West Papua Campaign (FWPC) yang dipimpin salah satu aktifis OPM di luar negeri, Benny Wenda, membuka kantornya di Afrika Selatan. Sejak 19 Februari lalu, memang Benny Wenda melakukan safari politik di negara Afrika Selatan. Berbagai agenda ia lakukan mulai dari seminar hingga membuka kantor FWPC baru di Afrika Selatan. Dalam pidatonya di Centre for Civil Society, Memorial Tower, Durban tanggal 19 Februari lalu ia mengatakan bahwa ratusan orang Papua dibunuh setiap harinya oleh pemerintah Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa ia mendirikan kantor FWPC di Afrika Selatan karena terinspirasi oleh perjuangan tokoh-tokoh Afrika Selatan dalam perjuangannya dalam isu Apartheid yang ia klaim juga terjadi saat ini di Papua.

Walaupun sedikit terganggu dengan pendirian kantor baru FWPC di Afrika Selatan oleh Benny Wenda, tetapi hal yang benar-benar menyengat perhatian saya adalah ketika Benny mengatakan bahwa “ratusan Orang Papua dibunuh oleh Pemerintah Indonesia setiap harinya” dan “kasus Apartheid sedang terjadi di Papua saat ini”.  Sebagai orang Papua, saya selalu merasa deg-deg an bila Benny Wenda mengeluarkan statemennya tentang Papua yang terkadang tidak dilandasi oleh fakta atau kata kasarnya “bohong”, karena Benny Wenda selalu mengatakan bahwa ia mewakili Orang Papua, yang selalu ia sebut sebagai “My People”. Bila perkataan-perkataan Benny Wenda tersebut ditemukan fakta sebenarnya, maka bukan hanya Benny Wenda yang dicap sebagai pembohong, Orang Papua lainnya juga bisa terkena dampak dari kebohongan-kebohongan tersebut.


Genosida Terjadi di Papua?

Isu ini sebenarnya kerap digunakan aktivis OPM dalam usahanya mendapatkan simpati dunia internasional. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, salah satu sponsor utama pergerakan OPM di luar negeri pernah menuduh Indonesia melakukan Genosida di Papua dalam forum Sidang tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, maret 2014 lalu. Genosida dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras, apakah hal tersebut terjadi kepada orang Papua?

Forkorus Yaboisembut, tokoh OPM yang mengklaim menjabat sebagai Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) mengatakan “Secara definisi mungkin Orang Asli Papua (OAP) belum bisa dikatakan mengalami genodisida, tetapi sesunguhnya OAP sedang menuju kearah sana”. Forkorus bersikeras berpendapat bahwa mestinya saat ini penduduk asli Papua berjumlah 6 juta jiwa. Data faktual dari BPS menyebutkan bahwa Jumlah penduduk Papua tahun 1971 versi BPS adalah 923.440 jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2000 tercatat 2.220.934 jiwa. Sepuluh tahun kemudian, sensus 2010 berjumlah 2.833.381 (di Papua) dan di Papua Barat 760.422 jiwa. Dari 2.833.381 penduduk Provinsi Papua tersebut, terdapat 674.063 warga non papua (pendatang), sedangkan warga asli Papua sebanyak 2.159.318. Berarti terjadi pertambahan penduduk asli Papua dalam 40 tahun (thn 1971 s.d 2010) sekitar 1,2 juta jiwa (lebih dari dua kali lipat). Bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sensus penduduk tahun 1971 berjumlah 6.621.831 jiwa. Sensus penduduk thn 2010 berjumlah 12.982.204. Demikian juga di Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 1971 berjumlah 2.203.465 menjadi 4.500.212 pada tahun 2010. Maka pertumbuhan penduduk di Papua, Sumatera Utara dan NTB memiliki kecepatan yang rata-rata sama.

Data-data tersebut tidak akan penting bagi Benny Wenda dan para pendukungnya, karena isu genosida dianggap isu yang menarik dunia internasional maka digunakanlah isu tersebut, benar atau tidak benar, jujur ataupun bohong. Selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingannya maka akan dilakukan.


Apartheid Terjadi di Papua?

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Praktek politik rasialis apartheid diawali sejak tahun 1930-an ketika Partai Nasional memenangkan pemilihan umum. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Afrika Selatan cenderung melembagakan hal-hal yang berbau rasial di dalam hampir semua aspek kehidupan rakyatnya.

Kebijakan pertama apartheid secara resmi mengatur aspek pernilahan diantara kedua ras. Berdasarkan aturan Prohibition of Mixed Marriages Act, Act No 55 of 1949, pernikahan antara orang kulit hitam dan putih dilarang. Kemudian secara lebih mendalam, Immorality Amendment Act, Act No 21 of 1950; amended in 1957 (Act 23), hubungan dewasa antara kulit hitam dan putih ditetapkan. Dalam aspek kependudukan, Population Registration Act, Act No 30 of 1950 dikeluarkan untuk mendaftar setiap ras masyarakat. Lalu tidak lama setelah itu Group Areas Act, Act No 41 of 1950 dikeluarkan. Kebijakan ini menandakan bahwa akan ada pemisahan wilayah antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Satu tahun setelah kebijakan tersebut dibuat, untuk mengatur sektor sumber daya manusia kulit hitam, dikeluarkanlah Bantu Building Workers Act, Act No 27 of 1951. Berdasarkan kebijakan ini, orang-orang dari kulit hitam dapat dilatih menjadi pekerja bangunan dimana sebelumnya pekerjaan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang ras kulit putih. Namun perlu digarisbawahi bahwa pekerjaan tersebut bertempat di wilayah yang ditinggali ras kulit hitam. Jika mereka bekerja pada daerah kulit putih maka hal tersebut dianggap tindakan kriminal. Selanjutnya, dikeluarkan Prevention of Illegal Squatting Act, Act No 52 of 1951 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menghilangkan ras kulit hitam dari tanah-tanah milik publik atau privat untuk selanjutnya ditempatkan pada camp-camp tertentu. Dalam aspek politis, kebijakan apartheid yang dikeuarkan seperti Separate Representation of Voters Act, Act No 46 of 1951 dan amandemennya mengatur bahwa orang-orang ras kulit hitam tidak memiliki hak suara dalam bidang politis.

Kebijakan seperti ini tidak pernah hadir di Papua, tidak ada perbedaan hukum antara orang asli Papua dan suku pendatang lainnya di Papua. Saya menduga bahwa isu ini digunakan oleh Benny Wenda untuk menarik dukungan tokoh-tokoh Afrika Selatan terhadap kepentingan Benny Wenda dan FWPC yang baru saja mendirikan kantor barunya di Afrika Selatan.

Benny Wenda selama ini selalu mengaku sebagai pemimpin orang Papua dalam berbagai safari politiknya di berbagai negara dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia. Saya tidak akan mempedulikan hal tersebut, yang saya pedulikan adalah ketika Benny Wenda membawa berita-berita bohong mengenai Papua di luar negeri. Saya berfikir bahwa ketika usaha pemisahan Papua didasarkan pada kebohongan semata, maka usaha tersebut tidak akan mencapai keberhasilan. Benny Wenda boleh bicara di forum internasional dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, seperti saya juga boleh menentang usaha tersebut, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tetapi sangat disayangkan kalau apa yang dibicarakan Benny Wenda tersebut hanya berlandaskan kepada kebohongan semata yang akan merusak namanya, dan nama orang Papua, yang ia klaim dipimpin olehnya. (Komapsiana)

Sumber :

http://www.bps.go.id/

http://www.southafrica.to/history/Apartheid/apartheid.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid

Selengkapnya »

Kongres KNPI di Papua Lengkapi Sumpah Pemuda 1928

Papua Center - Papua akan menjadi tuan rumah Kongres Komite Pemuda Indonesia (KNPI) XIV pada 25-28 Februari 2015 di Jayapura.

Kongres KNPI di Papua ini akan punya makna penting dalam perjalanan sejarah  dan peran perjuangan pemuda Indonesia karena melengkapi momentum Sumpah Pemuda Indonesia yang digelar pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta.

“Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 1928 telah dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda dari berbagai daerah yakni Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond. Namun  tidak ada Jong Papua. Sehingga melalui kongres KNPI ke XIV di Jayapura, Papua adalah melengkapi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan tahun 1928,” ungkap Taufan. Menurutnya, Kongres KNPI di  Jayapura juga merupakan penegasan bahwa Papua adalah provinsi yang aman untuk pembangunan ekonomi dan tujuan wisata.

“Diharapkan Kongres KNPI ini mendorong percepatan propinsi Papua mencetak pemuda pemudi menuju kepemimpinan Nasional maupun Internasional,” tambah Taufan.

Ketua DPD KNPI Papua, Max ME Olua menjelaskan, Papua adalah bagian integrasi dari Indonesia. Dengan menyelenggaraan kongres KNPI di Jayapura ini, bermakna akan makin mengintegerasikan pemuda Papua ke dalam NKRI.

“Kami mau menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia bahwa Papua adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Papua juga bagian dari NKRI,” ujar Max.

Sepanjang sejarah KNPI, Papua juga menjadi provinsi pertama di wilayah Timur Indonesia yang menggelar Kongres organisasi pemuda tersebut.

Sebagai permulaan mensosialisasikan dan menyukseskan Kongres tersebut, puluhan volunteer yang tergabung dalam gerakan sukseskan Kongres KNPI ke XIV di  Papua, mengadakan sosialisasi dengan pawai keliling di acara free car a day di sepanjang Jalan Thamrin, Sudirman dan bunderan HoteI Indonesia, Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Hujan rintik yang turun dari malam  sebelumnya tidak menyurutkan para volunteer mensosialisasikan Sukseskan Kongres KNPI di Papua tersebut. [tribunnews]

Selengkapnya »

Anak UGM Belajar Mengabdi di Papua

Papua Center – Tugas mahasiswa enggak melulu kuliah. Mahasiswa juga harus belajar mengabdikan diri kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui program Kuliah Kerja Nyata – Pengabdian Pada Masyarakat (KKN-PPM). Semangat belajar mengabdi inilah yang ditunjukkan 30 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ketika mengikuti KKN PPM. Tidak tanggung-tanggung, mereka pergi ke Raja Ampat, Papua, guna menjalani program tersebut.

Selama sekira dua bulan, puluhan mahasiswa ini hidup langsung di masyarakat Bumi Cenderawasih. Para mahasiswa lintas program studi ini tinggal di Kampung Manyaifun dengan berbagai keterbatasan. Untuk mencapai ibukota Kabupaten Raja Ampat dari Waisal saja butuh waktu empat jam. “Selama itu kami berada pada situasi yang berbeda dengan kehidupan yang biasa dialami. Dari mendapatkan air bersih, pasokan listrik yang terbatas, hingga sinyal telekomunikasi yang tidak menentu,” kata Ketua tim KKN Fajar Surya Budiman, seperti dikutip dari laman resmi UGM, Rabu (18/2/2015).

Meski demikian, Fajar dan kawan-kawan tetap semangat. Mereka mengaplikasikan ilmu dari kampus melalui berbagai program kegiatan, baik itu pembangunan fisik maupun peningkatan potensi lokal. Fajar menyebut, di antara program tersebut adalah pembuatan rumah belajar, pembuatan sarana mandi cuci kakus (MCK), pelatihan koperasi dan UMKM serta pemasangan panel surya. “Panel surya cukup penting karena listrik di sana hanya menyala dari jam enam petang sampai jam 12 malam. Selepas itu listrik padam,” ungkapnya.

Meski lokasi KKN sudah disiapkan pemerintah daerah setempat, menjalankan program KKN bukan berarti bebas hambatan. Salah satu peserta KKN, Ellsye Maria Panggabean, menyebutkan, bahasa dan penerimaan dari masyarakat setempat menjadi kendala mereka. “Awalnya cuek. Tapi setelah kami koordinasi dan pendekatan melalui kepala kampung warga akhirnya bisa menerima,” tutur Ellsye.

Dia mengimbuhkan, berbagai program besutan tim KKN PPM UGM ini membutuhkan banyak dana. Di awal kedatangan , mereka memiliki dana Rp10 juta. Namun, dalam seminggu, dana tersebut habis. “Untungnya banyak pihak yang membantu, baik berupa uang ataupun barang, seperti buku,” imbuhnya.

Sepulangnya dari Papua, Fajar, Ellyse dan teman-temannya membawa oleh-oleh berupa sebuah komunitas untuk Papua yang bergerak dalam bidang pendidikan anak-anak. Aktivitas komunitas ini bisa dilihat di laman untukpapua.com

Direktur Direktorat Pengabdian Masyarakat LPPM UGM, Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D., mengapresiasi keberadaan komunitas tersebut. Menurutnya, peserta KKN UGM perlu mendokumentasikan kegiatan serta lingkungan tempat KKN. Selain itu, mereka juga perlu membuat program yang berkelanjutan.

“Dokumentasi ini berperan penting dalam eksplorasi sumber daya alam dan budaya di lokasi KKN. Selain itu, dapat juga sebagai bahan publikasi dan dasar dalam merancang program berkelanjutan di daerah tersebut,” ujar Irfan. [okenews.com]

Selengkapnya »

Polisi Buru Pelaku Penembakan di Lany Jaya

Polda Papua menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dalam melakukan aksi penembakan sering berpindah – pindah tempat di Kabupaten Lanny Jaya.

Karena itu, Kepolisian Daerah Papua masih memburu para pelaku penembakan yang dua anggota polisi, 28 Juli tahun lalu tersebut.

“Kelompok yang ada di Lanny Jaya. Mereka pindah-pindah lokasi, dari satu distrik satu ke distrik lainnya. Tapi masih di wilayah itu juga,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige, di Mapolda Papua, Sabtu (21/2/2015).

Menurutnya, berdasarkan pengakuan dua pelaku penembakan anggota polisi yang ditangkap, mereka mengaku bahwa pimpinan mereka sudah sering keluar masuk hutan ke kota. Hanya saja polisi tak tahu kapan waktunya mereka keluar dari markas mereka.

Patrige mengatakan, dalam rekonstruksi yang digelar beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa pelaku penembakan terhadap anggota Polri yang sedang berpatroli berjumlah 10 orang pelaku yang dipimpin langsung oleh Porum Wenda.

“Keterangan dari dua orang yang ditangkap, dan dilakukan rekonstruksi, sudah sangat jelas. Penembakan sudah direncanakan. Nama-nama rekan mereka yang ikut dalam aksi itu juga sudah mereka sebutkan. Diduga kuat, pelaku berjumlah 10 orang, semua menjadi TO (target operasi: red),” kata.

Ia juga mengatakan peragaan ulang penembakan yang digelar pada 10 Februari lalu, sedikit memberi gambaran bagaimana proses penembakan dan siapa yang terlibat dalam aksi penembakan itu.

“Selama ini beberapa pentolan mereka sudah diketahui wajahnya. Hanya saja para anggotanya belum. Polisi hanya tahu nama mereka, tapi belum punya gambaran wajahnya,” tuturnya. [SULUHPAPUA]

Selengkapnya »

Kongres KNPI Tolok Ukur Keamanan Di Papua

Papua Center - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan Eko Nugroho mengatakan pelaksanaan kongres di Bumi Cenderawasih merupakan tolok ukur untuk keamanan di Papua.

“Kita juga akan mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kongres KNPI dan membangun komunikasi karena kongres ini juga berdampak kepada Papua ke depannya,” katanya di Sentani, Jumat (20/2/2015).

Taufan menjelaskan peran serta pemuda sangat berpengaruh terhadap bangsa ke depan, karena pemuda sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa ke depan.

“Pemuda adalah tulang punggung bangsa di masa datang sehingga harus siap menghadapi kemajuan yang terus datang,” ujarnya.

Senada dengan Taufan, Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua di tempat yang sama mengatakan pihaknya akan mensukseskan Kongres Pemuda KNPI ke XIV.

“Kami akan menunjukan kepada semua pihak agar melihat bahwa KNPI Provinsi Papua mampu menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat memunculkan pernyataan bahwa di Papua itu aman,” katanya.


Max menuturkan masalah keamanan harus diperhatikan karena anggapan orang di luar Papua, kondisi di sini tidak aman dikarenakan adanya kegiatan separatis, sehingga kesan ini harus dihilangkan.


Dalam rangka sosialisasi Kongres Nasional Pemuda KNPI ke-XIV, digelar pertemuan di salah satu hotel ternama di Kabupaten Jayapura.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari senior dan keluarga besar KNPI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Jayapura bersama rombongan dari Ketua DPP KNPI Pusat. [Antara]

Selengkapnya »

Peluru OPM Kembali Tembus Warga Sipil Papua

Entah sedang menjadi trend atau tidak, dalam beberapa waktu terakhir, OPM faksi militer/Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu menyerang warga sipil Papua. Setelah beberapa bulan lalu kelompok KKB pimpinan Puron Wenda yang bermarkars di Pilia, Lanny Jaya menyerang para pekerja proyek pembangunan jalan di Lanny Jaya dan mencederai 2 orang, beberapa hari lalu giliran warga Papua di Yapen yang jadi sasaran.

Peristiwa tersebut diawali minggu lalu, Rabu (11/2/2015) ketika Sony Fairumbab (30) bersama Yosias Sineri sekitar pukul 23.00 WIT menuju Saubeba untuk berburu dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan Yosias Sineri mendengar suara tembakan. Ketakutan, ia mempercepat laju kendaraannya. Namun, tiba-tiba Sony Fairumbab terjatuh dari sepeda motor. Tidak sadar Sonny terjatuh, Yosias tetap melaju dengan sepeda motornya dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga. Tetapi karena kejadian sudah larut malam, keluarga pun tidak berani keluar rumah hingga akhirnya jasad Sony Fairumbab ditemukan keesokan harinya di sekitar kilometer 6 -7 arah Saubeba, Kampung Kontinai, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Patrige menyebutkan pelaku penembak Sonny Fairumbab merupakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Maikel Merani. Korban tewas karena kehabisan darah setelah tertembak pada lutut kanannya.


Siapakah KKB Pimpinan Maikel Merani

Di daerah kepulauan Yapen sendiri, tidak hanya kelompok Maikel Merani yang aktif, ada beberapa kelompok lain yang aktif. Tercatat ada 3 kelompok faksi militer OPM yang aktif, ada Kelompok Maikel Merani yang sering beraksi di sekitar pantai utara, Kelompok Fernando Warobay di Yapen Barat dan Kelompok Erik Manitori di daerah Wadapi.

Kelompok KKB pimpinan Maikel Merani sendiri merupakan kelompok yang dulunya dipimpin oleh Rudy Orerai, yang mengaku sebagai “Pangdam” OPM II Wilayah Saireri, Kepulauan Yapen. Rudi Orerai tewas dalam baku tembak dengan rombongan aparat keamanan di Kampung Kainui, Distri Ankaisera, Kepulauan Yapen Juni tahun lalu. Baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok Rudy Orarei ini diawali ketika terjadi pembunuhan atas nama Erens Aninam oleh Elias Aninam yang diduga karena miras. Terkait pembunuhan tersebut, Polres Kepulauan Yapen berencana untuk melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melakukan penyelidikan. Tetapi Anggota Polres Yapen mendapatkan telephone dari Rudy Orarei, ia melarang anggota Polres untuk datang ke Kampung Kainui. Walaupun sudah dilarang, anggota Polres tetap berangkat ke Kampung Kainui untuk keperluan olah TKP.

Setelah melakukan olah TKP, dalam perjalanan kembali dari Kampung Kainui, rombongan Polres Yapen dihadang oleh Rudy Orerai dan kelompoknya sehingga terjadilah baku tembak yang menewaskan Rudy Orarei. Setelah tewasnya Rudy Orerai ini aparat keamanan melakukan penggeledahan di rumah Rudy dan mengamankan Senpi V5 Sabhara dengan 5 magazine, 275 butir peluru, 2 senjata rakitan, handpone 3 buah, kampak, GPS, motor jupiter dan sejumlah barang bukti lainya. Setelah tewasnya Rudy, kelompok ini mengalami perpecahan, pimpinan kelompok ini pun kemudian diambil alih oleh Maikel Merani. Dikarenakan pengejaran oleh aparat keamanan, kelompok ini mendirikan markasnya di daerah Gunung Kiriyow, Yapen.

Maikel Merani sendiri sudah dimasukan dalam DPO Polres Kepulauan Yapen sejak 6 September 2014 bersama 8 orang lainnya yaitu Yehuda Kabaah, Yanto Wandare, Epi Yawandaer, Hengky Wayoi, Nani Bonay, Fernando Warobay, Noki Orarei dan Yulise Merani alias Cengkeh. Maikel Merani dan Noki Orarei merupakan bekas anggota kelompok Rudy Orarei yang kemudian membentuk kelompok sendiri setelah tewasnya Rudy Orarei, aparat keamanan memfokuskan pengejaran terhadap 2 orang ini. Tanggal 6 Oktober 2014 lalu, pihak aparat keamanan pun memberikan ultimatum kepada kedua DPO ini agar menyerahkan diri, tetapi tidak diindahkan. Sampai akhirnya aparat kemanan melakukan penyerangan di markas kelompok Maikel Merani pada 11 Oktober 2014.

Sabtu 11 Oktober 2014, tim gabungan dari Polres Yapen dan bantuan dari pasukan TNI melakukan penyergapan di markas salah satu kelompok dari faksi militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pimpinan pimpinan Maikel Merani di wilayah pantai utara Papua, tepatnya di Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sempat terjadi baku tembak selama 20 menit dalam penggrebekan tersebut, kemudian anggota kelompok Maikel Merani melarikan diri ke hutan. Dalam penggrebekan tersebut, aparat keamanan berhasil menyita 20 amunisi mouser, lima pucuk senjata api rakitan, satu motor Yamaha V-Ixion, dan baju seragam loreng.


Terjepit dan Dalam Pelarian

Keadaan kelompok Maikel Merani saat ini terjepit karena pengejaran besar-besaran oleh aparat keamanan dan disitanya berbagai persenjataan mereka. Dalam persembunyian, kemungkinan sumber ekonomi kelompok ini adalah dengan cara merongrong masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Penembakan terhadap Sonny kemungkinan besar adalah “bahasa” yang digunakan kelompok ini agar pemerintah dan masyarakat setempat membantu logistic kelompok ini ketika dalam pelarian.

Cara merongrong pemerintah daerah setempat dan masyarakatnya untuk kebutuhan ekonomi kelompok-kelompok KKB memang lazim terjadi. Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom mengatakan bahwa ia pernah memberikan kepada kelompok Puron Wenda sekitar 20-30 juta untuk uang “keamanan”. Terkait kelompok Maikel Merani, kelompok ini juga melakukan aksi pemerasan. Tidak seperti kelompok Puron Wenda yang koban pemerasannya adalah pemerintah daerah, kelompok Maikel Merani melakukan pemerasan terhadap penduduk setempat.

Ada pergeseran ideologi di tubuh kelompok-kelompok OPM faksi militer saat ini. Pada masa awal berdirinya, kelompok ini bisa dikatakan sebagai Freedom Fighter, dengan cita-cita memisahkan Papua dari Indonesia dengan menggunakan konfrontasi bersenjata. Saat ini, bagi kelompok-kelompok OPM faksi militer, slogan “Papua Merdeka” hanya digunakan sebagai mata pencaharian, masyarakat dan pemerintah daerah dijadikan layaknya ATM untuk mencairkan dana kebutuhan anggota kelompok, sedangkan senjata hanyalah alat bargaining untuk memuluskan dana tersebut. Tujuannya adalah dana dan kebutuhan ekonomi, tidak peduli moncong senjata diarahkan kepada siapa, entah itu aparat keamanan atau masyarakat asli Papua.

Selengkapnya »

Puji Tuhan, Akhirnya Smelter Dibangun di Papua.

Menteri ESDM Sudirman Said dan jajarannya, Menteri PU dan Perumahan Rakyat dan jajarannya, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, Anggota DPR-RI Komisi VII Tony Wardoyo dan Wellem Wandik mengadakan pertemuan tertutup di Rimba Papua Hotel Timika Papua, Minggu (15/2/2015).

Dalam jumpa persnya, menteri ESDM Sudirman Said manyampaikan bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan yang diantaranya PT. Freeport Indonesia dan pemerintah pusat termasuk pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di wilayah telah menyepakati rencana pembangunan Smelter di Papua.

Pembangunan smelter di Papua adalah bagian dari pembangunan smelter nasional. “Jadi yang dibangun adalah National Capasility kemudian akan dibentuk tim penelaahan secara nasional,” ungkap beliau. “Kemudian smelter merupakan bagian dari pembangunan pembangunan kawasan industri yang sedang disiapkan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini bukan saja soal smelter tapi soal pembangunan kawasan industri-industri,” lanjutnya.

Selanjutnya ia menambahkan, saat ini sedang dipersiapkan pabrik pemotongan semen sebagai salah satu starting poin yang nantinya akan berkembang menjadi pabrik semen, yang mana hal ini diperlukan di Papua. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyatakan akan mendukung sepenuhnya upaya dari Pemprov Papua untuk penyiapan kawasan dan akan mencocokkannya dengan strategis nasional.

Selain itu, PT Freeport Indonesia juga akan mendukung sepenuhnya proses dan upaya untuk menerobos daerah tersulit dengan membuka infrastruktur dasar. Untuk itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan segera menyiapkan tim kerja yang akan bertugas sebagai pengelola kawasan, yang mana tim ini akan menjadi penyaring bagi siapa saja yang menjadi mitra dan investor yang akan berhubungan dengan tim pengelola kawasan.

“Harus ada tim profesional yang bekerja secara penuh untuk menjaring atau menyeleksi mitra-mitra yang bonafit, karena Papua harus jadi tanah yang dikelola dengan baik. Artinya, hanya player bonafit yang kita berikan ke depan supaya pembangunan lancar,” tegasnya.

Bukan hanya itu, pihaknya dari Kementerian ESDM juga akan segera membentuk tim yang disebut tim penelaahaan kapasitas nasional pengelolaan Smelter. Diakuinya bahwa tim ini akan memetakan kembali bagaimana melanjutkan pembangunan ke depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk pembangunan Smelter pastinya akan didukung sepenuhnya dalam rangka bukan saja untuk membangun Smelter tapi ada kawasan industri yang harus dibangun.

Smelter salah satu aspek dari kawasan industri yang akan dibangun di Timika. Pihaknya mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan kawasan industri.

“Kita bersama-sama Freeport tentunya bisa mengembangkan kawasan industri termasuk pemanfaatan tailing dalam rangka pengembangan infrastruktur kawasan industri,”ucapnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe atas nama pemerintah dan masyarakat Papua menyampaikan terimakasih atas kebijakan nasional yang saat ini mengarah pembangunan di Papua. Gubernur mengatakan, telah disepakati bersama untuk pembangunan integrasi industri di kawasan Kabupaten Mimika. Lebih jauh diungkapkan Gubernur bahwa secara perencanaan pihaknya sudah siap hanya tinggal bagaimana menyiapkan tim untuk menyeleksi orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membangun perencanaan tersebut.

“Lahan kami sudah siapkan dan saya sudah mengumpulkan beberapa bupati di kawasan dan ternyata sudah sepakat untuk membantu dana kalau investor secara bersama-sama,”katanya.

Gubernur menjelaskan, hal ini adalah upaya pemerintah daerah untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah masih sungguh-sungguh membangun Papua karena memang Papua mengalami ketertinggalan yang cukup luar biasa.

Gubernur menambahkan, kunjungan dua menteri ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin mengungkapkan, keputusan ini adalah kebijakan nasional dan langkah pemikiran solitif dimana permasalahan yang selama ini dibicarakan menjadi arena politik tentunya akan menjadi suatu bahasan secara ekonomi untuk mendorong pengembangan.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib beberapa waktu lalu mengatakan, seluruh kantor Pemerintahan di Papua, DPR Papua dan MRP akan tutup apabila Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia tidak menyetujui pembangunan Smelter  di Papua.

“Kalau pemerintah pusat dan Freeport tidak mengabulkan pembangunan Smelter di Papua maka lebih baik kantor Pemerintah Provinsi Papua, Bupati dan Walikota ditutup. Mengapa demikian? Karena apa yang kita minta itu adalah aspirasi masyarakat papua,untuk kesejatrahan orang papua juga,” ujarnya.

Ini bukan sekedar Pemerintahan di Priovinsi Papua akan di tutup, apabila Pemerintah Pusat  dan PT Freeport Indonesia tidak menyetujui aspirasi masyarakat Papua perihal pembangunan Smelter harus dilaksanakan di Timika Provinsi ancaman atau gertakan semata agar aspirasi kita dikabulkan,akan tetapi apa yang diperjuangkan kita untuk kesejatrahan masyarakat papua semuanya di tolak oleh Pemerintah Pusat.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan apabila Smelter tidak dibangun di Papua maka Freeport Indonesia silahkan angkat kaki dan Pemerintah Papua akan mendatangkan investor baru dari Negara Cina yang siap menanamkan sahamnya dan mengolah tambang di Timika Papua.

Selengkapnya »

Undang Rakyat Papua, Jelaskan Otsus Plus !!! - Ruben Magay

Papua Center - Penundaan pembahasan Draft UU Otsus Plus yang diajukan Gubernur Papua kepada pemerintah pusat, kini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat Papua. Atas dasar apa alasan apa pemerintah pusat menolak Otsus Plus tersebut ?

 “Saya pikir Draft Otsus Plus sudah masuk di DPR RI itu, bukan ditolak tetapi ditunda pembahasannya. Jadi, Pemprov diminta mengundang rakyat menjelaskan UU Otsus tersebut,” kata anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai saat ditemui di sela-sela kegiatan Sosialisasi Perdasus no. 6 tahun 2014 tentang Rekrutmen 14 Kursi di DPR Papua dari hasil UU Otsus Papua pada hari Kamis (12/2) di Hotel Sahid, Jayapura.

Menurut beliau, selama  penundaan pembahasan di pusat, pemerintah provinsi Papua harus melakukan komunikasi dengan masyarakat, khususnya dengan kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Hal tersebut  semata-mata agarmasyarakat Papuapun tahu, apa alasan  pusat menunda pembahasan UU Otsu Plus tersebut.
Selanjutnya dijelaskan Ruben, lahirnya UU Otsus Plus, merupakan usulan dari Ketua MRP yang saat itu (Alm) Agus Alua dan Matius Murib kepada pemerintah daerah. Nah, ketika terjadi kondisi seperti sekarang ini, maka pemerintah daerah harus melakukan konsolidasi dengan rakyat Papua agar tidak bingung.

Lanjutnya, dari awal pembuatan Draft UU Otsus Plus, pihaknya sudah meminta agar tokoh-tokoh rakyat yang selama ini menyuarakan Merdeka untuk dilibatkan, karena suara-suara mereka juga dibutuhkan sebagai bargening dengan pemerintah pusat. “Saya sudah sampaikan , ketika kita mau merevisi UU Otsus harus melibatkan rakyat terutama tokoh-tokoh yang dikatakan OPM, mereka punya pikiran juga harus masuk  karena tingkatan bargening ada disitu, kalau hanya bargening ekonomi, Otsus plus tidak akan ada nilainya. Tetapi ketika tokoh-tokoh bicara meredeka maka bargening cukup tinggi,” ucapnya.

Untuk itu harap Ruben Magai, selama masa Draft UU Otsus Plus belum dibahas di pusat, perlu adanya kegiatan evaluasi.  “Kesalahan kita dimana dan kekurangan kita dimana. Bargening politik ada di mana, bukan bargening ekonomi. Misalnya pasal-pasal yang lalu kalau tidak dilaksanakan maka kami minta referendum ini bargening politiknya tinggi, kalau hanya bargening ekonomi Jakarta anggap itu biasa dan terbukti sekarang tidak ditanggapi,” tegas Ruben.

Selengkapnya »

Surga Laut Raja Ampat

Papua Center - Raungan mesin kapal kayu berhenti dan perahu mulai merapat. Tidak ada yang terdengar kecuali ombak kecil yang mendera sisi kapal dan perlahan-lahan melepaskannya. Burung-burung beterbangan dari ujung pohon kecil di salah satu pulau tak berpenghuni. Ya, Anda tiba di Raja Ampat! Surga terakhir kekayaan bawah laut paling lengkap di Bumi. Bersiaplah untuk sebuah petualangan yang tidak akan terlupakan. 

Raja Ampat atau 'Empat Raja' adalah nama yang diberikan untuk pulau-pulau indah tersebut. Sebuah nama yang berasal dari mitos lokal. Empat pulau utama yang dimaksud itu adalah Waigeo, Salawati, Batanta, Misool yang merupakan penghasil lukisan batu kuno.

Pecinta wisata bawah laut dari seluruh dunia datang ke Raja Ampat untuk menikmati pemandangan bawah laut terbaik yang mengagumkan. Mulailah tur Anda dari sini dengan menyelam di bawah lautnya yang paling indah. Jelajahilah dinding bawah laut yang vertikal dan rasakan ketegangan melihat kelayaan bahwah laut yang megah. Meski Anda berdebar-debar saat terombang-ambing arus laut namun itu pastinya akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan di Raja Ampat.

Wilayah pulau-pulau di Raja Ampat sangatlah luas, mencakup 4,6 juta hektar tanah dan laut. Di sinilah rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, serta 700 jenis moluska. Kekayaan biota ini telah menjadikan Raja Ampat sebagai perpustakaan hidup dari koleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia. Bahkan, menurut laporan The Nature Conservancy dan Conservation International, ada sekitar 75% spesies laut dunia tinggal di pulau yang menakjubkan ini.

Saya seperti anak 5 tahun yang baru pertama kali melihat terumbu karang, terkagum-kagum denganpesona terumbu karang terkaya ini. Dengan segala sumber daya yang ada, kita harus melestarikan keindahan Raja Ampat dan mungkin menjadi tempatterakhir.

(Michael Aw dalam www.iriandiving.com)

Anda tiba di Raja Ampat maka kegembiraan sudah dapat dirasakan. Sontak terdengar seketika orang yang baru datang di sini memuji nama Tuhan-nya karena mata dan hatinya dipikat pemandangan alam yang luar biasa. Bila tidak Anda temukan respon itu maka diam terkesima adalah bukti seseorang telah ditawan setitik surga yang jatuh di lautan yang jernih sebening kristal dan ombak lembut menyapu pasirnya yang putih.

 “Di sini bagus!” sahut ramah seorang pemandu wisata lokal dari sebuah agen perjalanan wisata di Raja Ampat. Kata-kata awal itu menandakan bahwa pengunjung telah sampai di salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Jika tidak sedang memandu wisatawan, pemandu lokal ini adalah seorang nelayan biasa. Nelayan tersebut terbiasa dengan orang luar yang datang berkunjung, mereka sangat ramah terutama jika diberi buah pinang atau permen (patut Anda coba). Cara ini telah terkenal dimana dengan memberikan permen dianggap bentuk sopan santun dan mampu mencuatkan senyum sang nelayan.

Nelayan di Raja Ampat biasanya memakan camilan saat bercakap-cakap (para-para pinang). Mereka akan saling bertukar cerita lucu sambil mengunyah buah pinang. Dalam banyak hal termasuk kemiripan alam, budaya, dan sejarah, bahwa masyarakat nelayan di Raja Ampat memiliki kesamaan dengan orang Maluku.       
                      

Saya suka masyarakatnya, saya suka penyelamannya, luar biasa! Baru kali ini saya menyelam untuk kedua kalinya di tempat yang sama, dan saya berpikir untuk kembali ketiga kalinya dan seterusnya!.

(Peter van Dalen dalam www.iriandiving.com)

Pemandangan Raja Ampat seperti dalam mimpi tetapi ini bukanlah ilusi. Saat Anda mencemplungkan diri menyelam ke bawah laut maka perhatikan dengan detail hewan laut yang menyapa. Bisa jadi kuda laut kerdil mendekati jemari Anda seakan ingin menyambut berjabat tangan.

Mantaray dan wobbegong akan berenang bersama Anda. Ikan tuna, giant trevaliies, snapper, dan bahkan barracuda turut menyambut Anda di bawah laut. Itu belum cukup, bagaimana apabila ada teman baru yang ramah yaitu ikan dugong ingin berenang bersama Anda. Jangan lewatkan juga mengamati sibuknya ikan-ikan kecil menjaga wilayahnya hilir-mudik. Bila Anda beruntung mungkin dapat berenang bersama penyu laut.

Keindahan yang alami, seolah benar-benar tidak tersentuh telah menjadi daya tarik utama di sini. Tidak perlu ungkapan keindahan langit yang biru atau pulau yang menghijau subur, karena apa yang ada di atas daratan dan di bawah lautnya akan mengatakan kepada Anda “Selamat datang di Raja Ampat; inilah surgakeanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini.   

 Tidak diragukan lagi, Raja Ampat adalah laut yang paling kaya akan ikan yang pernah saya kunjungi.

(Dr G.R. Allen dalam www.iriandiving.com)

source : indonesia.travel

Selengkapnya »

Langit Pu Warna Hijau atau Biru Kah ???

Ada pace prajurit satu ini dia pu tugas khusus untuk kasi jinak-jinak BOM dengan dipandu via radio oleh dia pu Komandan.

Komandan   : Kijang satu ke kijang dua. Bagaimana kondisi disana..? Ganti.

Prajurit          : Sa ada di depan BOM yang mau meledak ini Komendan..! Petunjuk..? Ganti.

Komandan   : Tolong ko kasi bersih area dulu..!

Prajurit          : Ohh maksudnya ngepel dan nyapu begitukah Komendan..? Mohon Instruksi..! Ganti..

Komandan   : Buuukaaannn..! Otak nangka ini..! Ko ambil radius beberapa meter dari pusat BOM, baru ko kasi bersih area itu dari obyek yang membahayakan.

Prajurit          : Siap Komendan..!! Laksanakan.
Selang berapa lama begini, Prajurit ada kasi laporan kepada Komandan.

Prajurit          : Lapor Komendan, area sa su kasih bersih ini.. Ganti..

Komandan   : Lo sudah, baru sekarang ko fokus ke BOM..!! Berapa menit waktu tersisa prajurit..?

Prajurit          : Sekarang menunjukkan waktu hitung mundur 10:00:00 Komendan..!!

Komandan   : Berarti ko punya waktu 10 menit, Cepat ko buka BOM pu tutup deng obeng..!!

Prajurit          : Kalo sa buka nanti garansinya batal Komendan..!

Komandan   : Memang ko otak Nangka..!! Ko kira barang elektronik pake garansi..?? Cepat kasi bongkar.!!

Prajurit          : Siap Komendan.
Beberapa Menit

Prajurit          : BOM su tabuka ini Komendan, tapi kabel pu banyak apa lagiii..?? Petunjuk Komendan??

Komandan   : Sekarang ko potong dia pu kabel terdekat.

Prajurit          : Siap Laksanakan Komendan
Lalu pembicaraan terpotong, markas pu kondisi resah apaaa..?? Begini, Komandan marah-marah sambil maki-maki prajurit dia da Komandan bicara dengan dia pu ajudan.

Komandan   : Itu prajurit dari mana ka..? Sa suruh potong kabel BOM itu, malah dia potong kabel headset yang nempel di dia pu badan..!!
Lalu operator kasi aktif komunikasi cadangan, begitu menyala terdengar suara ayu ting-ting pu lagu. Komandan deng pu anak buah di markas dengar dengan marah-marah ini. Akhirnya setelah 10 detik, Prajurit mengangkat panggilan Komandan deng santai apa..

Prajurit          : Panggilan di copy, siap terima petunjuk..

Komandan   : HEH !! itu tadi ko bikin apa?? Sa panggil-panggil ada suaru musik seperti itu HAHH??

Prajurit          : Itu namanya RBT Komendan, sekarang kan su nge-Tren..

Komandan   : Ko sekarang ada di jalur militer prajurit..!! Ko jang main-main kalo lagi berhadapan deng BOM, Mengerti??

Prajurit          : Siap..!!
Dimarkas, Komandan liat buku buat cari data tentang BOM jenis apa yang sedang di hadapi.

Komandan   : Prajurit, coba cari dari mana asalnya yg tadi?? Sa tunggu datanya!!

Prajurit          : Dia pu asal dari Depok Komendan, dia pu nama Ayu Ting-Ting.

Komandan   : Arrgghh.. Sa minta data BOMnya, bukan RBT yang tadi..!!

Prajurit          : Siap Komendan..!!
Setelah itu.

Prajurit          : BOM su dilokalisir, ada 4 kabel, Petunjuk..!!
Komandan    : Sekarang ko potong kabel hijau.

Prajurit          : Siap Komendan.

Komandan   : Bagaimana prajurit..? Su mati ka..?

Prajurit          : Siap, Belum Komendan..

Komandan   : Tadi ko potong kabel warna apa..?

Prajurit          : Siap, hijau Komendan.

Komandan   : Apa ko tra salah potong ka..?

Prajurit          : Sumpah sa kasi potong kabel warna hijau tadi komendan, mungkin komendan yang salah!!

Komandan   : Monyong!! Ko sudah salah, ngeyel lagi!! Sekarang dia pu kabel sisa warna apa saja??

Prajurit          : Siap.. Merah, Hitam dan Hijau Komendan..

Komandan   : HAH..!! Kenapa masih ada warna hijau..?

Prajurit          : Ijin, yang hijau ada 2 komendan..!! 1 hijau daun dan 1 hijau langit komendan..!!

Komandan   : Memang ko benar-benar otak nangka..!! Langit pu warna biru, bukan hijau

Prajurit          : Tapi, orang di sa pu kampung bilang warna hijau langit Komendan.

Komandan   : Berarti ko potong kabel pu warna hijau langit..??

Prajurit          : Siap Komendan, Petunjuk??

Komandan   : Terserah ko sudah, Sa ikhlas ko pergi prajurit.

Prajurit          : %$^%@$)&
Komandan marah-marah di markas dan bicara dengan ajudannya.

Komandan   : Ko bilang ke Personalia, kalo mau rekrut prajurit, tanya dulu apa warna langit di dia pu kampung.
Beberapa menit kemudian..

Prajurit          : Kondisi darurat..! BOM akan meledak, mohon petunjuk Komendan.
Tapi Komandan tidak ada komen apa-apa karena komandan su ikhlas..
Tiit..Tiit..Tiit.. Duuuaaaarrrrr!!


Komandan dan anak buah di markas  : Innalillahi waina ilaihi rooji’un..

Selengkapnya »

Kisruhnya Situasi Politik di Papua

Dalam suatu kajian filsafat, penulis pernah mendapatkan suatu ilmu bahwa manusia pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yakni raga sebagai unsur fisik dan ruh sebagai unsur bathin. Raga sebagai unsur fisik, merupakan bagian dari diri manusia yang bersifat materi dan inderawi, sedangkan unsur ruh merupakan bagian dari diri manusia yang bersifat nonmateri dan non inderawi.

Dalam hal ini, ruh dapat dikatakan lebih atau bahkan sebagai inti dari diri manusia bila dibandingkan dengan raganya yang berfungsi hanya sebagai cover/fisik. Pada dasarnya, raga  manusia hanyalah seonggok materi yang tidak berbeda dengan benda lainnya yang juga bersifat materi. Batu, tanah, besi dan benda-benda lainnya tidak berbeda dengan raga manusia dari segi kemateriannya. Namun, karena manusia memiliki unsur ruh dalam dirinya seperti yang sudah disinggung di awal, maka manusia menjadi jauh berbeda dari benda-benda lainnya.

Kaitannya dengan hal tersebut, ruh manusia juga dibagi lagi ke dalam empat daya. Pertama, ruh daya tambang, kemudian ruh daya nabati, hewani dan yang terakhir ruh daya akal. Secara ringkas, penulis akan bahas sedikit mengenai ruh daya hewani dan ruh daya akal yang ada pada manusia, yang mana hal ini diperlukan sebagai pengantar untuk tujuan tulisan kali ini.

Ruh daya hewani, merupakan daya ruh manusia yang berkaitan dengan diri manusia, di mana dengannya manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan merasakan sesuatu, baik yang disukainya ataupun dibencinya. Sedangkan ruh daya akal, adalah daya ruh yang dengannya manusia mampu mengetahui hal-hal yang bersifat universal, membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan buruk.

Kedua daya ruh tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia, namun perlu keseimbangan dalam proses aksi/kerjanya. Ruh daya hewani yang dengannya manusia memiliki perasaan suka, cinta, benci, dsb, membuat manusia memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, dengan manusia mempunyai rasa suka terhadap makanan, maka ia akan memiliki motivasi untuk berusaha mencarinya. Dengan adanya rasa suka manusia atas kekayaan, maka ia akan berusaha untuk mendapatkannya. Hanya saja, dengan adanya daya perasaan yang diperlukan sebagai motivasi manusia untuk mendapatkan sesuatu tsb, maka ia akan sangat berbahaya apabila tidak diiringi dengan pengntrolan. Misanya, dengan adanya perasaan manusia yang cinta akan kekayaan, bila tida ada pengontrolan terhadapnya, maka manusia akan berusaha mendapatkannya dengan cara apapun, baik itu dengan cara yang baik, ataupun dengan cara yang tidak baik, baik dengan berusaha secara jujur, ataupun dengan mengorbankan dan menyikut hak-hak orang lain. Dengan demikian, di sinilah ruh daya akal memegang peran utamanya. Dengan ruh daya akal, maka ia akan mengetahui bahwa ia harus berusaha dengan cara yang baik, secara jujur dan tanpa mengorbankan hak orang lain.

Kisruhnya Politik di Papua.

Menilik perjalanan perpolitikan di Papua hingga saat ini, penulis merasakannya sungguh alot dan sulit. Hampir 60 tahun Indonesia merdeka, sekalipun Papua sudah memiliki banyak kemajuan, namun sepertinya masih sangat dirasa kurang. Seharusnya, Papua sudah mampu berkembang jauh lebih maju dari kondisi sekarang. Setidaknya, dalam perkembangannya sudah seharusnya Papua tidak kalah maju dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan pulau-pulau lainnya, karena Papua juga sama-sama merupakan bagian dari Indonesia sejak dahulu kala. Namun, mengapa hingga saat ini Papua masih belum mampu semaju itu ??? Apa dan siapa yang salah selama ini ???

Mungkin saja, hal ini salah satunya disebabkan oleh kisruhnya perpolitikan di Papua hingga saat ini. Bukankah Papua sudah diberikan hak yang sama sebagaimana dengan bagian-bagian Indonesia lainnya ??? Lebih dari itu, bukankah Papua bahkan sudah jauh dilebihkan perhatiannya dibanding dengan bagian Indonesia lainnya ? Bukankah Papua sudah diprioritaskan dengan adanya Otsus Plus selama ini ? Dengan adanya UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) sejauh ini ? Namun, mengapa Papua belum mampu jauh lebih maju lagi ???

Pada dasarnya, bila ditanya siapa yang salah, tentu saja semua unsur bisa dikatakan bersalah, mulai dari pimpinan tertinggi di pusat, hingga orang terendah kesejahteraannya yang ada di tanah Papua. Namun dalam hal ini, para pimpinan dan elit politiklah yang mempunyai peranan penting atas lambannya perkembangan Papua selama ini. Hal ini, setidaknya karena melalui merekalah kebijakan-kebijakan dan pengawasan hingga pelaksanaannya dilakukan.

Bila dilihat secara kasat mata selama ini, bisa jadi dan bisa dikata bahwa kesalahan terbesar lambannya perkembangan Papua tersebut, tertumpu kepada Pemerintahan Daerah Papua dan jajarannya. Berbagai program dan kebijakan telah disetujui dan diberikan oleh pusat, yang mana dalam hal ini contoh yang sangat jelas adalah dengan adanya Otsus dan UP4B sejauh ini. Kebijakan tersebut sudah diberikan, namun sepertinya dalam proses pelaksanaannya yang menjadi sumber permasalahannya. Pemerintahan Daerah Papua belum mampu melaksanakan sepenuhnya kebijakan tersebut. Dukungan dan dana sudah digelontorkan dari Pusat, namun karena kinerjanya yang kurang sehingga sangat sedikit hasil yang didapatkan.

Meninjau kembali apa yang penulis sampaikan di awal sebagai pengantar tujuan penulisan kali ini, bisa saja hal ini terjadi karena potensi kesalahan yang bisa saja terjadi pada para pimpinan di Papua dan para elit politiknya. Sudah dibahas bahwa, manusia dengan memiliki ruh daya perasaan (daya hewani), maka bisa saja tanpa dengan adanya perasaan yang menimbulkan motivasi, ingin memiliki kekayaan dan jabatan, tanpa peduli dengan kemelaratan rakyatnya. Bisa saja mereka memainkan perannya dalam perpolitikannya. Mereka memutar-mutar isu di Papua demi kepentingan mereka, demi menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan mereka. Dukungan dan dana sudah tergelontorkan dari pusat selama ini, namun kemanakah semua itu terwujud ?

Bukan penulis ingin berburuk sangka terhadap para pimpinan, namun hal itu hanyalah sebagai analisa yang bisa saja terjadi. Misalnya, akhir-akhir ini ramai diberitakan mengenai ditolaknya draft RUU Otsus Plus untuk masuk pembahasan Prolegnas tahun 2015 ini. Entah mereka mengajukan Otsus Plus tsb memang benar untuk rakyatnya, atau justru memanfaatkan alasan untuk rakyat padahal untuk kepentingan jabatan dan kekayaannya ? Entahlah, hanya Tuhan dirinya yang tahu.

Semoga saja, kita semua diberikan yang terbaik dari Tuhan YME, dan tidak mudah termakan oleh kisruhnya perpolitikan para kaum elit di pemerinaahan Papua ini. Terlebih, ketika mereka berusaha menggunakan kesempatan dalam kesempitan, menyerukan ide yang tidak bijaksana referendum Papua untuk kepentingan perpolitikan mereka.

Selengkapnya »

‘Adik’ dan ‘Adem’ Bukti Kesungguhan Pusat untuk Papua

Papua Center - Sejak pertama kali digulirkan tahun 2012, program afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) dan pendidikan menengah (ADEM) bagi peserta didik dari Papua telah menyekolahkan  lebih dai 2.000 pelajar. Mereka tersebar di 39 perguruan tinggi negeri dan sekolah menengah terbaik di seluruh Indonesia.

Program ini adalah bukti kesungguhan Pemerintah Pusat untuk membangun dan memajukan Papua di bidang pendidikan tinggi dan menengah. Untuk Program ADEM, sejak 2014 telah diperluas, tidak hanya untuk Papua tetapi juga untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) lainnya yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat.

Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Achmad Jazidie mengatakan, kuota ADEM yang diberikan pada tahun ini untuk siswa dari Papua dan Papua Barat masih sama dengan tahun lalu yaitu 500, sedangkan untuk empat wilayah 3T yang baru sebanyak 200 kouta.

Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa (Belmawa) Ditjen Dikti, Illah Sailah mengatakan, tujuan program ADik adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia putra-putri asli Papua-Papua Barat yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. “Kita membeli masa depan Papua dengan harga saat ini, dan kami menyiapkan segala macamnya,” katanya Sailah tahun lalu.

Di Universitas Lampung (Unila) misalnya, saat ini terdapat belasan mahasiswa asal Papua yang menuntut ilmu di kampus tersebut. Prestasi mereka cukup bagus kendati pada tahun awal relatif rendah karena harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ada Febriani I.Y. Rumere dan Melia Priskila Thica Karano di fakultas kedokteran, Fidelis Saflessa, Melda Vani Rumbewas, dan Rina Balyo di teknik sipil,Magrita P.B. Sada (agribisnis), Yosep Papua Nus Iyai ( bahasa inggris), dan Helton Wopari (teknik geofisika).

”Mereka mendapatkan biaya hidup dari Dikti sebesar Rp6 juta per orang per semester. Dana dikirim langsung ke rekening mereka via Bank Mandiri,” terang Eny Mariani, Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa Unila.

Di Institut Undip Semarang ada Petonella Livelin Worumi (kedokteran) dan Janet Jeane Pandori di Fakultas Kesehatan Masyarakat.  Itulah sebagian kecil  mahasiswa Papua yang sedang giat belajar di luar Papua dengan bantuan beasiswa 100 % dari Pemerintah. Sebagian besar lainnya tersebar di beberapa perguruan tinggi seperti di UGM Yogyakarta, di UI Jakarta, di Udayana Bali, di Undalas Kalimantan, Unhas Makassar dll.

Sebagai bangsa kita berharap semoga para peserta didik ini bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah, dengan cara lebih fokus belajar dan berkreasi secara maksimal di bidang ilmu yang mereka tekuni. Setelah itu mereka akan pulang ke daerahnya di Papua untuk bersama pemerintah membangun Papua agar semakin maju dan sejahtera. (Zonadamai.com)

Selengkapnya »

Puron Wenda Terungkap Pimpinan Penembakan Dua Anggota Brimob

Papua Center - Penembakan yang dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap anggota polisi yang sedang melakukan patroli di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, 28 Juli tahun lalu menewaskan dua anggota polisi.

Dari hasil prarekonstruksi Polda Papua di sekitar bukit Kampung Buton, kawasan Skyline, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selasa (10/2/2015), penembakan itu ternyata dipimpin langsung oleh Puron Wenda.

Dalam parekontruksi itu, sepuluh adegan yang diperagakan oleh pelaku dan korban tertembak dalam penyerangan.

Prarekontruksi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyerangan yang dilakukan oleh Puron Wenda dan anggotanya yang mengakibatkan anggota polri bernama Bripda Yogi dan Bripda Zulkifli tertembak.

Hasil rekonstruksi itu terungkap, Puron Wenda bersama 12 orang anak buahnya menunggu anggota polisi yang sedang berpatroli di pinggir jalan. Saat itu sebanyak 8 orang melakukan patroli dari arah distrik Pirime menuju ke perbatasan di Wamena. Tiba-tiba di tengah jalan mereka diberondong senjata dari atas gunung, yang mengakibatkan dua anggota tewas di tempat kejadian dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

Namun, mereka berhasil meyelamatkan diri dengan terjun ke jurang.

Usai menembak anggota polisi, Puron memerintahkan anggotanya mengambil senjata milik polisi yang terkena tembakan. Saat salah satu anggota Puron bernama Bagaya Wonda mengambil senjata jenis pistol dan menembak korban yang sudah terkapar, lalu Kulomli Wonda juga berhasil mengambil senjata milik anggota jenis V2 Sabhara, kemudian Neswin Wonda juga berhasil mengambil senjata milik anggota yang ada di TKP (tempat kejadian peristiwa).

Semua senjata yang berhasil diambil diserahkan ke Puron Wenda.

Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige, ketika ditemui di tempat prarekonstruksi mengatakan, prarekonstruksi dilakukan untuk menguatkan keterangan dua orang tersangka yang terlibat dalam penyerangan itu, yakni Neswin Wonda dan Wuyungga Tabuni, yang ditangkap di Wamena.

“Ini untuk melengkapi berkas perkara yang akan dikrim ke kejaksaan. Salah satu syaratnya adalah dilakukan rekontruksi. Rekonstruksi ini untuk mempermudah untuk penelitian berkas perkara di kejaksaan hingga saat penuntutan di tingkat pengadilan,” kata Patrige.

Menuruntanya, rekonstruksi penembakan yang dilakukan merupakan keterangan dua orang tersangka yang terlibat dalam penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang patroli.

“Neswin Wonda dan Wuyungga Tabuni menjadi tersangka karena dalam penyerangan itu, bahkan ikut mengambil senjata milik anggota yang menjadi korban,” katanya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, mereka mengaku sebagai pelaku penyerangan kepada anggota yang berpatroli itu, direncanakan di rumah Enden Wanimbo pada jam satu dinihari.

“Mereka dibagi tugas, setelah itu Puron Wenda menyerahkan senjata kepada anggotanya, lalu berjalan ke tempat penyerangan di Pirime Kabupaten Lanny Jaya,” ujarnya.

Penyerangan itu, kata Patrige, ada dua belas orang yang melakukan penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang berpatroli saat itu. Penyerangan dipimpin langsung Puron Wenda dan anggotanya bernama Bagaya Wonda yang mengambil senjata jenis pistol, Kolomli Wonda, yang mengambil senjata V2 sabhara dan Neswin Wonda juga mengambil senjata V2 sabhara, lalu Oniara Wonda yang pengang senjata arsenal, Kuloi Wonda, Tier Wonda, Yandua Telenggen, Wuyunggu Tabuni, Imo wonda dan Kulomabuk Wonda.

Selengkapnya »

Mahasiswa Papua dalam FPKTP Serukan PT Freeport Ditutup

Papua Center -  Ribuan mahasiswa Papua di Jawa dan Bali dalam Forum Peduli Keadilan Tanah Papua (FPKTP) menggelar demonstrasi depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu, (04/02/15), Jakarta.

Dalam aksi yang dikawal ketat aparat keamanan negara Indonesia dari berbagai kesatuan ini, secara bergantian, para massa aksi berorasi, dengan tuntutan mereka, tutup Freeport Indonesia, tutup semua perusahaan lain di atas tanah Papua dan menuntut hak untuk bangsa Papua menentukan nasib sendiri.

Hal ini juga ditegaskan Wenas Kobogau, juru bicara aksi.

“Kami tuntut Freeport dan sejumlah perusahan asing yang ada di tanah Papua ditutup, karena tidak memberikan manfaat bagi orang Papua selama ini. Hanya pembunuhan, penganiayaan, perampasan tanah adat yang ada,” teriak Kobogau dalam orasinya.

Menurut Wenas, perusahaan demi keuntungan merugikan masyarakat adat. Pemerintah yang melihat ini membiarkan begitu saja karena dapat bagian keuntungan. Militer Indonesia menjadi anjing-anjing penjaga yang melindungi eksploitasi.

“Rakyat asli Papua, pemilik tanah Papua ini yang selalu dirugikan. Kami minta Freeport tutup. Peruhsaan-perusahaan asing tutup. Semua militer angkat kaki dari tanah Papua. Berikan hak bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” teriak Wenas lagi.

Polisi, Brimob dengan senjata dan gas air mata yang mengawal ketat aksi ini  tak berhasil bernegosiasi dengan masa aksi untuk menghentikan aksi, dan terlihat memprovokasi. Beberapa saat kemudian, terhadilah bentrok. Polisi dan massa aksi saling lempar.

Sebelumnya, seorang anggota DPR RI datang menemui para mahasiswa, tetapi kemudian pergi lagi tanpa memberikan keterngan. Menurut data yang dihimpun, ia ditolak mahasiswa Papua dengan alasan tak percaya lagi kepada DPR RI dan pemerintah Indonesia.

Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik, datang menemui massa aksi.  Wandik berjanji akan melanjutkan suara para mahasiswa dalam foum di Komisi VII.

“Saya akan berdiskusi dengan teman-teman anggota dewan yang lain terkait tuntutan masyarakat Papua, karena itu saya akan kembali ke dalam gedung DPR RI,” kata Wandik kepada mahasiswa.

Untuk diketahui, permintaan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk membangun smelter di Papua tidak didengar oleh negara Indonesia dan pihak PT Freeport dengan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Alasannya, kata wakil presiden RI, Jusuf Kalla, tak tersedianya listrik di Papua.

Mahasiswa Papua menolak walau smelter dibangun di Papua, karena Freeport, perusahaan lain di Papua, militer Indonesia dituduh menjadi dalang kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua.

“Tuntutan kami tetap, Freeport dan semua perusahaan lain di tanah Papua angkat kami, dan kami ingin kemerdekaan bangsa Papua,” tegas salah seorang mahasiswa saat demonstrasi.

Selengkapnya »

RUU Otsus Plus Papua Sudah Dimasukkan Dalam Rancangan DPD

Papua Center - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI sudah memasukkan Rancangan RUU Otsus Plus sebagai usul inisiatif yang saat ini sedang dibahas bersama DPR RI.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPD Prof. DR Farouk Muhammad didampingi Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DR Abdul Gafar Usman, MM bersama anggota Senator dari Papua Pdt. Charles Simaremare,  Senator dari Lampung DR Andi, Senator dari Sumatera Utara Prof Damayanti, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Selasa (3/2/2015) di ruang rapat Sekretaris Daerah Papua.

“Kami telah memberikan usulan terkait RUU otsus plus kepada DPR RI dan DPR RI selanjutnya akan  melihat hal itu. Nantinya akan kita lihat, siapa yang kebagian mengajukan hak ini. Apakah menggunakan hak inisiatif DPD atau DPR RI,” kata Forouk.

Forouk mengaku Pimpinan DPD RI juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta bersama wakil ketua dan juga didampingi para ketua alat kelengkapan lembaga yang merupakan utusan daerah di Indonesia itu.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menerima DPD bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Dari pertemuan itu, salah satu isu yang diangkat adalah memohon dukungan pemerintah terhadap RUU Otsus Plus Papua ini.

“Jadi dengan demikian kami sampaikan bahwa aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dengan semua delegasi melalui DPD RI. Telah direspon dengan begitu antusias dengan begitu  strategis dan focus oleh DPD RI. Dengan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai RUU inisiatif DPD, Akan tetapi juga meminta dukungan pemerintah dan langsung kepada presiden. Presiden pun menyambut baik karena beliau juga sudah mengetahui soal RUU Otsus Plus ini,” ucapnya.

Lebih jauh diungkapkan oleh Farouk, DPD RI beberapa waktu lalu di Jakarta telah menerima kunjungan dari Papua, yang hadir pula Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib. Kunjungan ini juga menyampaikan aspirasi dari rakyat Papua soal adanya Otonomi Khusus Plus.

“Otsus sudah jalan akan tetapi ada RUU Otsus Plus yang diajukan. Terhadap aspirasi ini DPD telah menindaklanjutinya,”akunya.

Apa yang disampaikan DPD kepada Presiden bersama para menteri terkait serta DPR RI, adalah bagian dari pertanggung jawaban DPD kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua. Khususnya yang dipercaya menjadi anggota DPD RI dari Papua yaitu Pdt Charles Simaremare, Mesakh Mirin, Yohanes Murib, Edison Lambe.

“Keempatnya cukup gigih memperjuangkan Papua disamping anggota DPD periode sebelumnya Paulus Sumino dan Fernanda Yatipay Ibo, Pdt Elia Numberi,”akunya.

Seperti diketahui perjuangan untuk meng-goal-kan RUU ini memasuki babak baru, dimana Gubernur Lukas Enembe telah resmi menyerahkan draftnya kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto, Senin (19/1) lalu.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Heri Dosinaen menegaskan, dengan penyerahan RUU ini diharapkan bisa dimasukkan ke dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI tahun ini.

“Menurut pimpinan DPR RI tidak ada hal yang perlu kita mulai lagi sehingga bapak gubernur menyerahkan draf RUU ini langsung ke pimpinan DPR RI, kita harapkan bisa masuk dalam Prolegnas prioritas di 2015,” kata Sekda.

Usai penyerahan draft ke Ketua DPR RI, selanjutnya Gubernur dan tim akan melakukan pertemuan dengan Fraksi, Komisi dan juga pihak Eksekutif, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lembaga terkait lainnya.

Hanya saja penyerahan draft Otsus Plus yang sudah dilakukan oleh gubernur belum memastikan jika hak inisiatif RUU Otsus Plus akan berada di pihak DPR RI.
“Ini belum ada keputusan apakah hak inisiatif dari DPR RI atau dibawah dari eksekutif yang terpenting harus masuk Prolegnas.  Artinya kita sangat optimistis pimpinan DPR RI menerima dengan sangat terbuka dan senang hati,”terangnya.

Gubernur dan tim juga didampingi dengan anggota DPR RI asal Papua yang berjuang untuk menggolkan RUU yang menjadi harapan dari pemerintah dan tentunya masyarakat Papua untuk kehidupan yang lebih baik dan sejahtera ke depan.

RUU Otsus Plus diperjuangkan sejak tahun lalu. RUU ini merupakan revisi dari UU Otsus No. 21 tahun 2001. Dalam RUU ini, masyarakat dan pemerintah Papua meminta kewenangan yang lebih dari pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya sendiri. RUU ini terdiri dari 51 BAB dan 369 pasal. Bertambah siginifikan UU 21 Otsus tahun 2001 yang hanya terdiri dari 24 BAB dan 79 pasal.

Peningkatan pasal ini hanya dalam hal mengatur keuangan dan kewenangan yang menghasilkan uang besar bagi Papua. sementara pasal yang menjadi subtansi dari kekhususan undang undang menyangkut harkat martabat orang Papua tidak bertambah.

Selengkapnya »