Kamis, 27 April 2017

Perlukah Ahok Jadi Gubernur Papua ???


Terlalu naif apabila Papua masih dikata terbelakang, namun terlalu berlebih juga bila kita katakan Papua sudah maju setara Jakarta. 

Di sisi lain pembangunan mengejar ketertinggalan oleh pemerintah sedang digencarkan, namun di sisi lainnya ada juga yang masih berusaha menghambat dan menggagalkannya sembari teriak kemerdekaan.

Ibarat tarik tambang, satu pihak sedang berupaya keras menarik ke depan, namun di lain pihak mereka juga tak menyerah berupaya menariknya ke belakang. Keduanya saling menggonjang-ganjing, menarik Papua ke arah yang diinginkannya masing-masing. Apa dampaknya ??? Dampaknya adalah, pada akhirnya kesejahteraan Papua sendirilah yang sedang tergadaikan.

Melihat fenomena ini, saya jadi teringat Ahok, sang Gubernur favorit yang kini potensi dirinya terabaikan. Dengan berbagai polemik yang kita saksikan, beliau kini terpaksa tidak bisa meneruskan kepemimpinannya di ibukota negeri jauh nan di sana.

“Pak Ahok, maukah jadi Gubernur Papua ? Saya ingin Papua bisa bergerak maju menuju sejahtera lebih cepat dari proses yang sekarang…” Begitulah yang terbetik dalam saya punya hati.

Sebagai orang asli Papua, tentu saya juga merasakan keluh kesah hati mereka yang kini masih belum mampu tersejahterakan seperti apa yang diharapkan.

Untuk itu, saya berharap Ahok, ataupun lebih bagus lagi Orang Asli Papua (OAP) yang sekelas Ahok, yang akan memimpin Papua ini. Kita butuh dia yang tulus, tapi brilian. Lembut terhadap rakyat, namun tegas terhadap para keparat. Kita butuh sosok seperti Ahok yang berani teriakkan keadilan, yang bisa menjegal gerak langkah para koruptor.

Begitulah saya punya harapan, semoga saja ia mampu terwujud. Saya yakin dari berjuta warga Papua, pasti ada yang sekelas atau bahkan JAUH LEBIH HEBAT dari Ahok. Cepat atau lambat, dengan pertolongan Tuhan engkau pasti akan muncul.

Siapapun engkau, wahai bapak, atau Ibu, bangkitlah pimpin kami dan Papua ini !!!

Tidak bermaksud apa-apa, tulisan ini semoga menjadi motivasi bagi Pemerintahan Papua era sekarang, agar lebih tulus dan lebih giat lagi dalam membangun Papua. Begitupun, tulisan ini semoga menjadi penggugah bagi para keparat aparat pemerintahan yang masih merasa tenang dan senang dalam memakan uang rakyat, tanpa merasa berdosa.

Selain itu, tentu tulisan ini sebagai ungkapan harapan kepada sang MAESTRO PAPUA yang sangat dinanti-nantikan. 

Selamat pagi, salam hangat untuk saudara-saudaraku. Tuhan memberkati !!!

Rabu, 05 April 2017

Delegasi PBB Apresiasi Pelayanan Kesehatan di Papua


Jayapura, Papuacenter – Usai melakukan lawatannya ke beberapa tempat di wilayah Provinsi Papua, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB, Dainius Puras, mengaku terkesan dengan fasilitas pelayanan kesehatan berbasis kemitraan di Papua.

Puras juga menyempatkan diri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Dalam diskusi yang berlangsung secara terbuka, Ia telah mendengarkan paparan tentang berbagai capaian, tantangan dan way forward dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Papua. Berikutnya ia juga memberikan pandangan dan saran terkait praktek terbaik dalam isu-isu kesehatan yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sesuai mandatnya, Dainius Puras telah mengangkat sejumlah isu antara lain pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), jaminan kesehatan nasional (BPJS), angka kematian ibu dan anak, pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, HIV/AIDS, kesehatan mental, dan penanganan pengguna narkotika.

Puras juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara khusus Puras mengapresiasi inisiatif Pemerintah Daerah antara lain dalam penerbitan “Kartu Papua Sehat” yang menyediakan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat asli Papua diluar BPJS. Lebih lanjut, Puras juga terkesan oleh upaya yang ditempuh oleh pemerintah Papua dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil antara lain melalui pembentukan “Tim Kaki Telanjang” dan “Tim Ketok Pintu Layani dengan Perasaan”.

Namun demikian, Ia menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan antara lain dalam pengurangan angka kematian ibu dan anak dan masih tingginya rasio pengidap HIV/AIDS.

Hasil kunjungan Pelapor Khusus nantinya akan berupa report yang berisikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia guna mendorong upaya pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air.

Di Papua, Puras telah secara langsung berinteraksi dengan para penyedia pelayanan kesehatan, aparatur daerah dan wakil gereja serta ormas. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen yang jelas tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kesehatan di seluruh wilayahnya, dengan masing-masing kondisi dan tingkat kemajuannya.

Kunjungan Puras ke Papua adalah bagian dari rangkaian program yang disusun Pemerintah Indonesia terkait kedatangan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB ke Indonesia. 22 Maret sampai 3 April 2017. Sebelumnya, Pelapor Khusus telah mengadakan kunjungan di Jakarta, Padang, dan Labuan Bajo, untuk meninjau berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan di keempat daerah tersebut. Mengakhiri kunjungannya, Pelapor Khusus akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan menggelar Konferensi Pers pada 3 April 2017. (editor/dw)

Senin, 06 Maret 2017

Jonan: Harga BBM di Papua Sudah Tidak Rp 60 Ribu per Liter


Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia untuk jenis Premium penugasan, minyak tanah dan solar subsidi sudah mulai berjalan. Di Papua, harga BBM sudah turun drastis dari sebelumnya mencapai Rp 60 ribu per liter.

"Tidak ada lagi di Papua harga BBM sampai Rp 60 ribu per liter. Paling mahal sekarang ini Rp 9 ribu, Rp 10 ribu atau Rp 12 ribu per liter," Jonan menegaskan saat Diskusi Ekonomi Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua bertempat di Kafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Jonan menambahkan, sebanyak 22 persen atau 33 lokasi kebijakan BBM satu harga berada di Papua dan Papua Barat. Lokasi ini mencatatkan jumlah wilayah yang sudah menerapkan BBM satu harga terbanyak dibanding lokasi lain yang tersebar di Indonesia. Sementara total lokasi BBM satu harga 148 lokasi akan disiapkan Lembaga Penyalur BBM.

"Dari 26 lokasi di Papua yang sudah selesai 7 lokasi BBM satu harga. Sisanya 19 lokasi akan dikerjakan target 6 bulan, sampai Juni 2017. Sedangkan dari 7 lokasi di Papua Barat, selesai 2 lokasi," jelas Mantan Menteri Perhubungan itu.

Dia menerangkan, kebijakan BBM satu harga hanya berlaku untuk dijual eceran, bukan untuk kebutuhan industri. "Harga Solar untuk industri ya tetap harganya. Satu harga kan untuk eceran saja," kata Jonan. (liputan6.com)

Rencana Besar Jokowi Terangi Papua dalam 5 Tahun


Jakarta - Wilayah Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya listrik. Dalam rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2019 akan dibangun pembangkit listrik berkapasitas 356 MW untuk Papua dan 158 MW untuk Papua Barat.

Besarnya pembangunan infrastruktur juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengurangi secara drastis subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dua tahun lalu. Adalah melalui pencabutan subsidi untuk premium dan mekanisme susbidi tetap untuk solar.

"Pembangunan infrastruktur energi di Papua ada beberapa, tapi yang besar salah satunya listrik," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam acara Diskusi Media di Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Ini dilengkapi dengan program listrik perdesaan untuk 171.000 pelanggan di Papua dan 15.000 pelanggan di Papua Barat.

Kemudian untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Papua sebanyak 9 unit dan Papua Barat 6 unit atau setara 170 kW. Selanjutnya adalah paket lampu surya untuk 120.894 KK di Papua dan 16.394 KK di Papua Barat.

"Paket lampu surya sampai 2018 16.394 kepala keluarga di Papua Barat," tukasnya. (mkj/mkj)

Src : https://finance.detik.com/energi/d-3438887/rencana-besar-jokowi-terangi-papua-dalam-5-tahun

Jumat, 24 Februari 2017

Mahasiswa Papua Ingatkan KNPB Berhenti Lawan Pemerintah


Papuacenter – Salah satu mahasiswa Papua yang akrab dipanggil Frengki yang merupakan mahasiswa semester delapan berasal Merauke, Papua yang sementara konsentrasi di ilmu kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat STIK Tamalatea, Makassar.

Disela-sela kesibukannya dengan aktivitas perkuliahan yang berlangsung di Makassar, Mahasiswa STIK Tamalatea ini tidak mau ikut pusing dengan gejolak politik Nasional dan juga politik lokal yang saat ini berlangsung di tanah Papua. Frengki juga tidak pernah sama sekali ikut campur dalam agenda beberapa kawan-kawannya yang sering membahas isu Papua Merdeka. Hal itu diungkapnya saat waktu luangnya bersama teman-teman kuliah sembari ngopi di salah satu Cafe di Makassar, Rabu (22/2).

Ia menuturkan bahwa rakyat Papua di bagian daratan ketika ke Makassar betul-betul menuntut ilmu saja dan berharap ketika kembali ke daerah mendapat pekerjaan yang layak sebab didaerahnya, Pemerintah memberikan Support yang luar biasa dari asrama sampai selesainya proses perkuliahan di Makassar.

Biaya kuliah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, seperti pula Support pemerintah terhadap wilayah Papua bagian pegunungan. Tetapi anehnya beberapa kawan yang berasal dari Ppaua pegunungan justru selalu saja merasa pemerintah tidak adil dalam memberikan bantuan. Padahal, otonomi khusus maupun pembangunan di Papua itu sudah mulai merata.

“Menurut saya, kawan-kawan yang sering melawan pemerintah termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) konsulat Makassar itu tidak mempunyai tuduhan yang mendasar harusnya fokus mengawal pemerintah di Papua daripada menjadi musuh negara di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.

Frengki mengharapkan kepada mahasiswa Papua agar senantiasa fokus dalam perkuliahan sebagai amanah.

“Sebagai Mahasiswa Papua yang berdomisili di Makassar, saya mengingatkan kepada mahasiswa Papua agar senantiasa fokus dalam perkuliahan sebagaimana amanah orang tua yang harus dilaksanakan dan semoga ketika kita kembali bisa memberikan dampak positif bagi negara kita Indonesia dan juga mengingatkan KNPB konsulat Makassar agar berhenti melawan pemerintah.

Uniknya Adat Masyarakat Papua Menghargai Penunggu Gaib Pemilik Tanahword


Papuacenter – Hutan yang lebat, gunung yang tinggi, merupakan ciri khas di beberapa wilayah Papua yang tak mudah untuk memasukinya. Selain kondisi geografisnya yang sulit dijangkau untuk masuk ke kawasan baru, lokasi tambang emas dan pembukaan daerah baru juga harus seizin pemilik hak ulayat tanah ataupun penunggu gaib di tempat tersebut.

Dilihat dari daerah Skamto yang berada di Kabupaten Keerm, misalnya, jika ingin memasuki daerah baru di lokasi itu, proses adat setempat harus dihormati.

Biasanya, tamu yang akan masuk ke lokasi baru itu harus membawa tembakau, pinang, kapur dan sirih sebagai alat persembahan kepada pemilik tanah dan penunggu gaib di lokasi itu.

Seorang Ondoafi Kabupaten Keerom, Herman Yoku menuturkan bahwa memasuki darah baru terdapat adat yang perlu dilakukan.

“Ya, seperti persembahan atau sesajen. Nanti, sesajen itu kita serahkan ke pemilik tanah dan sang pemilik tanah akan berdoa dan mengucapkan mantra-mantra, sebelum kita diperkenalkan masuk dan membuka daerah baru, termasuk masuk ke lokasi tambang emas,” jelasnya.

Bukan hanya itu, pemberian sesajen juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti pemotongan kepala sapi, kambing atau babi yang ditanam di daerah itudan darahnya disemprotkan pada alat berat.

Ini merupakan cara unik, dimana pemotongan kepala hewan itu biasanya ditanam bersama dengan uang sebesar Rp. 1.000,- koin yang besar berjumlah sebanyak lima buah.

“Ada juga bentuk sesajen berupa ayam putih, baik jantan atau betina. Ayamnya harus putih dan memiliki kaki berwarna kuning. Ayam itu juga biasanya dipotong di lokasi tambang atau pembukaan lahan. Darah dari hewan persembahan itu juga mengelilingi pekerja yang akan berada di lokasi tambang,” tambahnya.

Persembahan itu ditujukan kepada leluhur atau penunggu gaib di daerah tersebut, diharapkan agar keselamatan dan kesehatan akan terus berpihak kepada para pekerja. Begitu juga dengan kemakmuran dan hasil tambang yang terus melimpah di daerah itu.

Herman juga mengatakan para pekerja itu mau ke arah gunung satu ke gunung lainnya atau melakukan pekerjaan, pasti tidak akan diganggu karena sudah meminta izin kepada pemilik tanah dan penunggu alam di daerah itu.

Senin, 20 Februari 2017

Tim Ekspedisi Trans Papua: Jayapura – Merauke Bisa Diakses Jalur Darat


Papuacenter – Pembangunan jalan Trans Papua-Papua Barat yang mencapai sekitar 4.384 km membuat kesan jalan yang dibangun tidak terlihat.Namun kali ini bersama Tim Ekspedisi Jalan Trans Papua, pemerintah tak mengkhawatirkan hal itu dan tetap serius menggarap proyek jalan Trans Papua sampai selesai.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ahmad Ghani Gazali di Merauke, Papua, Sabtu (18/2/2017). “Papua inikan cukup luas, jadi jalan trans yang sudah begitu panjang di bangun masih tidak kelihatan. Pemerintah serius membangun infrastruktur Papua khususnya jalan agar transportasi Papua tidak hanya mengandalkan transportasi udara dan laut tetapi juga darat,” ujar Ahmad.

Ghani yang mendampingi Tim Ekspedisi Jalan trans Papua berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua, bisa menikmati jalan Trans Papua dan untuk sementara ini pembangunan terus berlanjut dalam proses pembukaan.

“Sekarang itu jalan antar Kabupaten sudah terkoneksi. Jadi nanti sudah bisa naik mobil dari Jayapura ke Merauke. Dari Jayapura sampai di Sorong,” ujarnya.

Ghani menjelaskan, pembangunan trans Papua dibagi dalam dua bagian yakni jalan perbatasan antar Indonesia-Papua Nugini dan jalan Trans Papua koneksitas antar kabupaten/kota dan antar provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Ghani juga menyebutkan bahwa perjalanan Tim Ekspedisi Trans Papua untuk menepis pernyataan miring dari pihak-pihak lain yang menilai pembangunan jalan Trans Papua tidak benar dan telah menuduh pemerintah telah melakukan pembohongan publik.

“Memang jalan trans Papua ini belum seluruhnya tersambung tinggal 16 persen lagi atau 602 km . Diharapkan 2019 seluruhnya selesai dikerjakan dan bisa fungsional,” tambahnya. (Red.AK)

Kamis, 16 Februari 2017

Kemenlu: Tidak Ada Jalan Bagi Keanggotaan ULMWP di MSG


Papuacenter – Kementerian Luar Negeri melalui Dirjen Asia Pasifik Afrika Desra Percaya, mengatakan bahwa Subcommittee on Law and Institutional Issues atau subkomite bidang hukum dan keanggotaan di Melanesia Spearhead Group sama sekali tidak membahas posisi ataupun status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Dalam pembahasan subkomite itu tidak ada kesepakatan untuk memberikan posisi ataupun status kepada ULMWP sebagai anggota penuh jadi tidak ada keputusan. Karena tidak ada keputusan ya tidak bisa dibahas apa-apa lagi, karena mandat dari leaders, pemimpin di summit kemarin adalah untuk didiskusikan. Tapi faktanya di lapangan bahwa dalam subkomite itu tidak ada kesepakatan, jadi dengan demikian ya mati,” kata Desra di Kantor Staf Kepresidenan, Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Dirinya sangat yakin apapun cara yang akan digunakan oleh ULMWP tetap akan kandas. Hal ini karena sejak 1 Januari 2017 lalu kursi kepemimpinan MSG telah dipegang Papua New Guinea yang  tidak pernah memberikan dukungannya terhadap  ULWMP karena Papua New Guinea sangat menghormati kedaulatan Indonesia.

“Jangan lupa kenapa waktu itu didorong keras, karena ketua MSG adalah Solomon Island kan. Nah sekarang mulai 1 Januari ketuanya adalah PNG, dan PNG itu sangat mendukung Indonesia, sangat menghormati kedaulatan wilayah Indonesia, jadi PNG tidak akan menyetujui adanya upaya untuk memasukkan ULMWP,” ujar Desra.

Sebelumnya pertemuan MSG di Honiara, Kepulauan Salomon pada 13-14 Juli 2016  yang menunda keputusan keanggotaan ULMWP ini disebabkan keputusan Sub Komisi Hukum MSG yang memasukkan kategori negara dalam panduan keanggotaan MSG.

Dengan diberlakukannya panduan keanggotaan MSG tersebut maka tertutuplah peluang ULMWP dan juga FLNKS Kanak Socialist National Liberation Front (gerakan separatis di Kaledonia Baru) untuk menjadi anggota di MSG selamanya. (red,Cs)

Selasa, 14 Februari 2017

Kini Giliran Putri Asal Papua Bawa Nama Indonesia Keliling Dunia

Papuacenter – Putra putri Papua dari ujung timur Indonesia tidak lantas membuat mereka patah semangat dan menyerah tanpa karya. Kini telah banyak putra putri yang  berasal dari Papua mampu mengangkat nama bangsa Indonesia di dunia internasional.

Casparina Theresia Renwarin, wanita kelahiran Jayapura yang akrab dipanggil Ririn ini pada usia 17 tahun usai menyelesaikan sekolahnya di SMA YPPK Taruna Bakti, Jayapura pada 2012 lalu melanjutkan studinya di President University, Cikarang.

Di kampus tersebut Ririn mengikuti program Campus Exchange ke Eropa yakni di negeri kincir angin Belanda tepatnya pada Agustus 2013 selama 2 minggu, setelah wanita 22 tahun ini mampu memperdalam kemampuan berbahasa Inggrisnya kemudian Ia melanjutkan visit ke Jerman dan Belgia.

Satu tahun berselang, Ririn mengikuti program Global Volunteer di Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales atau international association of students in economic and commercial sciences, Rusia. Asosiasi tersebut adalah organisasi kepemudaan yang diikuti 126 negara dan terfokus pada pengembangan kepemimpinan para pemuda, serta menjadi ambasador di luar negeri untuk menjalankan proyek sosial.

Tidak hanya program pertukaran pelajar dan organisasi kepemudaan saja yang diikutinya, namun Ia juga mengajar Bahasa Inggris dan Matematika pada anak-anak usia 7 hingga 18 tahun di Kota Saint Petersburg, Paris dari bulan Juli hingga September 2014 seperti dirilis detik.

Dari benua biru di Eropa, Ririn melanjutkan penjelajahannya ke Asia tepatnya di Kota New Delhi, India. Di sini Ririn magang di perusahaan IT bernama Denave Pvt Ltd.

“India merupakan negara IT terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. (Di sana) saya ingin cari pengalaman di sini, karena rencananya ke depan ingin membuka bisnis semacam start-up company yang bergerak di e-commerce,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan studinya di President University, Ia mengikuti kompetisi Business Idea se-Asia Tenggara, dan berhasil menjadi juara pertama dan membuat harum nama bangsa Indonesia.

Ririn, yang memiliki moto ‘kerja keras akan selalu memberikan hasil yang memuaskan’, masih ingin terus memperdalam ilmunya mengenai IT, terutama yang mendukung bisnis e-commerce.

Sukses dalam bidang pendidikan dan telah menjelajahi beberapa negara di dunia, Ririn berencana meneruskan studinya dengan mengambil S2 di Australia ini. (red,Cs)

Kilang Gas Alam Bintuni Siap Pekerjakan Putra Putri Asli Papua


Papuacenter – 8000 pekerja dibutuhkan dalam pembangunan kilang gas alam cari (Liquefied Natural Gas/LNG) yang ada di Teluk Bintuni, Papua Barat. Mega proyek yang digarap oleh BP Berau Ltd ini menelan investasi sekitar 8 Miliar US$ atau sama dengan Rp. 106,4 Triliun.

BP Regional President Asia Pacific, Christina Verchere menjelaskan bahwa keputusan akhir investasi dalam proyek pengembangan Tangguh, yakni Train 3 disetujui pada tahun lalu.

“Financing sudah selesai, pekerjaan konstruksi Train 3 sedang berjalan, dan target berproduksi pada 2020,” ujar Verchere di komplek LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama juga Indonesia Head of Country, Dharmawan Samsu mengungkapkan bahwa kemajuan pembangunan Train 3 sekarang ini, meliputi mobilisasi 300 pegawai di site, material at site, pekerjaan pemagaran antara Train 2 dan 3, pemotongan pokok, laydown area, dan proses rekrutmen masyarakat asli Teluk Bintuni dan Papua.

“Proyek Train 3 akan menyerap 8.000 tenaga kerja, di mana 35 persennya adalah putra putri Papua,” tegas dia.

Proyek Tangguh Train 1 dan 2, diakuinya, penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 54 persen-55 persen dari lebih 2.000 pekerja.

Menurut Dharmawan, banyak dari pekerja Papua sudah menduduki jabatan Maintenance, Supervisor hingga level Manajer. “Dalam rencana kami, target jumlah pekerja Papua sebagai bagian dari setiap kontrak baru, untuk memenuhi komitmen 85 persen pada 2029,” dia menerangkan.(YK)

Jumat, 10 Februari 2017

Festival Budaya Kamoro kembali setelah 17 tahun menghilang


Papuacenter – Dari sekian banyak kekayaan budaya Papua khususnya di wilayah Mimika, terdapat kesenian yang sempat hilang selama tujuh belas tahun, Pemerintah Kabupaten Mimika akan kembali menggelar Festival Budaya Kamoro tahun 2017 ini.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, Dominggus Kapyau membenarkan rencana pagelaran pentas budaya tersebut saat dikonfirmasi oleh papuanews.id, Jumat (3/1).

“Kami sudah rancang dalam program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun ini karena akan dibentuk dinas baru sehingga saat ini kita masing menunggu restrukturisasi kelembagaan,” terang Dominggus.

Festival tersebut sejatinya direncanakan akan ditampilkan pada tahun 2016 lalu. Sayang, Festival Budaya Kamoro batal dilaksanakan karena berbagai alasan.

“Masih banyak hal yang belum siap, seperti anggaran, mekanisme dan hal sehingga tahun ini kami usahakan untuk digelar,” ujarnya.

Sementara itu, penyelenggaraan Festival Budaya Amungme pun masuk dalam wacana Pemkab Mimika namun kedua budaya tersebut diakui tidak bisa digelar bersamaan sehingga rencananya kedua festival yang merupakan perwakilan budaya asli Kabupaten Mimika tersebut akan digelar terpisah.

“Kalau mau digabung susah, karena kulture nya berbeda, mungkin nanti kita akan buat per semester,” tutupnya. (dw)

MSG tuntut pemberitaan bohong media TABLOID JUBI


Papuacenter – Menanggapi pemberitaan bohong dari media lokal Papua yakni Tabloid Jubi mengenai berita yang berjudul “Masyarakat Papua syukuri ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG” beberapa waktu lalu, akhirnya mendapat respon keras dari Sekretaris Jenderal MSG, Amena Yauvoli.

Sekjen MSG menuntut agar media seperti Tabloid Jubi diperiksa dan diproses secara hukum karena telah melakukan pemberitaan bohong yang jelas dapat memicu masalah sosial yang ada di Papua. Tuntutan Amena Yauvoli tentu saja mengkerucut kepada Wesai H (reporter) dan Sdr. Victor Mambor (editor) yang tentunya adalah aktor dibelakang aksi pemberitaan bohong Tabloid Jubi.

“Tidak ada ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG dan hingga saat ini tidak ada pemberian status keanggotaan penuh kepada ULMWP. Saya menuntut kepada pemerintah Indonesia agar segera memeriksa beberapa oknum Tabloid Jubi yang sengaja membuat pemberitaan palsu tersebut,” Tutur Amena, Selasa (07/02).

Menurut Amena, Pemberitaan tersebut merupakan klaim sepihak dan kebohongan yang disampaikan oleh ULMWP melalui Octavianus Mote, yang dengan mudahnya diambil sebagai sumber berita oleh Wesai H(reporter) dan Victor Mambor(editor).

“Selama ini ULMWP dan KNPB aktif melakukan penyesatan informasi untuk agenda politiknya semata, termasuk pengkondisian seolah-olah ULMWP yang merupakan representasi masyarakat Papua didukung dunia internasional, hal itu semakin membuat saya yakin bahwa ada hubungan antara ULMWP, KNPB dan Media Tabloid Jubi yang mempunyai itikad buruk bagi Indonesia,” Ucap Amena. (Red.AK)

Cerdasnya Putra Papua George Saa di Mata Dunia


Papuacenter - Seorang pemuda yang berasal dari Papua, sebut saja Goerge Saa merupakan juara lomba fisika dunia dimana ia diakui sangat ahli oleh seorang akademis, Profesor Yohanes Surya yang juga merupakan pakar fisika dan pelatih tim Olimpiade Fisika Indonesia. Ia menyebutkan bahwa prestasi George sangat special karena memiliki ketekunan dan inteligensi untuk memecahkan suatu permasalahan.

George sampai saat ini melanjutkan Study S2 teknik material di Inggris yang mana ia mendapatkan sejumlah tawaran beasiswa setelah menang dalam kompetisi dunia First Step to Nobel Prize dalam fisika pada tahun 2004 saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan ia melanjutkan Study dengan gelar sarjana dalam bidang Aero space Engineering di Florida, Amerika Serikat.

“Ia menemukan cara menghitung hambatan dari suaturangkaian tak hingga dari bentuk segi enam. Segi enam beraturan menjadi dasar pembuatan sarang lebah. Pasti ada sesuatu yang menarik dari geometri sarang lebah,” ujar Yohanes.

“Perumusan Saa ini nantinya akan terpakai kalau orang sudah mampu memanfaatkan rangkaian elektronik berbentuk rangkaian sarang lebah ini,” lanjutnya.

Prestasi Saa tentu saja sangat spesial. Tidak mudah untuk melakukan penelitian ini. Ia melihat sendiri bagaimana Putra Papua ine bekerja keras mengatasi berbagai kesulitan yang timbul. Lomba penelitian The First Step itu menuntut kesabaran, ketelitian, ketekunan dan inteligensi yang baik untuk memecahkan masalah yang ada.

George mengatakan sendiri bahwa dalam tiga sampai lima tahun kedepan ingin masuk intitusi riset Indonesia. Tujuannya adalah menggabungkan teknik dirgantata dengan teknik mesik yang selama ini telah ia pelajari.

Ia juga memiliki mimpi untuk diterapkan di Papua termasuk sekolah dasar yang digratiskan dan dengan makan siang.

“Menurut saya, sekolah dasar harus digratiskan, anak sekolah dijemput setiap hari pulang perginya. Makan siang dikasih gratis di sekolah dan program pembimbingan khusus disediakan untuk keterampilan khusus. Ini untuk SMP-SMA,” harap George.

“Untuk Universitas, saya memimpikan dan ingin menginisiasi penelitian berkolaborasi dan sistem database riset yang lengkap. Untuk Papua, dikampus-kampus, saya ingin menciptakan design center dengan Smaal-Scale Manufacturing Capability. Tujuan saya, yakni Product Creation dimana penciptaan produk berbasis teknologi yang akan sangat menguntungkan untuk daerah dalam berbagai aspek, misalnya ekonomi dan bisnis,” tambahnya.

Lucunya, George menceritakan pengelaman belajarnya serta keinginannya kelak pada segmen tanya jawab di sebuah situs Media Online.

Leonahardt T Anggara     : Dengan keadaan Indonesia sekarang ini yang sedang marak intoleransi, Apakah kamu akan kembali ke Indonesia??

George                                  : Tetap balik. Intoleran ini hanya sedikit bagian kecil di negara kita dan cukup dibesarkan di TV, Internet. Masih banyak orang kita yang telorenkan?

Putri Yhani Utami               : Ketikan waktu kecil dulu yaitu masa SD dan SMP apakah anda termasuk anak yang rajin belajar??

George                                  : Saya dulu jarang belajar dirumah walau selama di SD rangking 1 terus. Sebagai orang tuan, dari apa yang saya lihat dari orang tua saya, kebebasan tetap diberi. Tetap memberikan arahan kepada anak.

Siti Halwah                           : Selain menggabungkan kedirgantaraan dengan teknik mesin yang kamu pelajari diluar negeri, akankah kamu bersedia berbagi ilmu yang kamu miliki di Universitas yang tidak terlalu terkenal??

George                                  : Pernah Berpikir mau jadi dosen kunjung ke Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Pasti ingin sekali saya membagi ilmu.

Matheus Siagian                 : Semoga ceritamu bisa menjadi inspirasi buat banyak siswa-siswi di Indonesia. Kalau kamu bisa kasih masukan kepada siswa-siswi yang kesulitan belajar matematika atau fisika, kira-kira apa tips yang bisa mereka dapat dari kamu??
Baca juga :   Bawa Bintang Kejora, Simpatisan KNPB di Jakarta Diamankan

George                                  : Punya guru yang menginspirasi dan bukan saja mengajar lebih penting dibanding metoda belajar kalau menurut saya.

Valerie Arisoi                       : Dengan berbagai permasalahan di Indonesia. Lebih khusus di Papua, mulai dari listrik, sampai ke masalah lainnya seperti lingkungan dan teknologi industri. Apakah kakak akan kembali ke Papua dan berbagi ilmu di Papua??

George                                  : Berbagi ilmu sudah pasti. Saya berpendapat, industri tidak berkembang di kita Papua itu salah satunya karena supply listrik dan stabil untuk operasi industri. Industri di Papua itu tidak bisa dibangun karena supply listrik ini. Kalau di BP, Freeport, mereka ok karena punya power plan sendiri. Nah, kita ini belum. Saat ini, kita di Papua belum ada indikasi good political will.

Bunda El Indira                   : George kebangganku, besar sekali badanmu nak, sehat ya, jangan lupa kalau ada yang tanya kau orang mana jawab yang lantang,,,, INDONESIA punya!! OKE..

George                                  : Membacanya jadi tersenyum. Saya terima saran dan salam.

Liliana Tanggu                    : kisah hidupmu pasti akan saya ceritakan ke siswa-siswi saya di Biak Numfor sehingga menjadi motivasi kelak mereka bisa sama sepertimu kalau bisa lebih hebat darimu.

George                                  : Salam dari Birmingham, Bitania Raya, Sukses mengajar Liliana.

Fadhil Erlanda Arlan          : Indonesia menanti George untuk berkrasi di Indonesia. Nah, jika ada tawaran kerja dari riset di luar negeri dengan fasilitas dan gaji lebih bagus, apakah George masih mau di Indonesia??

George                                  : Fadhli, Saya Balik Indonesia, Papua. (Adr)

Harapan Papua Melalui Film Boven Digoel


Papuacenter – Hari ini telah dirilis serta tayang Film produksi orang asli Papua, Bonven Digul dimana Film ini diambil dari kisah nyata seorang dokter yang memiliki pesan penting. Angka kematian ibu dan bayi di Papua sangat tinggi. Pesan ini, kendati telah menjadi rahasia umum , tetapi masih menjadi momok yang menakutkan.

Diambil dari Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2015, kematian bayi di sembilan Kabupaten Papua masih tinggu, yakni 20 kematian per 1.000 kelahiran bayi.

“Kematian ibu dan anak di Papua sangat tinggi, karena HIV, TBC. Tertinggi di Indonesia,” ujar produser Boven Digul, John Manangsang, di Jakarta kepada tim Redkasi PNID, Senin (6/2).

Setiap tahun ada sekitar 50 orang ibu hamil di Papua. Tetapi pertumbuhan orang asli Papua tetap tidak meningkat, bahkan semakin menurun.

“Pertumbuhan penduduk asli Papua itu sangat sedikit. Satu ibu Papua hamil, itu harus menjadi perhatian kita. Kalau tidak, kita akan kehilangan dia”, jelasnya.

Pesan Kedua yang ingin disampaikan oleh Film ini ialah pembangunan. Meski pemerintah sudah mulai melakukan pembangunan di Papua, tetapi wilayah ini masih tertinggal.

“Kami ingin mendorong pembangunan secepatnya di Papua, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Kami berharap, film ini menjadi medianya,” tambahnya.

Ketiga, kurangnya tenaga medis. Pada tahun 1990, Saat cerita film Boven Digul dibuat, rumah sakit dan dokter masih sangat sedikit, bisa dihitung jari.
Baca juga :   42 Ribu Warga Nabire Belum Melakukan Perekaman E-KTP

Tetapi, setelah 25 tahun berlalu, mulai tampak perubahannya. Puskesmas dan dokter sudah mulai banyak. Namun, tetap sangat kurang, apalagi tanpa fasilitas.

“Papua itu ibarat gadis cantik yang terus menangis, tapi belum ada yang melirik. Semoga film ini bisa membuat semua pihak menengok Papua,” pungkasnya,” (Adr)

Hari Pers Nasional, Tabloid Jubi Coreng Insan Pers Di Papua


Papuacenter – Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Kamis (09/02) dirayakan secara damai melalui aksi turun jalan yang dipusatkan di sekitaran Lampu Merah Abepura. Aksi wartawan Kota Jayapura yang dimulai sekitar pukul 10.05 WIT dan berlangsung satu jam hingga pukul 11.00 WIT ini membawa tuntutan agar benar-benar terjadi kebebasan pers di Papua.

Sama halnya dengan tuntutan tersebut, pada peringatan itu pula insan Pers di Papua kembali tercoreng dengan ulah media Tabloid Jubi yang telah memberitakan berita manipulatif kepada masyarakat Papua dengan beritanya yang berjudul “Masyarakat Papua syukuri ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG”.

Kemudian Hal itu mendapat respon keras dari Sekretaris Jenderal MSG, Amena Yauvoli. Yauvoli menyatakan bahwa berita yang disebar oleh Tabloid Jubi adalah berita yang berdasarkan klaim sepihak dan kebohongan yang disampaikan oleh ULMWP melalui Octavianus Mote dengan Victor Mambor bersama Wesai H.

“Tidak ada ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG dan hingga saat ini tidak ada pemberian status keanggotaan penuh kepada ULMWP. Saya menuntut kepada pemerintah Indonesia agar segera memeriksa beberapa oknum Tabloid Jubi yang sengaja membuat pemberitaan palsu tersebut,” Tutur Amena, Selasa (07/02).

Dalam kesempatan itu juga, para wartawan mengajak masyarakat untuk memerangi berita-berita Hoax (palsu) yang belakangan sering meresahkan di sosial media dan menolak jurnalis abal-abal, serta menjunjung tinggi kebebasan pers.

“Pesan-pesan kami jurnalis di Jayapura bahwa, jagalah damai untuk Indonesia,” timpalnya.(Red.AK)

Kamis, 02 Februari 2017

Papua, Riwayatmu Kini


Papuacenter – Salah satu butir perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus-2 November 1949, menyebutkan Irian Barat bagian dari Belanda. KMB melemahkan kita lewat Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 15 provinsi boneka Belanda plus sejumlah provinsi yang sejak proklamasi sukarela bergabung dengan republik.

Kita telah merdeka, tetapi Belanda berupaya kembali menjajah lewat provinsi-provinsi boneka. Kita ingin merebut Irian Barat yang saat itu berpeluang menjadi bagian dari Belanda, atau merdeka, atau menjadi bagian dari Federasi Melanesia.

handingSepanjang dekade 1950, kita memperjuangkan pembebasan Irian Barat melalui resolusi Sidang Umum (SU) PBB, pertama kalinya tahun 1954. Isi resolusi meminta Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Tetapi, lanskap politik global di PBB kurang menguntungkan, membuat resolusi gagal disahkan. Dan, suka atau tidak, Presiden Amerika Serikat (AS) Dwight Eisenhower (1953-1961) membantu kita menekan Belanda, antara lain mengancam pembatalan Marshall Plan untuk ”negeri kincir angin” itu.

Kita tidak pernah kapok memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Hampir tiap tahun kita mengajukan resolusi, tetapi sia-sia. Sebaliknya, Belanda makin provokatif, antara lain membangun pos-pos militer di Irian Barat dalam rangka mempersiapkan perang. Pos militer pertama dibangun di Lembah Baliem, Wamena, tahun 1957, dan diteruskan di tempat-tempat lain bertahun-tahun setelah itu. Bung Karno geram dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960.

AS juga mulai berubah. Eisenhower lebih tertarik mendongkel Bung Karno dengan mendanai pemberontakan PRRI/Permesta 1956-1958 daripada menekan Belanda.

Sebaliknya, pengganti Eisenhower, John F Kennedy (1961-1963), mau membantu. Pertimbangan dia, Indonesia yang strategis berada di antara dua samudra jangan sampai jatuh ke tangan ”the Bloc” (Uni Soviet dan Tiongkok).

Pertimbangan lain, investasi AS di Indonesia, khususnya oleh dua korporasi migas, Caltex dan Stanvac, berada dalam bahaya. Bung Karno membekukan konsesi migas melalui Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1960 yang menegaskan, ”Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara”.

BK dan KennedyKennedy merasa ”the Bung”, panggilan dia untuk Bung Karno, dapat dibujuk keluar dari pengaruh ”the Bloc”. Sebagai imbalan, Kennedy menggelontorkan bantuan senilai 800 juta dollar AS—jumlah yang masih kurang dari separuh dari yang diberikan Uni Soviet.

Hubungan Indonesia-Belanda makin panas pada tahun pertama pemerintahan Kennedy. Belanda membentuk sebuah dewan persiapan kemerdekaan ”Nieuw-Guinea”, yang dibalas Bung Karno dengan mengumumkan Trikora 19 Desember 1961.

Saat operasi militer Trikora baru dimulai, Kennedy mengirimkan adiknya, Jaksa Agung Robert Kennedy, ke Jakarta menemui Bung Karno. Dari Jakarta, Robert Kennedy langsung melawat ke Den Haag mendesak Belanda segera menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Misi lanjutan Robert Kennedy, yang dipimpin diplomat senior Ellsworth Bunker, menyiapkan teknis penyelenggaraan plebisit di Irian Barat yang akhirnya terjadi tahun 1969. Sejak itulah, Irian Barat yang dilimpahi kekayaan berbagai sumber daya alam resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Tahun 1961 Bung Karno telah menyiapkan Rencana Pembangunan Delapan Tahun yang tergolong ”neolib” karena melibatkan pula IMF di bawah pengawasan Kennedy. Sayang, Kennedy tewas ditembak di Dallas, Texas, 22 November 1963.

Nasib Bung Karno selesai tak lama setelah pecahnya peristiwa 30 September 1965. Rapat Bung Karno dan para menteri ekonomi di Istana Cipanas, Januari 1966, membahas nasionalisasi Caltex dan Stanvac serta berbagai properti AS lainnya.

Tiba-tiba Jenderal Soeharto mendarat dengan helikopter dan langsung menuju ruang rapat untuk menegaskan nasionalisasi tidak boleh dilakukan. Ketika itu, Soeharto bahkan masih Menteri Panglima Angkatan Darat, belum mendapat penugasan Supersemar.

Awal November 1966, ada pengumuman penting dari Menteri Pertambangan Slamet Bratanata bahwa Freeport Sulphur Company mendapat hak eksploitasi dan eksplorasi endapan bijih tembaga di Ertsberg, Pegunungan Tengah, di barat Puncak Soekarno. Penyelenggaraan plebisit di Irian Barat masih dua tahun lagi.

Entah sudah berapa kali rezim berganti, Freeport tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Dalam bahasa gaul, Freeport itu, setelah nyaris setengah abad di Indonesia, ”hebat bingits”. [print.kompas.com, 12/12/2015]

Ingin Melihat Pahlawan Papua, Antsusias Warga Papua Tukar Uang Baru


Papuacenter - Setelah terbtnya uang baru, warga Papua antusias berbondong-bondong mendatangi Bank yang ada di wilayahnya untuk menukarkan mata uang yang lama dengan mata uang yang baru.

Reaksi positif yang diberikan masyarakat Papua dengan adanya uang baru ini, karena uang-uang yang baru ini bertemakan NKRI. Tidak ada reaksi penolakan terhadap uang baru NKRI di Papua sebagaimana terjadi di sejumlah daerah lain.

Asisten Manajer Unit pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua Fransco L Tentua yang dihubungi dari Timika mengatakan, sejak uang rupiah baru resmi diluncurkan pada 19 Desember, sambutan warga Papua sangat Positif.

“Justru sebaliknya uang baru ini diterima sangat baik oleh warga Papua. Beberapa waktu lalu, masyarakat berbondong-bondong datang menukar uang baru di Bank. Apalagi ada gambar Pahlawan Papua (Frans Kaisiepo) dimata uang baru lembar Rp 10.000,- itu,” ujarnya.

BI Jayapura akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mata uang baru ke seluruh pelosok di Papua. Perbedaan mendasar uang lama dengan uang baru tersebut cukup banyak, terutama pada sisi warna.

Masyarakat Papua sangat bangga karena terdapat salah satu pahlawan Papua yang menjadi icon di mata uang baru tersebut. Nama besar Frans Kaisiepo sudah diabadikan sebagai nama Bandara di Biak, tanah kelahirannya serta diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia yakni KRI Frans Kaisiepo pada tahun 2010 lalu.

Masyarakat juga mengenalnya sebagai Gubernur Irian Barat ke-4 pada masa pemerintah Presiden Soekarno yakni pada 1964-1973.Frans juga sebagai pelopor nama Irian, yang artinya semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah takluk di tangan belanda.

Atas jasa dan perjuangannya terhadap tanah Papua dan kemerdekaan Indonesia, Pemerintah RI menganugerahi Frans yang juga merupakan Pahlawan Trikora ini gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 007/TK/Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993

Ini Alasan Mengapa Petisi Separatis Diblokir


Papuacenter – Beberapa waktu lalu terdapat situs illegal yang dibuat oleh kelompok separatis Papua yang dipelopori oleh Benny Wenda yang merupakan Juru Bicara ULMWP. Situs tersebut memiliki misi untuk 10.000 penandatangan “Help too end the genocide in West Papua” kepada Sekjen PBB oleh Free West Papua Inggris di medium avaaz.org.

Pembuatan situs tersebut telah resmi diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) karena dinilai memiliki situs yang negative yang sangat merugikan masyarakat Papua di mata dunia. Pascanya Benny Wenda yang selalu mencari perhatian di luar negeri dan tidak berani pulang ke Papua yang mana mengatasnamakan masyarakat Papua, salah satunya dengan cara membuat petisi ini.

Pembuat situs illegal tersebut gelisah karena situsnya telah terblokir dan tidak dilihat oleh Sekjen PBB. Dapat dilihat bahwa didalam situs itu berisikan bahwa Si pembuat situs tersebut merendahkan harga diri masyarakat Papua. Hal tersebut tak sepatutnya dipublikasikan, yang diketahui bahwa Papua tak seburuk yang di tulis oleh Si pembuat situs.

Pemerintah pusat serta Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengkonfirmasi kepada Okezone.com, Kamis (26/1) mengaku tidak mengambil pusing dengan sejumlah petisi yang dibuat lembaga yang menurutnya “Abal-Abal” karena hanya menguras tenaga dan pikiran untuk hal-hal yang kurang subtansial.

Statement tersebut sangat masuk akal. Telah terbukti bahwa banyak lembaga atau petisi yang berusaha untuk memisahkan Papua dari NKRI dengan cara apapun dari cara bersih maupun cara kotor meskipun selalu cenderung pada usaha kotor.

Seperti contoh kecilnya ada, semua anggota kelompok tersebut melakukan tindakan anarkis sampai-sampai merugikan masyarakat Papua dengan cara pemalangan, demo hingga aksi corat-coret.

Ada lagi 1 motif yang dibuat oleh mereka yaitu dengan membuat satu website dengan alamat “suarapapua.com” yang kini telah di blokir juga. Dari sana mereka lebih sangat gelisah. Pasalnya, website tersebut berisikan berita tidak bermutu dan cenderung merugikan nama masyarakat Papua serta membuat kebohongan dalam pemberitaan publik dimana pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi.

Mereka berkoar-koar melalui situs itu agar mendapat perhatian publik dan sampai akhirnya situs mereka terblokir karena tindakan negatif mereka.

Pemerintah Indonesia akan menangkal segala usaha-usaha kelompok separatis tersebut yang selalu merugikan masyarakat papua. Papua sudah merdeka bersama NKRI, jangan sampai Papua dikendalikan oleh separatis Papua untuk memiskinkan masyarakat Papua.(Adr)

Rabu, 25 Januari 2017

Berkali-kali Ditolak MSG, Benny Wenda Ajukan Diri Jadi Presiden


Papuacenter – Setelah berkali-kali pengajuan organisasi ilegalnya ditolak mentah-mentah oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) Benny Wenda masih tetap tidak kehabisan akal untuk menipu dan memanfaatkan momen demi kepentingan pribadinya.

Kali ini siasat yang dilakukan Benny Wenda ialah mencalonkan dirinya sebagai Presiden dari negara yang katanya dari dulu hingga saat ini “Papua Merdeka” namun tak kunjung merdeka juga. Hal ini dilakukannya guna mencuci otak masyarakat Papua bahwa seakan-akan Papua sudah menjadi negara sendiri.

Rencana Benny untuk menjadi Presiden ini akan digelar pada rapat antar organisasi ilegal ULMWP yang terdiri dari 3 fraksi antara lain : PNWP, WPNCL, NFRPB dengan KNPB sebagai mediasi. Rapat tersebut akan digelar pada tanggal 27 Januari 2017 di Victoria PNG.

Rapat tersebut memiliki agenda utama yaitu membentuk Pemerintahan Transisi mulai dari Presiden sampai dengan menteri yang sengaja dibentuk guna menggiring pemikiran masyarakat Papua. Ada 3 kandidat yang akan dicalonkan yaitu : Benny Wenda (Jubir ULMWP), Bukhtar Tabuni (Ketua PNWP), Otto Mote (Sekjen ULMWP).

Namun ada sumber yang mengatakan bahwa Benny Wenda dan Victor Yeimo (Ketua Umum KNPB) bekerja sama agar pemenangan Presiden dari negara yang katanya “Papua Merdeka” akan dimenangkan oleh Benny Wenda dan Victor Yeimo sebagai Wakilnya.

Pembentukan Pemerintahan Transisi tandingan NKRI ini merupakan akal-akalan dari Benny Wenda dan Victor Yeimo untuk mementingkan ego masing-masing karena haus jabatan tanpa memikirkan nasib para simpatisannya yang ada di gunung-gunung dan hutan-hutan. Selain itu penunjukan Presiden dan para Menteri abal-abal ini tidak menunjukkan identitas demokrasi masyarakat adat Papua (One Vote, One Man).(YK)

Waspada WNA Ilegal di Papua, Pemprov Jangan Kecolongan


Papuacenter – Tak bisa dipungkiri kini marak WNA ilegal yang menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, Papua salah satu daerah yang mereka tuju. Di beberapa kasus, hal ini menjadi sorotan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan keamanan. Apalagi beberapa waktu lalu, tujuh WNA asal Tiongkok diamankan Imigrasi Merauke lantaran izin tinggalnya telah habis.

Sekretaris Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri, Mathea Mamoyao menyatakan, jika ada Warga Negara Asing (WNA) ilegal di kabupaten kota di Papua, itu menandakan pemerintah daerah (pemda) setempat kecolongan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, Papua mulai menjadi salah satu destinasi WNA ilegal yang berhasil diamankan, ini seperti fenomena gunung es yang harus diselesaikan sesegera mungkin.

“Misalnya di Mimika, saya pernah mendapati WNA yang memiliki visa turis. Tapi dia bekerja menambang emas. Inikan sudah menyalahi aturan. Itu tidak dibenarkan,” kata Mathea, Senin (23/1).

Ia mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang sengaja membawanya. Tak menutup kemungkinan mereka datang dengan kepentingan terselubung. Untuk itu, pengawasan terhadap WNA di Papua dan akan ke Papua perlu diperketat.

“Ini menjadi kewenangan pihak imigrasi. Jangan sampai ada WNA masuk ke Papua tanpa memiliki dokumen atau melaksanakan kegiatan tak sesuai dengan izin tinggalnya,” ucapnya.

Di tempat terpisah hal senada dikatakan legislator Papua lainnya Orwan Tolli Wone. Menurutnya, pemeriksaan kelengkapan dokumen WNA terutama yang ada di Papua perlu dilakukan secara rutin.
Baca juga :   Diskominfo Papua Sediakan Layanan Internet Gratis Berkapasitas 60 Mbps

“Saya pikir itu perlu. Dengan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan dokumen WNA di Papua bisa diketahui kapan batas waktu izin tinggal WNA tersebut akan berakhir. Apa tujuan dia berada di Papua. Apakah untuk bekerja, wisatawan atau lainnya,” kata Orwan.  *red

Modal Hasil Pemerasan, Perwakilan KNPB Wamena Tiba Di Jayapura


Jayapura, PAPUANEWS.ID – Kabar tentang adanya rapat tertutup yang akan dilakukan oleh kelompok anti pembangunan Papua (KNPB) dan kelompok penipu masyarakat Papua (ULMWP) 27 Januari 2017 di Victoria untuk menjadikan Benny Wenda sebagai Presiden mulai terdengar oleh masyarakat.

Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu masyarakat asli Papua, yang melaporkan pemerasan yang dilakukan anggota KNPB Wamena di pasar Misi Wouma terhadapnya dan seluruh mama Papua yang ada di pasar tersebut.

Mama Vero terpaksa memberikan sejumlah uang pada mereka (KNPB, red) karena takut terjadi kerusuhan jika tidak dituruti.

“Dong minta uang sama Mama, katanya buat pemilihan Presiden,” katanya.

Sebelumnya Mama Vero (panggilan akrabnya) sudah mencoba menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden Mama Papua, namun mereka tidak menanggapinya.

Uang hasil pemerasan tersebut digunakan KNPB untuk membeli tiket pesawat ke Jayapura dengan mengirimkan perwakilannya Melianus Yaluock Wantik yang telah tiba di bandara Sentani, Senin (23/1).
Dari hasil wawancara tim redaksi PAPUANEWS.ID, Melianus mengatakan kedatangannya ke Jayapura karena mendapat surat perintah dari Goliat Tabuni untuk menghadiri pertemuan di Victoria.
Sementara Goliat Tabuni sendiri melalui telepon selularnya kepada PAPUANEWS.ID membantah adanya perintah rapat dan dukungannya terhadap ULMWP.

Sehingga agenda KNPB dan ULMWP sama saja dengan aksi-aksi demo yang telah mereka lakukan sebelumnya dan merupakan penipuan yang mereka lakukan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

“Stop tipu masyarakat Papua, kami sudah punya Presiden Jokowi tidak perlu mo pilih Benny Wenda, yang tidak kami kenal,” kata Mama Vero sebelum menutup teleponnya. (red,Cs)

BNN Papua Waspadai Perdagangan Tembakau Gorila


Papuacenter – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua baraat mewaspadai adanya upaya perdagangan tembakau gorila di wilayahnya karena efek negatif dari pemakaiannya yang sangat merugikan masyarakat.

Tembakau gorila sendiri hanya merupakan istilah lain dari ganja sintetis yang efeknya sama dengan narkotika dan obat-obatan aditif lainnya.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Kepala BNN Papua Barat Kombes Pol Jakson Lapalonga “barang tersebut memiliki efek sama dengan narkotika dan obat-obatan aditif lainnya. Sebetulnya janis ini merupakan ganja sintetis atau ganja buatan,” jelasnya di Manokwari, Selasa (24/1)

Hal ini juga sudah diatur dalam lampiran Kementerian Kesehatan pada Undang Undang 35/2009 tentang Narkotika.

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, BNN Papua Barat juga melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak adanya transaksi yang masuk ke Papua Barat.

Jackson berharap agar seluruh komponen masyarakat berkerja sama dalam memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi akhir-akhir ini. (red,Cs)

Selasa, 17 Januari 2017

Demo Di KJRI Sengaja Dibuat ULMWP Untuk Mengadu Domba Indonesia Dengan Australia


Papuacenter – Demo simpatisan Papua Merdeka yang dihadiri sekitar 20 orang di depan KJRI Melbourne, Ausitralia, Rabu (11/1) kemarin. Ternyata adalah sebuah settingan yang sengaja dibuat oleh ULMWP untuk mengadu domba pemerintah Indonesia dengan Australia, mengingat sebelumnya hubungan Indonesia dengan Australia sempat memanas karena ada insiden di pusat pelatihan militer Australia di Perth yang menyebut Pancasila sebagai ‘Pancagila’.

Hal itu diperkuat dengan hadirnya lima orang termasuk Jacob Rumbiak salah satu anggota dari  organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dimana Jacob memberikan orasi dalam unjuk rasa tersebut yang merujuk pada insiden baru-baru ini di pusat pelatihan militer Australia di Perth mengenai ‘Pancagila’ yang dikaitkan dengan persepsi negatif soal apa yang terjadi di Papua.

Jacob Rumbiak sendiri sebelumnya merupakan aktivis asal Papua Barat yang telah mengasingkan diri dari Indonesia ke Australia sejak tahun 1999, setelah menjadi tahanan politik makar selama sepuluh tahun di Indonesia. Dari tahun 1999 hingga saat ini pula, Jacob Rumbiak tidak pernah menginjakkan kakinya di Indonesia terlebih khusus Papua. Sementara itu, Jacob sendiri saat ini telah menetap di Australia dan telah menjadi Warga Negara Australia.

Sebelumnya acara ini digelar oleh organisasi People Need Houses, yang secara rutin mengkampanyekan masalah tunawisma dan perumahan sosial di Australia melalui media sosial facebook di dalam fans page “People Need House”.

Australia Plus telah mencoba mengirimkan pesan kepada organisasi tersebut untuk mencari tahu apa yang membuat mereka tertarik dengan isu Papua Barat, namun belum mendapat balasan hingga saat ini.

Dalam halaman tersebut, 159 orang tertarik untuk datang dan 572 orang yang diundang. Dari pantauan di lapangan, ternyata hanya 20 orang saja yang hadir ke unjuk rasa tersebut. Namun pada kenyataannya di lapangan tidak diketahui pasti siapa yang menggelar unjuk rasa di kantor KJRI yang berada di kawasan Queens Road itu.

Selain itu, tidak ada pula yang mengaku datang dari organisasi People Need Houses.

“Saya datang ke sini setelah mendapat telepon dari teman akan ada unjuk rasa. Sepertinya ini dari beberapa organisasi saja,” ujar salah seorang yang datang ke unjuk rasa kepada Erwin Renaldi dari ABC Australia Plus Indonesia.(Red.AK)

Air Mata Yohana Saat Temui Keluarga Korban Di Sorong, Papua Barat


Papuacenter – Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia meneteskan air mata saat mengunjungi keluarga bocah empat tahun korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis di Sorong, Papua Barat 10 Januari 2017.

Air mata Yohana bercucuran saat mendengar langsung cerita mengenaskan tersebut langsung dari keluarga korban, Sabtu (14/1)

Yohana mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya sangat malu karena pelaku adalah orang Papua dan kejadian ini terjadi di tanah damai Papua.

Kasus kekerasan terhadap KM (40) ini merupakan kasus serius yang mendapat sorotan dunia internasional.

Hal itu dilihat dari banyaknya surat laporan yang diterima Yohana dari beberapa daerah di Indonesia bahkan kedutaan luar negeri.

Kehadirannya di tengah-tengah keluarga korban sendiri untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang sebesar-besarnya sekaligus menyerahkan bantuan dari pemerintah Indonesia.

Dirinya berharap hal tersebut dapat menjadi penghibur bagi keluarga korban dalam menghadapi permasalahan tersebut. (red,Cs)

Panah Dari Papua Dilelang


Papuacenter – Sovenir panah asli khas Papua akan dilelang di kota Pekanbaru, proses lelang ini dilakukan oleh komunitas #UntukPapua. Souvenir panah tersebut merupakan hiasan/pajangan yang biasa di letakkan di dinding ruang tamu.

Seperti yang dijelaskan oleh Penanggung Jawab Komunitas #UntukPapua, Pramana Putra bahwa sovenir panah yang dilelang langsung dibawa dari Papua saat mengikuti program SM3T di daerah Wamena. Framana juga menjelaskan bahwa proses lelang tersebut akan digelar malam ini di Waroeng Wahid Jl. Durian Pekanbaru.

Panah tersebut merupakan hasil buah tangan yang sengaja dibeli dari anak-anak Wamena dan sengaja dilelang. Hasil dana lelang ini nantinya akan disumbangkan untuk pembelian tambahan tas dalam program gerakan 1000 tas untuk Papua.

“Penawaran tertinggilah yang akan mendapatkannya. Tawaran bukan dengan uang, tapi dengan tas. Bagi yang bisa memberikan tas terbanyak maka panah ini akan jadi miliknya,” Ujar Ibam.

Lelang panah asli papua ini merupakan salah satu dari serangkaian acara yang akan diselenggarakan komunitas #UntukPapua di Pekan baru. Mulai dari talk show tetang pendidikan di Papuasampai dengan penampilan grup band ternama di kota Pekanbaru.

“Untuk penggalangan dana sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu.  Sampai saat ini kita sudah kumpulkan sebanyak 154 tas. Antusias teman-teman Pekanbaru untuk menyumbang baik sekali dan banyak support,” terang Ibam (12/1).

Menurutnya tas yang berhasil dikumpulkan akan langsung dibawa ke pelosok Wamena Prov. Papua. Tujuan dari kegiatan ini ialah membantu anak-anak di pedalaman Prov. Papua agar mendapat pendidikan yang layak.(YK)

Ini Yang Akan Dilakukan Menteri Yohana Dengan Perempuan Papua


Papuacenter – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise berencana akan merealisasikan program pemberdayaan perempuan dan anak di Prov. Papua dan Papua Barat.

Yohana mengatakan bahwa program yang akan dijalankan nantinya berupa pelatihan mengukir, membuat minyak kelapa dan beberapa pelatihan lainnya.

Hal itu ia utarakan setelah berkordinasi bersama Menkopolhukam, Wiranto di kantor Kemenkopolhukam Jakarta pagi tadi.

Program tersebut memiliki tujuan agar perempuan-perempuan papua dapat mandiri dan dapat membantu perekonomian mereka mulai dari tingkat perekonomian keluarga. Rencananya Yohana akan membangun industri-industri rumahan di dua provinsi tersebut.

“Saat ini sudah dimulai dengan pelatihan-pelatihan, mesin bantu sudah kami bagi. Hal ini agar perempuan Papua dan Papua Barat dapat mandiri dan nantinya dapat membuat industri rumahan sendiri”, jelas Yohana.

“Pelatihan sementara ini sedang berlangsung di beberapa tempat, seperti mesin pembuat ikan asap, mesin kopi yang di bagi di Wamena, Mesin pembuat minyak kelapa. Nanti akan ditambah dengan pelatihan pembuatan sagu di pabrik saguserta pelatihan menganyam yang tenaga pengajarnya kualifikasi profesional, kita sengaja datangkan pengrajin dari NTT, Bali untuk mengajar disana”, Ujar Yohana menambahkan.

Menteri Yohana akan berangkat malam ini ke Papua dan sesampainya di Papua akan langsung berkordinasi dengan Dewan Adat Papua agar program tersebut berjalan lancar.(YK)

Senin, 16 Januari 2017

Pendidikan Bagi Suku Korowai Papua Perlu Ditingkatkan


Papuacenter – Proses pendidikan bagi anak-anak suku Korowai di Boven Digoel Papua mulai berjalan pada tahun ini dengan sistem pendidikan berpola asrama. Proses pendidikan bagi anak Korowai ini mencangkup tiga kampung yang ada di Boven Digoel yakni kampung Waina, kampung Senimburu, dan Distrik Yaniruma.

Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah PAUD/TK, SD, SMP, SMA Korowai, Sergius Womsiwor, Kamis (5/1/17). Sergius menjelaskan bahwa memberikan pendidikan bagi anak suku Korowai ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia.

“Tugas ini merupakan instruksi langsung dari Menteri pendidikan RI kepada saya untuk memajukan dan mencerdaskan anak suku Korowai yang tinggal di Boven Digoel. Oleh karena itu, saya siap mengemban tugas mulia tersebut,’’ Ungkap Sergius.

Sementara ini, lanjut Sergius, selama dirinya melakukan survey di kampung-kampung yang didiami oleh suku Korowai di Boven Digoel, dirinya sering menerima banyak persoalan yang terjadi, seperti tidak berjalannya proses pendidikan karena beberapa guru tidak masuk bahkan tidak pernah kembali.

“Ini adalah suatu bentuk keprihatinan, sehingga bagaimanapun juga harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah,’’ Kata Sergius.

Selain itu Sergius juga mengucapkan banyak terima kasih kepada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari LSM Silva Papua Lestari yang selama ini telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat suku Korowai.

“Memang banyak kendala yang telah kami alami. Namun, kami tidak akan pernah menyerah untuk terus mencerdaskan anak bangsa, karena Tuhan tidak akan pernah menutup mata, karena apa yang dijalankan adalah kegiatan kemanusiaan untuk masyarakat suku Korowai,” Tuturnya. (Red.AK)

Ratusan Polisi Diterjunkan Jadi Pengajar Di Prov. Papua


Papuacenter – Ratusan Anggota Polisi yang berada di wilayah Polda Papua disiapkan guna menjadi tenaga pengajar pada tahun 2017 ini. Polisi yang menjadi tenaga pendidik ini diambil dari 15 Polres yang dominan terletak di Pegunungan Tengah Prov. Papua.

Kegiatan penyiapan tanaga pendidik dengan nama “Polisi Pi Ajar” ini merupakan kelanjutan dari program kerja Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw yang terlah berjalan sejak 2016 lalu.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal yang mengatakan, Anggota Polisi berasal dari 15 Polres itu akan menjalani pelatihan oleh tenaga ahli dari Polda Papua.

“Ada delapan tenaga ahli yang sudah kita siapkan, Tenaga ahli ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro SDM Polda Papua Kombes Pol Natarudin sedangkan jumlah pasti Polisi yang menjadi tenaga pengajar sejumlah 375 orang”, Jelas Kamal di Kantornya Polda Papua (Jumat, 6/1).
Baca juga :   637 Napi Di Papua Dapat Remisi Natal

Kamal menjelaskan bahwa ada sekitar 25 orang Polisi dari tiap Polres yang bertugas menjadi tenaga pengajar dengan sasaran sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. Metode belajar yang digunakan ialah dengan cara memberikan pengajaran tentang bermain, bercerita, simulasi, diskusi dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

Dengan melibatkan personel Polisi sebagai tenaga pengajar diharapkan dapat membuat siswa lebih mencintai wawasan kebangsaan, Pancasila, Kewarganegaraan, Anti Narkoba, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta tertib berlalulintas.(YK)

Inilah Letak 34 Bandara di Papua


Papuacenter - Seperti yang diketahui bersama bahwa Papua memiliki biaya hidup yang sangat tinggi dari sandang pangan dan papan. Sehingga pemerintah pusat berusaha untuk meurunkan harga distribusi barang. Salah satunya dengan membangun infrastruktur bandara di wilayah terisolir di Papua.

Direktur Kementerian Perhubungan, Yudhi Sari saat di tembusi Redaksi PNID di Jakarta pada hari Selasa (19/1) mengatakan bahwa akan membangun beberapa bandara di Papua.

“Ini salah satu pembukaan daerah yang terisolir di Papua dimana di daerah terisolir telah dibangun 34 bandara. Ini sudah masuk ke dalam tatanan bandar udara,” ujarnya.

34 Bandara tersebut dibangun di wilayah Mopah, Kamur, Kimam, Bomakia, Manggelum, Babo, Kaimana, Bintuni, Rendani, Dekai, Nabire, Waghete, Timika, Obano, Karubaga, Bade, Batom, Ewer, Illu, Okaba, Kokonao, Kepi, Mindiptana, Moanamani, Oksibil, Mulia, Tanah Merah, Sarmi, Enarotali, Akimuga, Biloria, Kiwirok.
Baca juga :   Terlibat Narkoba, Sanksi Pecat Menanti

34 bandara ini sampai saat ini dalam proses tatanan untuk menjadi kebandarudaraan Nasional. Pembangunan tersebut berguna untuk pemerataan pembangunan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

10 bandara yang telah dibangun pada tahun 2015 berada di perbatasan yaitu di Sentani, Mopah, Manggelum, Enarotali, Sarmi, Tanah Merah, oksibil, Okaba, Karubaga, Kebar.

Nantinya akan ada bandara baru di Korowai dimana bandara tersebut akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widoo.

Ini Dukungan Bidadari Cantik Untuk Pemerintah Provinsi Papua


Papuacenter – Konser yang diselenggarakan di Cafe Horizon Kamis kemarin (12/1) dimeriahkan oleh sejumlah artis cantik ibukota. Acara konser tersebut diselenggarakan guna menghadapi Penganugrahan Musik Indonesia (AMI Awards) pada 21 Januari 2017 mendatang di GOR Cenderawasih Jayapura.

Seperti yang dijelaskan oleh ketua Panitia Pelaksana AMI Awards 2017, Ludvi Fabanyo yang mengatakan ke 8 artis cantik ibukota ini diantaranya ialah Jaclyn (Coklat), Melodi, Verra, Vicky Zhu, Olivia dan Soni (J- Rock) sengaja kami siapkan untuk mendukung terselenggaranya AMI Awards 2017. Banyak acara yang akan diselenggarakan mulai dari road show, gala dinner dan sampai acara puncak.

“Artis-artis tersebut sangat mendukung Pemerintah Provinsi Papua untuk jadi tuan rumah dalam kegiatan AMI Award 2017 , mereka tiba di Jayapura dengan pesawat Garuda  dan merekapun gemar dengan masakan khas Papua” Ungkap Ludvi (Kamis, 12/1).
Baca juga :   Polda Siapkan Tim Pengaman Jelang Pilkada

Ludvi juga menambahkan bahwa para artis tersebut akan menampilkan performanya malam ini di Cafe Horizon dalam acara konser winner. Selain dari dari Pemprov. Papua dukungan penuh yang mengalir pada pihaknya juga berasal dari PT Asiacom dan MNC TV.

“Selain dukungan dari artis nasional, pihak kami juga akan menyiapkan artis lokal papua pada acara puncak 21 Januari 2017 nanti” Jelasnya.

Tanggapan tentang keindahan dan keunikan Papua sangat mendalam di hati salah seorang artis nasional, Jaclyn mengakui dirinya benar-benar terpesona saat melihat pemandangan dari pesawat yang akan mendarat di bandara Sentani. Hal ini adalah pengalaman pertama ia ke Papua dan pengalaman ini pula yangmembuat dirinya tercengang saat melihat gunung dan danau yang terhampar indah. Untuk makanan khas, artis ini gemar dengan makanan papeda, ia juga mengakui telah merasakan ulat sagu meskipun sedikit geli saat memakannya.

Berbeda dengan Vicky Zhu, ia mengaku sudah sekitar 6 kali berkunjung ke Papua untuk konser. Ia pun mengakui jika dirinya telah jatuh cinta pada alam Papua yang indah ini. Ia memiliki cita-cita nantinya ia harus bisa mengorbitkan artis lokal Papua ke level Nasional bahkan sampai Internasional.(YK)

Air Mata Yohana Saat Temui Keluarga Korban Di Sorong, Papua Barat


Papuacenter – Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia meneteskan air mata saat mengunjungi keluarga bocah empat tahun korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis di Sorong, Papua Barat 10 Januari 2017.

Air mata Yohana bercucuran saat mendengar langsung cerita mengenaskan tersebut langsung dari keluarga korban, Sabtu (14/1)

Yohana mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya sangat malu karena pelaku adalah orang Papua dan kejadian ini terjadi di tanah damai Papua.

Kasus kekerasan terhadap KM (40) ini merupakan kasus serius yang mendapat sorotan dunia internasional.

Hal itu dilihat dari banyaknya surat laporan yang diterima Yohana dari beberapa daerah di Indonesia bahkan kedutaan luar negeri.

Kehadirannya di tengah-tengah keluarga korban sendiri untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang sebesar-besarnya sekaligus menyerahkan bantuan dari pemerintah Indonesia.

Dirinya berharap hal tersebut dapat menjadi penghibur bagi keluarga korban dalam menghadapi permasalahan tersebut. (red,Cs)

Jumat, 13 Januari 2017

Jayapura Sediakan Kapal Wisata Bagi Para Wisawatan Lokal dan Mancanegara


Papuacenter – Untuk memperkenalkan keindahan ibu kota Provinsi Papua kepada para wisatawan lokal dan luar negeri, Dinas Perhubungan melakukan pengadaan fasilitas kapal yang diperuntukkan bagi wisatawan untuk melihat keindahan panorama ibu kota Provinsi Papua yakni Jayapura melalui jalur laut.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Bernard Fingkrew, Rabu (11/1). Dia menjelaskan bahwa kapal itu merupakan hasil pengadaan Dinas Perhubungan zaman Wali Kota Benhur Tomi Mano (BTM), yang saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata.

“Kapal tersebut bisa menampung 30-60 penumpang. Kapal ini diperuntukan untuk wisatawan domestik dan dari luar negeri,” Ucapnya.

Sebagai kegiatan tur perdana, kapal ini digunakan oleh Muspida dan para ondoafi (tetua adat) untuk mengelilingi Teluk Youtefa, Teluk Humbold dan Teluk Hamadi.

“Mereka akan gunakan kapal untuk mengecek rute-rute perjalanan kapal. Karena belum ada spot-spot persinggahannya,” Ujar Bernard.

Selain itu, lanjut Bernard, Kapal ini juga bisa digunakan semua dinas untuk tur atau untuk berwisata, dari kota ke laut banyak City Tour Bahari.

“Untuk jadwal kita akan merumuskan manajemnnya, pengaturan kapan bisa melayani tur masyarakat umum,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini fasilitas kapal bagi wisatawan tersebut berada di KPLP atau di Pelabuhan Jayapura, lantaran Pemerintah Kota Jayapura belum memiliki pelabuhan sendiri untuk menampung kapal tersebut. (Red.AK)

Senin, 09 Januari 2017

Tim UP2KP Papua Berhasil Tuntaskan Keluhan Masyarakat


Papuacenter – Unit Percepatan Pembangunan dan Kesehatan Papua (UP2KP) yang bertugas mengawasi pelayanan kesehatan di Papua berhasil menyelesaikan sekitar 300 keluhan masyarakat selama 2016.

Hal itu dikatakan oleh Direktur UP2KP Agustinus Raprap Sabtu (7/1/2017). Agus mengatakan, jumlah tersebut adalah keluhan yang telah ditindaklanjuti dan didokumentasikan.

Raprap menjelaskan, selain menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Papua, UP2KP juga mempunyai tugas pokok lain, mengawasi tugas pokok strategis dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

“Dalam hal ini kami menilai sejak Dinas Kesehatan dipimpin drg. Aloysius Giyai, pelayanan kesehatan di Papua semakin meningkat, terbukti angka kematian ibu dan bayi menurun drastis karena ada kebijakan-kebijakan strategis dikeluarkan yang menguntungkan Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.

Terkait pengawasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk bidang kesehatan 15 persen, menurutp Raprap, 2016 hanya sebagian daerah melakukan sesuai UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Pergub Nomor 8/2014 tentang Juknis Penggunaan DOK-BK sebesar 15 persen untuk kabupaten dan kota.

“Ada lima kabupaten yang menjalankan sesuai dengan amanah UU dan Pergub, selebihnya masih dilakukan pembenahan, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura mempunyai rapor yang cukup bagus dalam melaksanakan amanah UU dan Pergub tersebut,” katanya.

Ia mengakui, di Papua pemangku kepentingan masih belum merealisasikan dana 15 persen tersebut. Karena itu akan didorong tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kesektariatan UP2KP Alexander Krisifu mengatakan, UP2KP akan terus mengawasi penggunaan alokasi 15 persen dana otonomi khusus untuk pelayanaan kesehatan di kabupaten dan kota, sekaligus memperbanyak sosialisasi peraturan gubernur tentang kesehatan. (Red.AK)

Minggu, 01 Januari 2017

Perayaan Malam Tahun Baru 2017, Bupati Biak Papua Bagi-Bagi Motor


Papuacenter – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, akan membagi-bagikan sepeda motor sebagai hadiah atau “doorprize” saat  penyambutan malam pergantian tahun 2016 ke 2017, yang dipusatkan lapangan atletik remaja Cenderawasih Distrik Biak Kota. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Bupati Biak Numfor, Thomas Ondy, Rabu(28/12) lalu.

Ia mengatakan perayaan malam tahun Baru itu merupakan acara bersama masyarakat dan forum komunikasi pimpinan daerah.

“Pemkab Biak Numfor menyediakan ‘doorprize’ lima sepeda motor untuk masyarakat yang mengikuti acara pergantian tahun ini,” kata Bupati Thomas Ondy.

Selain itu, Jelas Thomas, Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lokasi perayaan Tahun Baru 2017 itu agar masyarakat dapat fokus pada satu tempat, sehingga suasana penyambutan akan semarak dengan acara hiburan, pesta terompet, kembang api, dan pembagian “doorprize” berbagai hadiah hiburan menarik yang disiapkan pemkab.

Dijelaskan, berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat mengikuti berbagai acara hiburan malam pergantian tahun dengan membawa berbagai pernak-pernik penyambutan Tahun Baru 1 Januari 2017.

“Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan melibatkan satuan kerja perangkat daerah serta komandan satuan TNI/Polri untuk menyukseskan acara dimaksud pada malam 31 Desember 2016,” ujarnya lagi.

Kepala Kepolisian Resor Biak AKBP Hadi Wahyudi SIk menyatakan, fokus pengamanan tahun baru 1 Januari 2017 di tempat-tempat keramaian warga, rumah ibadah, jalan protokol serta kawasa pertokoan.

“Ada sekitar 250 personel TNI dan Polri yang telah disiagakan untuk membantu pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2017,” ujar AKBP Wahyudi.

Selain ratusan personel TNI/Polri, kata AKBP Hadi, jajaran Polres Biak juga melibatkan organisasi kemasyarakatan, seperti RAPI, ORARI, Senkom serta Pramuka untuk membantu pengamanan kelancaran acara pergantian tahun itu.
Baca juga :   Penyelamatan Hutan Papua Jadi Prioritas KLHK Tahun Depan

Hingga H-3 menyambut tahun baru 2017, situasi kamtibmas di Kabupaten Biak Numfor tampak kondusif, dengan berbagai kegiatan masyarakat seperti angkutan umum, bandara, pelabuhan laut, pasar serta pertokoan tetap beroperasi normal melayani kebutuhan warga setempat.(Red.AK)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Blogger Themes | LunarPages Coupon Code